Indonesia harus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi dan tsunami yang risikonya membesar seiring tingginya kepadatan penduduk di zona rentan. Gempa Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Jumat (15/12) malam mengungkap sejumlah masalah, mulai dari sistem peringatan dini hingga buruknya kualitas bangunan rakyat.
“Kesiapsiagaan kita menghadapi gempa besar dan tsunami masih harus ditingkatkan. Sejumlah kejadian gempa baru-baru ini harus menjadi pelajaran untuk perbaikan sistem,” kata ahli tsunami dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko, Senin (18/12) di Jakarta.
Menurut Widjo, pembenahan terutama dibutuhkan pada sistem peringatan dini gempa dan tsunami, mulai dari penentuan parameter gempa pemicu tsunami hingga peningkatan kapasitas masyarakat agar bisa merespons peringatan dengan semestinya. “Gempa di Tasikmalaya kemarin semestinya tidak perlu merilis peringatan tsunami karena sumbernya di darat dengan kekuatan relatif kecil dan kedalaman lebih dari 100 kilometer,” kata Widjo.
Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Daryono mengatakan, lima menit setelah gempa Tasikmalaya, BMKG mengeluarkan informasi parameter gempa berkekuatan M 7,3 dengan pusat di laut. Karena itu, secara otomatis, sistem pendukung pengambilan keputusan (decision support system/DSS) di BMKG mengeluarkan peringatan tsunami.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, hingga saat itu informasi soal magnitudo (kekuatan) belum stabil sehingga pada menit ke-10 akhirnya informasi gempa direvisi menjadi M 6,9 dengan pusat di darat. Namun, hingga saat itu peringatan tsunami tetap dikeluarkan karena kekhawatiran gempa bisa memicu longsor bawah laut sehingga bisa memicu tsunami.
Daryono mengatakan, ke depan akan memperbaiki DSS peringatan dini tsunami yang dibangun Jerman ini. “Kami akan menggantinya dengan sistem baru, yaitu TOAST (tsunami observation and simulation terminal),” katanya.
Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Lilik Kurniawan menyoroti tentang lemahnya kesiapsiagaan masyarakat, terutama terkait dengan konstruksi bangunan tahan gempa. “Kita perlu komunikasi risiko langsung kepada masyarakat tentang pentingnya bangunan tahan gempa. Selain itu juga perbaikan tata ruang di daerah dan kebijakan untuk penguatan bangunan publik,” katanya.
Ahli konstruksi bangunan tahan gempa dari Universitas Islam Indonesia, Sarwidi, mengatakan, kerusakan akibat gempa di Tasikmalaya menunjukkan sebagian besar bangunan rakyat belum dibangun dengan konsep tahan gempa. Kualitas konstruksi kurang memadai. Sebagian bangunan yang rusak pernah rusak saat gempa Tasikmalaya tahun 2009.
Saat ini, katanya, dibutuhkan gerakan nasional untuk pengurangan risiko bencana gempa bumi mengingat sebagian besar wilayah Indonesia terancam guncangan kuat gempa. (AIK)
Sumber: Kompas, 19 Desember 2017
