Badan Tenaga Nuklir Nasional terus menyosialisasikan rencana pembangunan reaktor daya eksperimental, di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Meski lembaga itu mengklaim nuklir aman digunakan, masyarakat umumnya khawatir terhadap dampak buruk pengoperasian reaktor.
Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Djarot Susilo Wisnubroto mengungkapkan hal itu di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Jawa Tengah, Senin (26/10), dalam simposium internasional “Aplikasi Teknologi Nuklir untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”.
Djarot menjelaskan, nuklir masih jadi isu sensitif karena banyak orang takut terhadap dampaknya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dulu di Serpong amat sedikit penduduknya. Sejauh ini, reaktor di daerah itu dalam kondisi baik, penduduk pun bertambah banyak. Reaktor lain, yang ada di Bandung bahkan sudah ada sejak 1965. Di Yogyakarta, lokasi reaktor bersebelahan dengan hotel,” ujarnya.
Reaktor daya eksperimental (RDE) yang akan dibangun itu direncanakan beroperasi pada 2019. Reaktor itu akan memiliki kapasitas daya sepertiga dari reaktor yang sudah ada di Serpong dengan daya 30 megawatt (MW). Teknologi yang akan dipakai adalah generasi terbaru yang memungkinkan reaktor mati secara otomatis jika ada masalah.
“Nuklir masih jadi isu sensitif. Presiden belum memutuskan akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir, tetapi kami terus mengupayakan sosialisasi. Dari survei yang kami lakukan, masyarakat, terutama di luar Jawa yang kesulitan mendapat pasokan listrik, setuju pembangunan PLTN (pembangkit listrik tenaga nuklir),” ucap Djarot.
Lokasi pembangkit
Sebelumnya, pembangunan PLTN difokuskan di Jawa, yakni di Semenanjung Muria yang dinilai punya potensi gempa paling sedikit di Jawa. Namun, kini pihaknya fokus pada rencana pembangunan PLTN di daerah lain, seperti Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Pulau Batam.
“Potensi gempa pasti akan selalu ada, termasuk di negara lain. Dengan teknologi generasi terbaru, itu bisa dimodifikasi. Pembangunan RDE di Serpong akan jadi acuan pembangunan PLTN di daerah lain,” ujarnya.
Djarot menegaskan, masyarakat tak perlu khawatir karena rencana pembangunan RDE butuh kajian analisis dampak lingkungan. Jika dalam penyusunannya masyarakat tak setuju. pembangunan RDE tak akan memperoleh izin.
Sementara itu, Bupati Landak, Kalimantan Barat, Adrianus Asia Sidot, mengungkapkan, masalah utama di wilayahnya adalah keterbatasan pasokan listrik. Meski pemerintah menyediakan lahan seluas 336 hektar bagi kawasan industri, upaya itu terganjal oleh tak adanya ketersediaan listrik.
“Bagaimana industri bisa berkembang? Padahal kami sangat dekat dengan bahan baku. Bahan baku tak perlu dibawa ke Jawa dengan biaya tinggi untuk diolah,” kata Adrianus. (UTI)
——————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 Oktober 2015, di halaman 14 dengan judul “Rencana Pembangunan Disosialisasikan”.
