Wilayah Indonesia yang sebagian besar berupa lautan sejauh ini belum banyak terpetakan kondisi dasar lautnya. Pemetaan masih terbatas di darat, itu pun dalam skala yang relatif kecil. Diperlukan teknologi yang sesuai dan tenaga-tenaga terampil dalam jumlah memadai untuk pemetaan batimetri tersebut.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Asep Karsidi dan Ketua Ikatan Surveyor Indonesia Budhy Andono saat jumpa pers, Jumat (22/8), tentang rencana penyelenggaraan Asia Geospasial Forum di Jakarta, November 2014.
Salah satu fungsi penting penelitian batimetri adalah untuk analisis pembangunan tol laut yang saat ini di antaranya digagas dibangun di perairan Selat Sunda. Rencana pembangunan tol laut, kata Budhy, mutlak membutuhkan pemetaan lingkungan laut, terutama peta batimetri. Persoalannya, pemetaan saat ini justru masih sangat minim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan pemetaan batimetri dapat diketahui sumber daya laut, daerah terumbu karang, dangkalan, dan palung laut. Pembuatan lingkungan laut nasional sudah dirintis BIG dengan melibatkan sejumlah instansi, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Hidrologi dan Oseanograsi TNI AL, serta Kementerian Perhubungan.
Sumber daya manusia
Pemetaan wilayah laut juga membutuhkan dukungan tenaga operator hingga tenaga ahli di bidang informasi geospasial yang kompeten. Jika hal itu tidak terpenuhi, baik jumlah dan kualitasnya, akan membuka peluang tenaga asing masuk. ”Indonesia jangan jadi obyek pihak asing, tetapi harus bermitra dan berperan aktif,” kata Asep.
Selain itu, seiring berlakunya pasar bebas ASEAN tahun depan, pemerintah baru juga perlu mengembangkan informasi geospasial dalam perencanaan pembangunan. Menurut Asep, informasi geospasial diperlukan di berbagai sektor. Saat ini, sekitar 50 persen urusan kementerian terkait dengan data geospasial.
Budhy menambahkan, dalam perencanaan pembangunan selama ini masih mengandalkan data statistik. Karena itu, pada periode pembangunan lima tahun mendatang akan digunakan pula data atau informasi geospasial. Kerja sama implementasinya telah dijalin antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan BIG.
Prashant Joshi, Direktur Geospatial Media and Communication menjelaskan, forum pertemuan tingkat Asia yang digelar di Indonesia akan dihadiri lebih dari 1.000 pemangku kepentingan informasi geospasial dari 17 negara di Asia serta wakil dari Australia, Eropa, dan Amerika Serikat.
Forum itu akan membahas kemajuan teknologi survei dan pemetaan serta informasi geografis terkait pertanian atau sumber daya lahan, energi, dan pembangunan infrastruktur.
Menurut Joshi, pertemuan itu layak mendapat perhatian negara-negara di Asia karena beberapa sebab. Penataan ruang berbasis informasi geospasial di negara Asia, terutama di kawasan perkotaan, perlu mendapat perhatian karena 54 persen penduduknya akan menjadi penduduk urban pada 2050.
Selain itu, 48 persen total area dibutuhkan untuk pertanian agar memenuhi kebutuhan pangan. Kawasan Asia pun perlu menekan dampak bencana akibat perubahan iklim di pertanian.
Berbagai kemajuan teknologi dapat diterapkan, mulai dari tahap perencanaan hingga operasional, seperti kartograf, sistem informasi geospasial, computer aided design, dan pemodelan tiga dimensi. (YUN)
Sumber: Kompas, 23 Agustus 2014
