Dilema Menjaga Warisan Dunia

Eksotisme Cagar Biosfer Giam Siak Kecil dan Bukit Batu di Provinsi Riau memang unik dibandingkan dengan hutan hujan tropis tanah mineral yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.

Fenomena alam kembar dari bayangan vegetasi hutan, yang dipantulkan air gambut berwarna coklat kehitaman, pastilah tidak Anda temukan di hutan tropis biasa.
Vegetasi tinggi menjulang dengan keanekaragaman hayati flora dan fauna dari kedua jenis hutan itu sama-sama menggetarkan hati dan membawa kedamaian. Keindahan bumi Indonesia ternyata masih bertahan.

Untuk memasuki zona inti kawasan hutan gambut seluas 178.000 hektar yang terletak di wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak, dan Kota Dumai itu, kita harus menyusuri Sungai Bukit Batu yang berkelok-kelok di kawasan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis (sekitar 180 kilometer dari Pekanbaru). Di sepanjang perjalanan terlihat burung-burung liar atau satwa seperti monyet. Di akhir perjalanan ada kubah gambut berupa tasik atau danau.

Tidak adanya akses kendaraan darat menuju kawasan inti tersebut, membuat tidak banyak orang yang pernah menikmati keindahan alam warisan dunia yang diakui Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) pada Mei 2009 itu.

Meskipun demikian, bukan berarti cagar biosfer itu aman dari tangan kotor manusia. Pemberitaan negatif perbuatan manusia yang menggerogoti kawasan hutan alam itu sangat intensif. Pada awal 2014, cagar biosfer, terutama yang berdekatan dengan kawasan penyangga eks hak pengusahaan hutan (HPH) PT Multi Eka Jaya (MEJ) di Desa Bukit Kerikil, Bukit Batu, menjadi salah satu pusat kebakaran hutan di Sumatera yang menyebabkan bencana nasional.

Akhir Januari lalu, Kompas kembali masuk ke cagar biosfer itu melalui Desa Bukit Kerikil (sekitar 170 kilometer dari jalur Pekanbaru-Dumai). Berbeda dari jalur Sungai Bukit Batu yang masih berupa vegetasi pepohonan besar, pada jalur ini lebih banyak dijumpai tanaman akasia PT Arara Abadi dan PT Satria Perkasa Agung (PT SPA) serta perkebunan kelapa sawit masyarakat. Di areal perkebunan kelapa sawit terdapat ribuan rumah penduduk.

Desa Bukit Kerikil, apabila ditinjau dari peta lokasi, berada di hutan negara yang belum dilepas statusnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagian kecil wilayah desa berada di konsesi PT Arara Abadi, sisanya di kawasan zona penyangga cagar biosfer yang ditinggalkan perusahaan pemegang HPH PT MEJ.

Warga desa umumnya pendatang asal Sumatera Utara. Nur Arifin (58), misalnya, datang ke desa itu pada 2005 dari Matapao, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumut, dengan dua anaknya yang masing-masing kini sudah memiliki rumah dan kebun sawit di desa itu.

Kesuksesan Arifin mengubah nasib di tanah rantau membuat kerabatnya terpikat. Siti (43), keluarga Arifin yang berasal dari Binjai, menyusul Arifin pada 2012. Arifin bukanlah pendatang pertama. Apabila dirunut, banyak warga desa memiliki tautan kekerabatan di tanah asal. Daya pikatnya cuma satu, kelapa sawit yang mampu mengubah peruntungan.

Semakin meningkatnya jumlah penduduk, ekspansi lahan pun tak tertahankan. Lahan eks HPH PT MEJ seluas 18.000 hektar pun kemudian diperjualbelikan oleh oknum pemerintahan desa. Para cukong yang memiliki uang dan beking, bebas membuka lahan dengan menggunakan puluhan alat berat yang semakin menjorok ke wilayah inti cagar biosfer. Saat itu, negara tidak pernah hadir.

Di sisi kanan saluran kanal PT SPA sepanjang 10 kilometer yang merupakan lahan eks PT MEJ, nyaris tidak ada lagi tanah kosong. Tanaman kelapa sawit umur 2-7 tahun tumbuh di sana. Di sisi kanan kanal, pohon akasia tegak berdiri.

Setengah perjalanan menyusuri kanal, terlihat sebuah gapura kayu sederhana yang bertuliskan Dusun Sidodadi. Dusun di Desa Bukit Kerikil itu masih berada sekitar 1 kilometer dari kanal. Ada sekitar 50 rumah di sana. Dusun ini berbatasan langsung dengan kawasan inti cagar biosfer.

Di rumah terakhir di Dusun Sidodadi yang terlihat hanyalah hamparan pohon sawit dan semak belukar di lahan inti cagar biosfer yang tak berhutan lagi. Namun ternyata, 6-8 kilometer ke arah dalam cagar masih ada tanaman kelapa sawit yang tersembunyi. Untuk ke sana, melalui kanal gambut.

Pada April 2014, saat periode tanggap darurat bencana asap Riau, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan penertiban cagar biosfer. Akhirnya terbuka belang selama ini, ribuan hektar lahan di cagar biosfer diperjualbelikan oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Supendi yang sudah divonis tujuh tahun penjara dalam kasus penjualan lahan di kawasan hutan.

Oknum TNI, Serma Sudigdo, pemilik lahan 1.500 hektar lahan cagar biosfer, ditangkap POM TNI Angkatan Darat Kodam I Bukit Barisan dan diadili di Padang, Sumatera Barat. Belum lagi hampir 1.000 hektar lahan yang dikuasai para cukong. Ada lagi seorang oknum polisi berpangkat jenderal yang disebut-sebut memiliki lahan 600 hektar, tetapi kasusnya tak terdengar lagi. Menurut Mas Achmad Santosa, anggota Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, yang datang ke Pekanbaru beberapa waktu lalu, kasus sang jenderal itu ditangani Bareskrim Mabes Polri.

Satu-satunya polisi yang disidangkan adalah Komisaris Suparno, mantan kepala polsek di Siak, yang menguasai lahan seluas 250 hektar. Kasus Suparno masih disidangkan di Pengadilan Negeri Siak.

Berakhir
Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Kemal Amas mengatakan, era perambahan cagar biosfer sudah berakhir. Ini merupakan hasil operasi gabungan BBKSDA bersama aparat polisi dan TNI pada November 2014. Sebanyak 21 kanal yang dipakai untuk jalur transportasi perambah ditutup. Lahan inti cagar biosfer seluas 3.000 hektar sudah dikuasai lagi.

”Ketika kami terbang pada Jumat (30/1), penutupan kanal bulan November (2014) mampu membasahi kawasan sekitarnya. Tanaman sawit di lahan cagar biosfer terendam,” kata Kemal.

Sebaliknya menurut Kepala Polsek Bukit Batu Komisaris Sazli Rais yang turut dalam operasi November, tindakan keras aparat memang mampu meredam perambahan. Namun, apabila tidak dilanjutkan dengan operasi lain dan sosialisasi berkelanjutan, perambahan baru dipastikan akan muncul kembali. Apalagi, operasi pada November sama sekali tidak mengusik ribuan hektar kepala sawit di lahan penyangga yang juga merupakan hutan produksi negara.

Kemal mengatakan, BBKDSDA tidak memiliki wewenang mengamankan perambahan di kawasan hutan penyangga eks PT MEJ. Hal yang sama dikatakan Kepala Tata Usaha Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Riau A Gultom.

”Cobalah tanya kepada Dinas Kehutanan Bengkalis. Mereka yang bertanggung jawab dalam hal itu,” kata Gultom menolak memberikan keterangan.

Persoalan permukiman warga di lahan hutan sebenarnya sudah diakui Pemerintah Kabupaten Bengkalis secara terang-terangan. Pemkab Bengkalis tidak perlu menunggu pelepasan izin hutan dari menteri.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bengkalis Herman Mahmud mengatakan, pihaknya sedang memproses kemungkinan memberikan izin kepada Sinar Mas Forestry (SMF) untuk menjadikan lahan eks PT MEJ sebagai lokasi restorasi ekosistem. Alasannya, grup SMF memiliki konsesi HTI yang bersempadan dengan eks PT MEJ.

Yang jelas, membiarkan kawasan penyangga rusak akan membuat cagar biosfer bernasib sama seperti Taman Nasional Tesso Nilo di Pelalawan dan Indragiri Hulu. Taman nasional itu justru lebih banyak tanaman kelapa sawitnya (50.000 hektar) daripada tumbuhan hutannya.

Oleh: Syahnan Rangkuti

Sumber: Kompas, 5 Februari 2015

Posted from WordPress for Android