Ekologi Jawa; Kebijakan Nasional Picu Krisis

- Editor

Sabtu, 20 Februari 2016

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ekologi Pulau Jawa kian kritis, ditandai peningkatan intensitas bencana lingkungan. Pilihan kebijakan pemerintah pusat punya andil besar terhadap merosotnya daya dukung dan daya tampung lingkungan itu.

Demikian kesimpulan pertemuan para pengurus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) di seluruh Pulau Jawa. Pertemuan diikuti perwakilan Walhi Jakarta, Walhi Jawa Barat, Walhi Yogyakarta, Walhi Jawa Tengah, dan Walhi Jawa Timur. Dalam pertemuan yang digelar di Yogyakarta itu, setiap perwakilan Walhi menyampaikan krisis ekologi di wilayahnya.

“Kebijakan pemerintah saat ini membuka lebar ruang investasi, tetapi tidak didahului kebijakan perlindungan lingkungan hidup yang baik,” kata Manajer Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi Muhnur Satyahaprabu, kepada Kompas, Jumat (19/2).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Beberapa proyek yang memperparah kerusakan lingkungan di Jawa, kata Muhnur, yaitu reklamasi pantai utara Jakarta, pembangunan waduk dan jalan tol, serta eksploitasi karst untuk industri semen. “Proyek-proyek ini sangat membebani Pulau Jawa karena tidak didahului pencegahan kerusakan, seperti kajian lingkungan hidup yang baik,” katanya.

Hutan alam di Jawa yang tinggal 0,4 juta hektar (data 2005) terus dikonversi. Contohnya, izin pinjam pakai hutan untuk eksplorasi tambang di Jawa Timur saja mencapai 3.983 hektar dan di Jawa Barat 168,35 hektar. Akibat eksploitasi terus-menerus, hutan Jawa kritis. “Di Jawa Timur setidaknya 608.913 hektar hutan kritis,” ujarnya.

Indikasi krisis ekologi di Jawa, menurut Walhi, bisa dilihat dari kian tingginya frekuensi bencana. Hal itu sejalan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menunjukkan, dari 1.582 bencana yang menewaskan 240 orang di Indonesia tahun 2015, sebagian besar terjadi di Jawa. Tiga provinsi terbanyak dilanda bencana: Jawa Tengah (363 kejadian), Jawa Timur (291), dan Jawa Barat (209).

Reklamasi Teluk Jakarta
Wahyudin dari Walhi Jawa Barat menyampaikan ancaman linkungan di wilayahnya, misalnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan merusak tangkapan air bagi Waduk Jatiluhur. Waduk itu menyuplai air di Bandung, Bekasi, dan Jakarta.

Proyek lain yang mengancam adalah beroperasinya PLTU di Cirebon dan Waduk Jatigede. Pembangunan waduk itu akan menghilangkan sekitar 900.000 pohon, menggusur 70.000 jiwa, dan menenggelamkan 3.200 hektar kawasan pertanian subur.

Di Yogyakarta, ada ancaman tambang pasir ilegal di lereng Merapi. Maraknya pembangunan hotel, apartemen, dan pusat pembelanjaan di Kota Yogyakarta juga berdampak pada turunnya daya dukung lingkungan.

Ismail al-Habib, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Tengah, menyampaikan, saat ini Jawa Tengah terancam industri tambang semen, misalnya di Kabupaten Pati, Rembang, Wonogiri, dan Kebumen. Situasi ini diperparah terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Kawasan Bentang Alam Karst yang memangkas luasan karst untuk memfasilitasi investasi.

Ony Mahardika, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, menyampaikan, kasus Lapindo Brantas menjadi penyebab bencana ekologis terbesar nasional. Jumlah korban semburan lumpur panas itu bertambah dan meluas.

Di Jakarta, ancaman serius adalah reklamasi 17 pulau baru di Teluk Jakarta. Reklamasi itu contoh nyata pembangunan yang mengesampingkan keberlanjutan ruang-ruang hidup nelayan.

Menurut Muhnur, kebijakan ekonomi yang mengedepankan pembangunan infrastruktur adalah ancaman besar bagi kehidupan dan lingkungan di Jawa.(AIK)
—————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Februari 2016, di halaman 13 dengan judul “Kebijakan Nasional Picu Krisis”.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Madura di Mata Guru Besar UTM Profesor Khoirul Rosyadi, Perubahan Sosial Lunturkan Kebudayaan Taretan Dibi’
Meneladani Prof. Dr. Bambang Hariyadi, Guru Besar UTM, Asal Pamekasan, dalam Memperjuangkan Pendidikan
UII Tambah Jumlah Profesor Bidang Ilmu Hukum
3 Ilmuwan Menang Nobel Kimia 2023 Berkat Penemuan Titik Kuantum
Profil Claudia Goldin, Sang Peraih Nobel Ekonomi 2023
Tiga Ilmuwan Penemu Quantum Dots Raih Nobel Kimia 2023
Penghargaan Nobel Fisika: Para Peneliti Pionir, di antaranya Dua Orang Perancis, Dianugerahi Penghargaan Tahun 2023
Dua Penemu Vaksin mRNA Raih Nobel Kedokteran 2023
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 November 2023 - 07:52 WIB

Madura di Mata Guru Besar UTM Profesor Khoirul Rosyadi, Perubahan Sosial Lunturkan Kebudayaan Taretan Dibi’

Senin, 13 November 2023 - 13:59 WIB

Meneladani Prof. Dr. Bambang Hariyadi, Guru Besar UTM, Asal Pamekasan, dalam Memperjuangkan Pendidikan

Senin, 13 November 2023 - 13:46 WIB

UII Tambah Jumlah Profesor Bidang Ilmu Hukum

Senin, 13 November 2023 - 13:42 WIB

3 Ilmuwan Menang Nobel Kimia 2023 Berkat Penemuan Titik Kuantum

Senin, 13 November 2023 - 13:37 WIB

Profil Claudia Goldin, Sang Peraih Nobel Ekonomi 2023

Senin, 13 November 2023 - 05:01 WIB

Penghargaan Nobel Fisika: Para Peneliti Pionir, di antaranya Dua Orang Perancis, Dianugerahi Penghargaan Tahun 2023

Senin, 13 November 2023 - 04:52 WIB

Dua Penemu Vaksin mRNA Raih Nobel Kedokteran 2023

Senin, 13 November 2023 - 04:42 WIB

Teliti Dinamika Elektron, Trio Ilmuwan Menang Hadiah Nobel Fisika

Berita Terbaru

Berita

UII Tambah Jumlah Profesor Bidang Ilmu Hukum

Senin, 13 Nov 2023 - 13:46 WIB

Berita

Profil Claudia Goldin, Sang Peraih Nobel Ekonomi 2023

Senin, 13 Nov 2023 - 13:37 WIB