Kehutanan

Pemerintah harus memperkuat penggunaan valuasi ekonomi dalam menyaring setiap investasi yang akan masuk ke Indonesia. Valuasi ekonomi ini mencakup juga valuasi lingkungan dan sosial.

Sejumlah langkah korektif sudah muncul di banyak kampus. Beberapa mahasiswa sudah sadar untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Inisiatif-inisiatif juga datang dari pimpinan tertinggi universitas.

Center For International Forestry Research atau CIFOR mengeluarkan sebuah analisis terbaru yang menyatakan 1,64 juta hektar hutan dan lahan terbakar pada tujuh provinsi di Indonesia selama periode kebakaran hutan dan lahan Januari – Oktober 2019. Penghitungan berbasis citra satelit ini ...

Kebijakan kehutanan pada pemerintahan periode 2019-2024 harus berbasis fakta lapangan agar hasilnya bisa dilihat dampaknya secara langsung dan jangan hanya bertujuan benar secara administrasi. Selain itu, pemerintahan mendatang harus membenahi desain fungsi kawasan hutan tanpa mereduksi fungsinya sebagai kesatuan ekosistem ...

Setahun Moratorium Sawit, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Setelah luas tutupan kelapa sawit diketahui, dilakukan rekonsiliasi peta tutupan kelapa sawit.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengevaluasi terkait kesiapan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada pemerintah daerah dan perusahaan.

Kebakaran hutan dan lahan mulai berkurang sehingga kualitas udara di Kalimantan dan Sumatera membaik. Namun, perlu ada solusi permanen mengatasi bencana berulang ini karena dari aspek iklim, frekuensi kekeringan ekstrem semakin sering terjadi.

Pemerintah daerah bertanggung jawab mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Namun yang terjadi, pemerintah daerah mengandalkan pusat untuk mengatasi hal tersebut.

Pemerintah menyegel 64 perusahaan, 20 di antaranya perusahaan asing, yang lahan konsesinya terbakar. Perusahaan bertanggung jawab tanpa perlu dibuktikan asal apinya.