Home / Berita / Runtuhnya Kuasa Perempuan

Runtuhnya Kuasa Perempuan

Perempuan kerap menjadi objek dan korban akibat praktik ketidakadilan jender. Namun, di saat yang sama perempuan pun sesungguhnya merupakan titik sentral perubahan. Intervensi yang menyasar remaja perempuan menjadi langkah strategis untuk mengubah kondisi tersebut.

Sejak lahir hingga dewasa, segala keputusan menyangkut tubuh dan kesehatan seorang perempuan sangat ditentukan oleh orang lain, bukan perempuan itu sendiri. Perempuan pun hanya menjadi objek.

Menurut anggota Presidium Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA) Frenia Nababan, hilangnya kuasa perempuan atas tubuh dan kesehatannya berakibat pada banyak hal, mulai dari perkawinan anak, kehamilan tidak diinginkan, infeksi HIV, hingga kematian ibu saat melahirkan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI–Konsultasi mengenai kesehatan reproduksi di salah satu klinik di Jakarta. Edukasi yang cukup mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi menjadi bekal yang penting bagi remaja dalam pergaulan sehari hari.–Kompas/Raditya Helabumi (RAD)

Frenia mencontohkan, pengetahuan remaja perempuan terhadap informasi kesehatan reproduksi yang rendah akibat tidak pernah ada edukasi soal itu. Ini bisa berakibat pada kehamilan tidak diinginkan hingga kematian ibu saat melahirkan. Data konsultasi di Perkumpulan Keluarga Berancana Indonesia (PKBI) menunjukkan, dalam lebih dari 10 tahun terakhir paling tidak ada 25 kasus kehamilan tidak diinginkan setiap hari. Dari 25 kasus itu 80 persennya berasal dari perempuan yang sudah menikah.

Pengetahuan remaja perempuan terhadap informasi kesehatan reproduksi yang rendah akibat tidak pernah ada edukasi soal itu. Ini bisa berakibat pada kehamilan tidak diinginkan hingga kematian ibu saat melahirkan.

Pengetahuan yang rendah membuat perempuan tidak punya basis informasi yang tepat dan tidak bisa memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri.

Di saat yang sama, negara tetap berpegang teguh pada batas perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Regulasi ini menempatkan perempuan tujuh kali lebih berisiko berujung pada kematian saat melahirkan. Belum lagi, dengan batasan umur itu akses perempuan terhadap pendidikan juga terancam.

Frenia menilai, batas umur itu seolah menunjukkan anak perempuan yang merupakan tanggung jawab orangtua adalah beban. “Perbedaan batasan umur itu diskriminatif sekali. Perempuan seperti menjadi beban sehingga diserahkan begitu saja untuk dinikahkan,” kata Frenia, Rabu (7/3).

Berdasarkan Pendataan Keluarga 2015, persentase menikah pertama pada perempuan berusia 15-19 tahun sebesar 37,1 persen; perempuan berusia 20-34 tahun sebesar 61,2 persen; dan perempuan berusia 35-49 tahun sebesar 1,6 persen (Kompas, 30/01/2018).

Ketika hamil, seorang remaja putri yang sistem reproduksinya belum matang memiliki risiko kesehatan yang tinggi. Terlebih jika status gizinya buruk. Ini bisa berakibat pada lahirnya bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), komplikasi persalinan, hingga kematian ibu saat melahirkan. Pengetahuan yang rendah dan keputusan yang diambil terlambat oleh keluarga seringkali menjadi penyebab kematian ibu.

Ketika hamil, seorang remaja perempuan yang sistem reproduksinya belum matang memiliki risiko kesehatan yang tinggi. Terlebih jika status gizinya buruk, bisa berakibat buruk pada bayinya bahkan pada dirinya sendiri.

Edukasi kesehatan reproduksi
Menurut Frenia yang juga Koordinator Advokasi dan Komunikasi PKBI itu, edukasi kesehatan reproduksi yang baru dilakukan pada calon pengantin sudah sangat lambat. Ketika seorang laki-laki dan perempuan akan menikah seharusnya sudah memiliki pengetahuan reproduksi yang cukup. Sebagai calon pengantin mereka sudah seharusnya berpikir yang lebih maju lagi seperti misalnya merencanakan kehamilan, merencanakan keluarga, memilih pendidikan anak, dan menjamin kesehatan anak.

Rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi juga membuat perempuan tidak bisa melindungi dirinya sehingga rentan terinfeksi penyakit menular seperti HIV. Tingginya kasus ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV menjadi contohnya. Bahkan, tidak hanya perempuan, anak yang dikandungnya pun bisa terinfeksi.

Rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi juga membuat perempuan tidak bisa melindungi dirinya sehingga rentan terinfeksi penyakit menular seperti HIV.

Di saat perempuan akan memilih alat kontrasepsi maka izin suami sangat penting. Padahal, yang akan menggunakan alat kontrasepsi adalah perempuan dan kebanyakan alat kontrasepsi pada perempuan bersifat hormonal sehingga akan berdampak pada tubuh.

“Tak mengherankan jika selama ini partisipasi laki-laki dalam Keluarga Berencana (KB) hanya 3 persen dan perempuan lebih dari 80 persen,” kata Frenia.

Dinomorduakan
Ketua Umum Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia Sudibyo Alimoeso, mengatakan, perempuan seperti memikul segudang peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Segala urusan domestik dibebankan kepada perempuan sendirian, tapi perempuan sendiri dinomorduakan. Misalnya, dalam hal penyajian makanan. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga cenderung diprioritaskan mendapat makanan dibandingkan anak atau perempuan sebagai istri. Beban yang dipikul makin besar jika perempuan juga bekerja.

Perempuan seperti memikul segudang peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Segala urusan domestik dibebankan kepada perempuan sendirian, tapi perempuan sendiri dinomorduakan.

Padahal, jika perempuan tidak mendapat asupan gizi yang cukup dan baik, kurang zat besi, dan status gizinya buruk ia akan melahirkan bayi yang status gizinya juga buruk, BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah), dan berisiko stunting (kekurangan energi kronis dan tampilan fisik pendek).

KOMPAS/GREGORIUS MAGNUS FINESSO–Sejumlah ibu hamil mempraktekkan senam yoga khusus bagi ibu hamil di Pendopo Si Panji Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, MInggu (11/10). Yoga ibu hamil tersebut dilakukan di sela-sela peluncuran SMS Bunda di wilayah tersebut. SMS Bunda merupakan layanan informasi gratis tentang kesehatan ibu dan anak hingga 1.000 hari sejak awal masa kehamilan. Melalui informasi langsung kepada ibu hamil, diharapkan angka kematian ibu dan bayi dapat ditekan.–Kompas/Gregorius Magnus Finesso (GRE)

Pemantauan Status Gizi (PSG) 2017 menunjukkan, persentase balita pendek dan sangat pendek di Indonesia sebanyak 29,6 persen. “Kalau bayi stunting yang disalahkan juga perempuan. Padahal, status gizi perempuannya sendiri tidak jadi prioritas. Faktor kemiskinan dan budaya ikut berpengaruh dalam hal ini,” kata Sudibyo.

Menurut Sudibyo, Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret jadi momentum penting untuk memberdayakan perempuan agar ia mengenali dirinya, mengenali risiko yang ada, mengambil keputusan, dan mencari pertolongan ketika memerlukan. “Perempuan perlu dimampukan untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya,” ujar Sudibyo.

Dalam memeringati Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret penting untuk memberdayakan perempuan agar ia mengenali dirinya, mengenali risiko yang ada, mengambil keputusan, dan mencari pertolongan ketika memerlukan.

Frenia menyampaikan, secara regulasi sudah ada regulasi yang sejalan dengan perlindungan perempuan dan ada juga yang tidak. Selain itu, ada juga yang arahnya sudah baik, tapi kemudian muncul regulasi di level yang lebih operasional yang tidak sejalan. Misalnya, munculnya peraturan daerah yang diskriminatif dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Intervensi yang sinergis antarlembaga sangat diperlukan untuk mengubah kondisi saat ini sehingga perempuan kembali berdaulat atas tubuh dan kesehatannya. Intervensi bisa dimulai dari mengedukasi remaja perempuan.–ADHITYA RAMADHAN
Sumber: Kompas, 9 Maret 2018

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

%d blogger menyukai ini: