Pemerintah Didorong Bentuk Lembaga Tinggi Pengelola Sumber Daya Iptek

- Editor

Jumat, 23 Februari 2018

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Forum Nasional Profesor Riset menilai pemerintah perlu membentuk lembaga pengendali yang mampu mengatur mengenai seluruh sumber daya iptek secara terintegrasi. Selama ini, belum ada lembaga yang mampu mengelola sumber daya iptek yang terpecah di sejumlah kementerian.

Ketua Forum Nasional Profesor Riset (FNPR) Syamsuddin Harris menjelaskan, perlu adanya Dewan Kebijakan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi (DK Iptekin) sebagai lembaga pengendali tertinggi terkait sumber daya iptek. “DK Iptekin adalah badan eksekutif yang merumuskan kebijakan dasar dan koordinasi terpadu dalam pelaksanaan kebijakan iptek,” katanya dalam kunjungan ke Redaksi Kompas, Jakarta, Kamis (22/2).

Penasehat FNPR Erman Aminullah menjelaskan, DK Iptekin perlu dibentuk karena sumber daya iptek yang terpecah karena terikat sektoral pada masing-masing kementerian teknis. Selain itu, ketidakfokusan pemerintah dalam menentukan prioritas kebijakan iptek menjadi alasan lembaga ini perlu dibentuk.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

DHANANG DAVID UNTUK KOMPAS–Kunjungan Forum Nasional Profesor Riset ke Kantor Redaksi Kompas, Kamis (22/2)

“Ketidakfokusan ini menyebabkan bidang iptek belum mampu memberikan sumbangan besar terhadap perekonomian negara. Indonesia bahkan tertinggal dari Vietnam yang mampu meningkatkan nilai ekspor dari barang-barang yang memiliki inovasi teknologi,” katanya.

DHANANG DAVID UNTUK KOMPAS–Ketua Forum Nasional Profesor Riset (FNPR) Syamsuddin Harris (posisi tengah) dan Penasehat FNPR Erman Aminullah (sebelah kanan)

Pembentukan lembaga ini diusulkan seiring dengan perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) 2018. RUU ini diusulkan pemerintah untuk menggantikan UU Nomor 18 Tahun 2002 yang dinilai dinilai belum memberi kontribusi optimal bagi pembangunan nasional.

Kelemahan UU No 18/2002 adalah belum mengatur mekanisme koordinasi antarlembaga dan sektor di tingkat perumusan kebijakan, perencanaan program dan anggaran, serta pelaksanaannya secara jelas dan lugas. Selain itu, UU tersebut belum mengatur secara jelas aspek pembinaan oleh pemerintah pada kelembagaan, sumber daya, dan jaringan penerapan iptek. (Kompas, 31/8)

“Indonesia memiliki Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan TInggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti), namun kementerian ini tidak punya payung hukum yang kuat untuk mengelola para peneliti,” ucapnya.

Erman berharap, DK Iptekin ini nantinya dapat berperan seperti China Academic of Science (CAS) yang mampu menggenjot perkembangan teknologi di negeri tersebut. China berhasil mensinergikan sumberdaya dan insfrastruktur untuk merealisasikan sasaran iptekin yang ditetapkan oleh presiden.

Misalnya, tahun 1990-an, Presiden China menetapkan misi China akan menciptakan high-speed train dalam 10 tahun. Hasilnya, China mampu menciptakan kereta cepat dan mengkomersialkannya, bersaing dengan kereta Shinkansen dari Jepang.

CAS saat ini telah mengelola 104 lembaga riset dan 22 perusahaan holding teknologi (spin-off inovasi komersial dari teknologi yang dikembangan dari hasil riset). Selain itu, CAS telah mengelola 60 ribu peneliti dan 24 ribu profesor riset.

Selain China, negara maju seperti Jepang, kebijakan iptekin ditetapkan oleh Council for Science, Technology and Innovation (CSTI) dan dipimpin Perdana Menteri. Anggotanya terdiri dari pakar dan industriawan nasional terkemuka.

Erman menjelaskan, dengan dibentuk DK Iptekin, nantinya diharapkan jumlah peneliti di Indonesia bisa meningkat menjadi 1.500 persejuta penduduk atau setara dengan 540 ribu orang pada tahun 2045. Saat ini, jumlah peneliti di Indonesia yang tercatat baru sekitar 23.500 orang.

Peneliti dari Badan Tenaga Nuklir (BATAN) Evvy Kartini mengatakan, butuh konsistensi dari pemerintah terhadap para peneliti. “Perhatian pemerintah harus berkelanjutan, tidak hanya ketika sedang ada di pemerintahan tertentu,” katanya. (DD05)

Sumber: Kompas, 23 Februari 2018

Yuk kasih komentar pakai facebook mu yang keren

Berita Terkait

Metode Sainte Lague, Cara Hitung Kursi Pileg Pemilu 2024 dan Ilustrasinya
Jack Ma Ditendang dari Perusahaannya Sendiri
PT INKA Fokus pada Kereta Api Teknologi Smart Green, Mesin Bertenaga Air Hidrogen
7 Sesar Aktif di Jawa Barat: Nama, Lokasi, dan Sejarah Kegempaannya
Anak Non SMA Jangan Kecil Hati, Ini 7 Jalur Masuk UGM Khusus Lulusan SMK
Red Walet Majukan Aeromodelling dan Dunia Kedirgantaraan Indonesia
Penerima Nobel Fisika sepanjang waktu
Madura di Mata Guru Besar UTM Profesor Khoirul Rosyadi, Perubahan Sosial Lunturkan Kebudayaan Taretan Dibi’
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 07:30 WIB

Metode Sainte Lague, Cara Hitung Kursi Pileg Pemilu 2024 dan Ilustrasinya

Rabu, 7 Februari 2024 - 14:23 WIB

Jack Ma Ditendang dari Perusahaannya Sendiri

Rabu, 7 Februari 2024 - 14:17 WIB

PT INKA Fokus pada Kereta Api Teknologi Smart Green, Mesin Bertenaga Air Hidrogen

Rabu, 7 Februari 2024 - 14:09 WIB

7 Sesar Aktif di Jawa Barat: Nama, Lokasi, dan Sejarah Kegempaannya

Rabu, 7 Februari 2024 - 13:56 WIB

Anak Non SMA Jangan Kecil Hati, Ini 7 Jalur Masuk UGM Khusus Lulusan SMK

Minggu, 24 Desember 2023 - 15:27 WIB

Penerima Nobel Fisika sepanjang waktu

Selasa, 21 November 2023 - 07:52 WIB

Madura di Mata Guru Besar UTM Profesor Khoirul Rosyadi, Perubahan Sosial Lunturkan Kebudayaan Taretan Dibi’

Senin, 13 November 2023 - 13:59 WIB

Meneladani Prof. Dr. Bambang Hariyadi, Guru Besar UTM, Asal Pamekasan, dalam Memperjuangkan Pendidikan

Berita Terbaru

Jack Ma, founder and executive chairman of Alibaba Group, arrives at Trump Tower for meetings with President-elect Donald Trump on January 9, 2017 in New York. / AFP PHOTO / TIMOTHY A. CLARY

Berita

Jack Ma Ditendang dari Perusahaannya Sendiri

Rabu, 7 Feb 2024 - 14:23 WIB