Forum Profesor Riset Nasional dibentuk untuk dapat menguatkan peran riset dalam mendukung pembangunan bangsa dan meningkatkan daya saing bangsa secara nasional.
Para profesor riset diharapkan dapat membimbing para peneliti dalam menghasilkan riset yang mumpuni dan meningkatkan mentalitas serta kompetensi dan kolaborasi peneliti di Tanah Air.
Kehandalan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi, teruatama peneliti, di Indonesia masih menghadapi tantangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi disepakati sebagai prasyarat sebuah bangsa meraih kemakmuran dan kesejahteraan.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kementerian Keuangan mendukung terbentuknya Forum Profesor Riset Nasional dalam acara pertemuan di Depok, Kamis (9/11).
Saat ini profesor riset berjumlah 218 orang. Mereka merupakan peneliti yang andal di bidangnya masing-masing yang tersebar di berbagai institusi penelitian dan pengembangan.
Pelaksana Tugas Kepala LIPI Bambang Subiyanto, dalam seminar Kebijakan Pendanaan Riset Nasional yang Implementatif untuk Mewujudkan Daya Saing Bangsa Sesuai Nawacita dan Pembentukan Forum Profesor Riset Nasional, mengatakan, dalam pelaksanaan riset untuk kepentingan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bangsa tidak hanya butuh dukungan anggaran yang memadai.
Perlu juga perubahan paradigma tentang riset bahwa kegiatan ini bukan sekadar riset dan mengejar angka kredit bagi peneliti, melainkan harus fokus pada substansi riset untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menghasilkan inovasi yang meningkatkan daya saing bangsa.
Menurut Bambang, iptek harus menjadi bagian integral pembangunan dan mewarnai proses pembangunan politik dan investasi.
Untuk itu, dibutuhkan peneliti yang tangguh dan beretika dalam menghasilkan riset yang obyektif yang mendorong munculnya ekonomi berbasis iptek dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa.
KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU–Pertemuan para profesor riset yang dilaksanakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kementerian Keuangan, di Depok, Kamis (9/11). Dalam pertemuan selama dua hari ini dibentuk Forum Profesor Riset Nasional untuk mendukung keandalan peneliti memperkuat peran riset dalam meningkatkan daya saing bangsa.
Iptek harus menjadi bagian integral pembangunan dan mewarnai proses pembangunan politik dan investasi.
”Pengembangan iptek nasional harus bisa berjalan secara efisien, efektif, terpadu, terorganisasikan dengan baik. Saat ini saja, pembinaan sistem litbang dan penerapan iptek belum ada mekanisme yang jelas. Pembinaan kelembagaan iptek, termasuk perlunya pendaftaran lembaga litbang serta akreditasi, belum dilaksanakan,” kata Bambang.
Menurut Bambang, proses revisi UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek diharapkan dapat mewujudkan koordinasi level perencanaan dan implementasi.
Hingga saat ini, kebijakan strategi nasional (Jakstranas) Iptek belum masuk dalam siklus tahunan anggaran dan belum masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sehingga Jakstranas belum diacu oleh litbang.
Deputi Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI Laksana Tri Handoko mengatakan, anggaran riset Indonesia berkisar 0,20 persen dari PDB.
Sebanyak 80 persen anggaran litbang berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah, sedangkan sisanya swasta. Semestinya untuk anggaran riset lebih besar dari swasta dengan perbandingan 3 : 1.
”Terkait jumlah SDM iptek, sebenarnya di tingkat ASEAN kita tidak buruk. Namun, produktivitasnya memang masih rendah,” kata Tri.
Menurut Tri, perlu perbaikan mendasar dalam membentuk ekosistem riset yang baik dan menyiapkan peneliti yang andal.
”Harus dipahami betul, tidak ada riset yang instan. Peneliti harus mau berkolaborasi dan terbuka dengan institusi dan bidang ilmu lain. Dengan demikian, riset jadi fokus untuk menghasilkan sampai tingkat mana apakah invensi, inovasi, hingga produk,” tutur Tri.
SDM iptek di Indonesia berkisar 250.000 orang yang terdiri dari nondosen dan mahasiswa sekitar 20.000, fungsional peneliti sebanyak 6.293, perekayasa, dan sebagian besar di perguruan tinggi.
Menurut Tri, penilaian kinerja fungsional peneliti juga diperbaiki supaya dapat mengubah sistem mengejar kredit untuk naik jabatan menjadi fokus pada substansi riset. Termasuk pula kemampuan untuk mencari dana riset dari luar institusinya.
Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Basuki Purwadi mengatakan, Kemenkeu butuh masukan lebih banyak lagi untuk menghasilkan kebijakan penganggaran riset yang lebih baik.
Beberapa aspek yang perlu dikaji adalah soal kelembagaan, untuk mengetahui lembaga mana yang mengontrol tema riset dan mekanismenya untuk pembinaan lembaga riset.
Selain itu, jenis riset dan isu-isu strategis riset apa yang perlu dikembangkan untuk mendukung pemerintah mencapai agenda Nawacita.
Ketua Panitia Khusus RUU Sistem Nasional Iptek dan anggota Komisi VII DPR, Daryatmo Mardiyanto, mengatakan, anggaran riset saat ini masih berserakan. Selain itu, kerja sama dan koordinasi antarinstitusi dalam riset juga masih belum baik.ESTER LINCE NAPITUPULU
Sumber: Kompas, 9 November 2017
