Pemerintahan Joko Widodo berencana membangun jalur tol laut dari kawasan barat hingga timur Indonesia. Namun, data kelautan yang ada amat minim. Data real time kelautan sulit diperoleh dan perizinannya lama.
Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo saat berkunjung ke Cilacap, Sabtu (1/11), bersama Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Marsetio.
Kepala Badan Informasi Geospasial yang baru Priyadi Kardono, Senin, saat dihubungi di Jakarta, menyatakan, data terkait, yaitu peta lingkungan pantai Indonesia dan peta lingkungan laut nasional, terbatas skala dan jumlahnya. ”Daerah yang terpetakan sekitar 50 persen, skala terbesar 1:50.000,” ujarnya. Pihaknya terkendala dana dalam melakukan survei lanjutan karena biaya survei kelautan dengan memakai kapal Rp 80 juta per hari layar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk itu, Indroyono berharap dukungan Dinas Hidro Oseanografi TNI AL dalam menyediakan data itu. Tak semua data hasil survei kelautan oleh dinas itu harus dirahasiakan. Data nonmiliter diperlukan lembaga riset untuk survei lanjutan terkait program pembangunan tol laut atau poros maritim.
”Data kelautan untuk kepentingan publik ada di Dishidros TNI AL dan bisa disebarluaskan,” kata Marsetio. Hal itu terkait peran dinas itu sebagai bagian jejaring dinas hidrologi dan oseanologi dunia. Dinas yang ada di bawah komando TNI AL itu merupakan satu-satunya noktah di Indonesia dalam jejaring itu.
Indroyono berharap, sekitar 70 kapal milik TNI AL yang beroperasi di Indonesia membantu mengukur parameter kelautan, seperti temperatur, arah, kecepatan arus, dan ketinggian gelombang. Data itu diberikan dengan posisi lintang dan bujur.
Selama ini ada data kelautan dari lembaga terkait, seperti Pusat Penelitian Geologi Laut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Badan Informasi Geospasial. Namun, data itu skala kecil atau tak terperinci. Sementara data yang didapat kapal milik TNI AL lebih akurat, terutama koordinat.
Menurut Priyadi, kerja sama pemetaan kelautan dijalin dengan lembaga itu. Untuk lingkungan pantai Indonesia, peta skala besar 1:25.000 hanya bagi daerah pantai utara Jawa. Wilayah lain di Indonesia berskala 1:50.000. Untuk pembangunan tol laut, perlu peta minimal skala 1:10.000. (YUN/GRE)
Sumber: Kompas, 4 November 2014
