Reklamasi Benoa; Proses Amdal Didesak Transparan

Proyek reklamasi Teluk Benoa di Bali memasuki tahap awal penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup didesak agar transparan dan melibatkan masyarakat serta berbagai organisasi dalam pembahasan amdal itu.

Keterlibatan masyarakat itu diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 26. ”Jika Kementerian LH mengingkari kewajibannya, proses amdal cacat secara prosedural,” kata Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Muhnur Satyahaprabu, Senin (20/10), di Jakarta.

Selain itu, Walhi juga menyampaikan surat terbuka kepada Kementerian Lingkungan Hidup agar menghentikan proses penyusunan dokumen amdal PT Tirta Wahana Bali Internasional (PT TWBI) yang berencana mereklamasi Teluk Benoa. Proses itu telah dimulai dengan pertemuan teknis amdal pada 17 Oktober 2014.

Pertemuan itu dikritik Walhi karena tak melibatkan masyarakat dan organisasi lingkungan hidup yang selama ini mempermasalahkan rencana reklamasi. Menurut Walhi, reklamasi akan membahayakan berbagai ekosistem mangrove dan padang lamun serta berpotensi merugikan masyarakat setempat.

Menanggapi hal itu, Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Imam Hendargo Abu Ismoyo mengakui ada pertemuan teknis itu. ”Rapat tim teknis memang belum mengundang LSM. Baru nanti, rapat komisi amdal pusat, akan mengundang LSM,” katanya.

Selanjutnya, Komisi Penilai Amdal akan mengkaji kerangka acuan. Proses pengkajian itu akan melibatkan LSM serta masyarakat lokal yang terdampak proyek reklamasi. Mekanisme itu diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 8/2013 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup.

Selain melibatkan masyarakat di sekitar Teluk Benoa, lanjut Imam, pihaknya juga berencana mengundang masyarakat Nusa Tenggara Barat. Hal itu karena urukan atau material reklamasi didatangkan dari NTB.

”Masyarakat seharusnya datang saat diundang untuk menyampaikan pendapat dan mengetahui apakah proses proyek akan merugikan kehidupan mereka,” tuturnya. (ICH)

Sumber: Kompas, 21 Oktober 2014