Data Geospasial Berguna

Kesejahteraan Karyawan Bidang Perhubungan Tengah Dikaji
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Rabu (12/11), di Jakarta, meminta agar pembangunan 24 pelabuhan dan proyek terkait poros maritim dikaji menggunakan data geospasial. Data ini dinilai lengkap dan tepat untuk menganalisis dampak ekonomi dan sosial proyek.

”Program tersebut tidak cukup hanya dikaji dari segi teknis pembangunan pelabuhannya seperti analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), tetapi juga dampak ekonomi dan sosial. Penggunaan data-data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) berfungsi untuk menganalisis kedua faktor itu,” kata Andrinof.

Data geospasial adalah data yang berkaitan dengan lokasi geografis, dimensi, ukuran dan karakteristik obyek alam maupun buatan manusia yang terletak di bawah dan di atas permukaan bumi. Badan Informasi Geospasial yang sebelumnya bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional itu telah menyediakan sejumlah peta dasar maupun tematik Indonesia.

Sejauh ini BIG telah menghimpun data dari sekitar 40 kementerian/lembaga kemudian data-data tersebut dimasukkan ke dalam peta dasar dan diolah menjadi peta digital.

”Prosedur pembangunan pelabuhan dan proyek poros maritim pada masa mendatang harus menggunakan data-data BIG. Jika prosedur ini dijalankan betul, anggaran baru dikaji,” kata Andrinof.

Kepala Bidang Pemetaan dan Dinamika Sumber Daya BIG Habib Subagio mengatakan, guna mendukung program poros maritim, pihaknya telah menyusun data batimetri, yaitu data tentang kedalaman dasar laut. Integrasi dengan kementerian-kementerian terkait pelaksanaan poros maritim akan terus dilakukan untuk memperkaya data.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan, dirinya bersama dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri sedang mengkaji upaya peningkatan tenaga kerja di bidang perhubungan.

”Kami membahas bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang bekerja di darat, laut, dan udara,” kata Indroyono.

Menurut dia, pengalaman Jonan yang sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia menjadi salah satu bahan kajian untuk mengkaji kesejahteraan tenaga kerja di bidang perhubungan. Prinsipnya kesejahteraan tenaga kerja harus ditingkatkan. (MED/NAD)

Sumber: Kompas, 13 November 2014