Ekologi Jawa; Kebijakan Nasional Picu Krisis

Ekologi Pulau Jawa kian kritis, ditandai peningkatan intensitas bencana lingkungan. Pilihan kebijakan pemerintah pusat punya andil besar terhadap merosotnya daya dukung dan daya tampung lingkungan itu.

Demikian kesimpulan pertemuan para pengurus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) di seluruh Pulau Jawa. Pertemuan diikuti perwakilan Walhi Jakarta, Walhi Jawa Barat, Walhi Yogyakarta, Walhi Jawa Tengah, dan Walhi Jawa Timur. Dalam pertemuan yang digelar di Yogyakarta itu, setiap perwakilan Walhi menyampaikan krisis ekologi di wilayahnya.

“Kebijakan pemerintah saat ini membuka lebar ruang investasi, tetapi tidak didahului kebijakan perlindungan lingkungan hidup yang baik,” kata Manajer Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi Muhnur Satyahaprabu, kepada Kompas, Jumat (19/2).

Beberapa proyek yang memperparah kerusakan lingkungan di Jawa, kata Muhnur, yaitu reklamasi pantai utara Jakarta, pembangunan waduk dan jalan tol, serta eksploitasi karst untuk industri semen. “Proyek-proyek ini sangat membebani Pulau Jawa karena tidak didahului pencegahan kerusakan, seperti kajian lingkungan hidup yang baik,” katanya.

Hutan alam di Jawa yang tinggal 0,4 juta hektar (data 2005) terus dikonversi. Contohnya, izin pinjam pakai hutan untuk eksplorasi tambang di Jawa Timur saja mencapai 3.983 hektar dan di Jawa Barat 168,35 hektar. Akibat eksploitasi terus-menerus, hutan Jawa kritis. “Di Jawa Timur setidaknya 608.913 hektar hutan kritis,” ujarnya.

Indikasi krisis ekologi di Jawa, menurut Walhi, bisa dilihat dari kian tingginya frekuensi bencana. Hal itu sejalan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menunjukkan, dari 1.582 bencana yang menewaskan 240 orang di Indonesia tahun 2015, sebagian besar terjadi di Jawa. Tiga provinsi terbanyak dilanda bencana: Jawa Tengah (363 kejadian), Jawa Timur (291), dan Jawa Barat (209).

Reklamasi Teluk Jakarta
Wahyudin dari Walhi Jawa Barat menyampaikan ancaman linkungan di wilayahnya, misalnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan merusak tangkapan air bagi Waduk Jatiluhur. Waduk itu menyuplai air di Bandung, Bekasi, dan Jakarta.

Proyek lain yang mengancam adalah beroperasinya PLTU di Cirebon dan Waduk Jatigede. Pembangunan waduk itu akan menghilangkan sekitar 900.000 pohon, menggusur 70.000 jiwa, dan menenggelamkan 3.200 hektar kawasan pertanian subur.

Di Yogyakarta, ada ancaman tambang pasir ilegal di lereng Merapi. Maraknya pembangunan hotel, apartemen, dan pusat pembelanjaan di Kota Yogyakarta juga berdampak pada turunnya daya dukung lingkungan.

Ismail al-Habib, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Tengah, menyampaikan, saat ini Jawa Tengah terancam industri tambang semen, misalnya di Kabupaten Pati, Rembang, Wonogiri, dan Kebumen. Situasi ini diperparah terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Kawasan Bentang Alam Karst yang memangkas luasan karst untuk memfasilitasi investasi.

Ony Mahardika, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, menyampaikan, kasus Lapindo Brantas menjadi penyebab bencana ekologis terbesar nasional. Jumlah korban semburan lumpur panas itu bertambah dan meluas.

Di Jakarta, ancaman serius adalah reklamasi 17 pulau baru di Teluk Jakarta. Reklamasi itu contoh nyata pembangunan yang mengesampingkan keberlanjutan ruang-ruang hidup nelayan.

Menurut Muhnur, kebijakan ekonomi yang mengedepankan pembangunan infrastruktur adalah ancaman besar bagi kehidupan dan lingkungan di Jawa.(AIK)
—————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Februari 2016, di halaman 13 dengan judul “Kebijakan Nasional Picu Krisis”.