Buruknya mutu bangunan menjadi tantangan terbesar dalam menghadapi risiko gempa bumi di Indonesia. Pemerintah dituntut serius menginisiasi penguatan bangunan agar tahan gempa, terutama untuk fasilitas publik, seperti sekolah.
”Kerusakan gempa Tasikmalaya, Jawa Barat, tanggal 15 Desember 2017 jelas disebabkan rendahnya mutu bangunan, bukan kuatnya gempa,” kata Teddy Boen, ahli konstruksi bangunan rumah rakyat dari World Seismic Safety Initiative, di Jakarta, Kamis (4/1).
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), gempa Tasikmalaya berkekuatan M 6,9 yang lalu menyebabkan 451 rumah rusak berat, 579 rumah rusak sedang, dan 1.095 rumah rusak ringan. Korban meninggal 4 orang, 11 orang luka berat, dan 25 orang luka ringan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Teddy mengatakan, Indonesia kaya gempa dan itu seharusnya tak perlu diperdebatkan lagi. ”Masalahnya, lemahnya kemauan politik pemerintah untuk mendidik rakyat sadar gempa dan sadar membangun tahan gempa, dan bukan bersifat reaktif setelah terjadi bencana,” ujarnya.
Padahal, menurut kajian Teddy, 81 persen dari 30,2 juta rumah di perkotaan berada di zona gempa kuat. Adapun rumah di perdesaan pada zona gempa kuat sekitar 85 persen dari 30,8 juta unit. Tanpa penegakan aturan membangun rumah tahan gempa, jatuhnya korban karena bangunan runtuh menjadi bom waktu.
Menurut Guru Besar Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung Masyhur Irsyam, buruknya mutu bangunan di Indonesia seperti fenomena gunung es. ”Bangunan-bangunan yang rusak saat gempa umumnya dibangun tanpa memperhatikan kaidah bangunan tahan gempa,” ujarnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebenarnya telah memublikasikan pedoman dan panduan bangunan sederhana tahan gempa. Namun, sosialisasi dan diseminasi pedoman itu belum mencapai masyarakat awam.
Masyhur berharap pemerintah daerah terlibat mengawasi pembangunan daerahnya terkait mutu bangunan agar tahan gempa, antara lain lewat pemberian izin mendirikan bangunan. Perlu ada Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) untuk mengevaluasi bangunan di tiap ibu kota provinsi dan kota besar lain.
”Tujuannya, membantu pemda dalam perancangan dan pelaksanaan bangunan tahan gempa. DKI Jakarta menerapkan ini di mana pemberdayaan TABG menjadi amanat undang-undang,” katanya.
Di tingkat nasional, perlu ada komite atau komisi khusus yang mengatur, mengawasi, dan memantau pembangunan gedung. Itu perlu mencontoh Kementerian PUPR dalam mengatur dan mengawasi pembangunan jembatan, terowongan, serta bendungan. Caranya, membentuk Komisi Keamanan Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan, serta Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar.
Risiko di Jawa
Untuk Pulau Jawa, menurut Masyhur, risikonya amat tinggi karena penduduk terbanyak di Indonesia terletak di zona tektonik amat aktif seismiknya. Potensi sumber dan bahaya gempa berasal dari proses subduksi lempeng Indo-Australia yang menunjam Busur Sunda di selatan Jawa dan sesar-sesar aktif di darat.
Selain menguatkan konstruksi bangunan, pemerintah dituntut memfasilitasi pemantauan lempeng terus-menerus dan real time dengan memasang sistem sensor dasar laut dan mengintegrasikan dengan sensor darat. Itu bertujuan meningkatkan pemahaman sumber gempa dan akurasi informasi parameter gempa.
Untuk mengantisipasi potensi sesar aktif di daratan Jawa, perlu pemantauan mikroseismik di beberapa sesar aktif yang teridentifikasi, seperti sesar Lembang dan sesar Opak. Itu bisa dilakukan melalui pemasangan beberapa seismometer secara temporer untuk merekam aktivitas mikroseismik sesar aktif. (AIK)
Sumber: Kompas, 5 Januari 2018
