Pendidikan vokasi akan menjadi pusat perhatian pemerintah dalam menyambut era revolusi industri 4.0 yang didominasi dengan otomatisasi dan digitalisasi. Kemampuan antisipasi ini akan menentukan dalam mengurangi tingkat ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat.
Teknologi informasi harus menjadi bagian dari kurikulum utama dalam pendidikan vokasi untuk tingkat sekolah menengah, politeknik, ataupun di tingkat teknik. Pendidikan vokasi juga harus diperkuat dengan sertifikasi. Pendidikan vokasi yang diperkuat dengan sertifikasi dan diakui oleh pemberi kerja akan mencegah kemungkinan terjadinya pengangguran akibat berkembangnya ekonomi digital.
”Pemerintah akan melakukan perbaikan besar-besaran dalam pendidikan vokasi, tidak hanya kurikulum atau fasilitasnya, tetapi bahkan sampai pada bagaimana mengubah mindset pendidikan vokasi agar tidak terpaku hanya pada ilmu-ilmu dasar. Kita harus adaptif terhadap perkembangan teknologi,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro seusai memberikan pidato kunci pada seminar internasional ”Inequality and the Role of Technology in Shaping the Future of Work” di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Selasa (23/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
DEONISIA ARLINTA UNTUK KOMPAS–Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro.
Seminar diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Bank Indonesia. Seminar internasional yang dihadiri 250 undangan dari negara- negara anggota G-20 dibuka Deputi Keuangan G-20 Rionald Silaban.
Ketimpangan
Bambang mengutip studi Mckinsey tahun 2016 yang menyebutkan bahwa akan ada 52,6 juta pekerjaan yang berpotensi digantikan oleh mesin dan hanya 3,7 juta pekerjaan baru akan tercipta atas majunya teknologi dalam tujuh tahun ke depan.
Diakui oleh Bambang, makin berkembang teknologi akan bisa membantu mengurangi ketimpangan atau malah memperlebar ketimpangan. ”Salah satu contoh pengurangan ketimpangan, petani yang biasa menggunakan
gadget (gawai) bisa mendapatkan informasi mengenai benih yang cocok, ramalan cuaca, sampai harga komoditas di pasar sehingga memiliki daya tawar lebih tinggi,” ujarnya.
Dalam pidato pembukaan, Rionald mengatakan bahwa penggunaan teknologi memiliki peran penting sebagai alat untuk mengatasi ketimpangan dalam perekonomian. Teknologi dapat memperbaiki konektivitas antardaerah, pulau, ataupun negara dan juga memfasilitasi pertukaran informasi.
”Implementasi penggunaan teknologi untuk pembangunan yang merata dan inklusif perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang andal, legislasi yang mendukung, dan pembiayaan yang cukup,” ujar Rionald.
Meskipun kebijakan mengatasi tantangan ketidaksetaraan memerlukan kebijakan domestik suatu negara sebagai pembuat kebijakan utama, lanjutnya, sebuah platform global untuk mengakomodasi pemikiran inovatif dan berbagi pengalaman mengenai perumusan kebijakan yang pernah dilakukan sangat diperlukan. (sig)
Sumber: Kompas, 24 Januari 2018
