Di era Masyarakat Ekonomi ASEAN, perguruan tinggi harus efektif dan efisien dalam menjalani perannya sebagai inkubator sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah dituntut dapat mengalokasikan dana yang memadai untuk perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Hal tersebut dikemukakan Hikmanto Juwana dalam orasi ilmiah bertajuk “Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Tantangannya bagi Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional”, Sabtu (6/2/2016), di Balairung Universitas Indonesia.
Agar mampu bersaing, fokus Pemerintah Indonesia seharusnya tidak hanya tertuju pada penataan aturan hukum perdagangan. Penguatan sektor pendidikan, sebagai pencetak tenaga kerja berkualitas, juga harus menjadi perhatian pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Alokasi dana yang dikucurkan pemerintah untuk perguruan tinggi wajib menjangkau hingga daerah terpencil guna membuka peluang penyeimbangan kualitas SDM di setiap daerah,” kata Hikmahanto.
Bantuan pemerintah dalam pengelolaan operasional perguruan tinggi diperlukan agar setiap universitas dapat fokus terhadap perannya dalam riset dan pendidikan. Sistem pendidikan yang baik juga akan menciptakan iklim investasi kondusif yang berdampak pada meluasnya lapangan pekerjaan.
Hikmahanto menegaskan, jika pemerintah tidak segera membenahi sistem pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia, kualitas angkatan kerja di Indonesia akan kalah bersaing dengan para pencari kerja dari negara-negara ASEAN. “Para lulusan baru di era kini akan jauh lebih lama untuk mendapat pekerjaan jika dibandingkan dengan lulusan baru di era 15-20 tahun lalu,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Indonesia Muhammad Anis mengatakan, sejumlah universitas di Indonesia telah bergabung dengan ASEAN University Network (AUN) sebagai bentuk persiapan dari perguruan tinggi dalam menghadapi MEA.
Bergabung dengan jaringan universitas di Asia Tenggara akan melebarkan peluang mobilitas para mahasiswa dan dosen di kawasan ASEAN sehingga memajukan kompetensi akademik dan penelitian mereka. Maka, para mahasiswa dan dosen akan siap terserap dalam arus bebas jasa MEA.
Selain Universitas Indonesia, perguruan tinggi di Indonesia yang telah tergabung dalam AUN adalah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Airlangga Surabaya.(C06)
Sumber: Kompas Siang | 6 Februari 2016
————-
PTN Jangan Dijadikan Lembaga Komersial
Wacana untuk meniadakan batas atas biaya kuliah di perguruan tinggi negeri dinilai merupakan upaya negara melepaskan tanggung jawab pada pendidikan tinggi. Tujuan peniadaan batas atas biaya kuliah agar perguruan tinggi dapat menarik dana lebih besar dari mahasiswa kelompok kaya sehingga bisa menyubsidi kelompok miskin bisa menodai peran perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan yang tidak komersial. Perguruan tinggi merupakan institusi yang menyiapkan generasi muda untuk mampu berkembang dan bertahan dalam hidup.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengusulkan untuk mengevaluasi kembali biaya kuliah atau uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN). Penetapan biaya kuliah diminta agar tidak menentukan pagu atas yang menyasar kelompok berpenghasilan tinggi.
Saat ini, penetapan UKT diserahkan ke setiap PTN, tetapi harus ada penetapan batas atas yang ditanggung mahasiswa. Padahal, mahasiswa kaya di PTN dinilai masih mampu untuk membayar lebih tinggi dari UKT yang ditetapkan di PTN. Semisal di ITB, pagu atas untuk yang bukan program studi di Sekolah Bisnis Manajemen ditetapkan senilai Rp 10 juta. Di lain pihak, ada pula PTN yang mematok pagu atas UKT Rp 47,5 juta.
“Itu pemikiran yang terlalu disederhanakan. Jangan sampai ada kesan orang yang mampu bayar mahal meskipun memang pintar yang bisa kuliah di PTN. Nanti ada kesan yang tidak sehat pada PTN kita,” kata Satryo Soemantri Brodjonegoro, pengamat pendidikan tinggi dan Guru Besar Institut Teknologi Bandung, di Jakarta, Jumat (5/2/2016).
Menurut Satryo, pembiayaan pendidikan tinggi, terutama PTN, menjadi tanggung jawab negara. Untuk itu, PTN jangan dibebani dengan tugas mencari uang. “Kalaupun PTN mampu untuk bisa mendapatkan dana karena kemampuan riset yang bagus, bukan uang tujuannya. Tetapi itu akibat dari fungsi PT menjalankan pengembangan ilmu,” kata Satryo (Kompas, 5/2/2016).
Subsidi negara kepada PTN harus diberikan sesuai tuntutan kepada PTN tersebut. Jika PTN mampu mencari dana sendiri karena PTN mampu mengembangkan riset dan kerja sama yang mendatangkan pendapatan, bukan berarti pemerintah lepas tangan. Namun, bukan berarti negara menugasi PTN untuk cari dana sendiri.
Doni Koesoema, pengamat pendidikan lain, mengatakan, kuliah di PTN harus terjangkau. Pemerintah harus menghilangkan berbagai hambatan bagi warga negara untuk mengakses kuliah di PTN.
Menurut Doni, PTN bisa saja didorong untuk kreatif mencari pendanaan melalui kerja sama riset. Namun, untuk menuju PT yang mampu menghasilkan riset yang baik tetap butuh dukungan dari pemerintah, termasuk pendanaan, agar PTN berdaya. Meski PTN didorong menghasilkan riset yang sampai bisa dikomersialkan, tetapi harus dijaga keseimbangan PTN melaksanakan tridarma yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Subsidi belum memadai
Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia Herry Suhardiyanto, yang juga Rektor Institut Pertanian Bogor, mengatakan, subsidi dari APBN sebenarnya belum memadai. Dalam proses pemberian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang semestinya bisa menyubsidi selisih biaya kuliah di PT setelah dikurangi uang kuliah mahasiswa sesuai kemampuan ekonomi belum cukup.
Rektor Universitas Tanjungpura, Pontianak, Thamrin Usman meyakini PTN tetap pada komitmennya tidak komersial. Apalagi dewasa ini lembaga publik selalu mendapat sorotan dan diminta untuk transparan serta akuntabel sehingga bisa diawasi apakah menyeleweng atau tidak. “Bisa diaudit nanti komposisi mahasiswa yang diterima,” kata Thamrin.
ESTER LINCE NAPITUPULU
Sumber: Kompas Siang | 5 Februari 2016
————–
PTN Tetap Butuh Dana APBN
Uang Kuliah dari Mahasiswa Belum Menutupi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
Kalangan pimpinan perguruan tinggi negeri tetap mengharapkan kucuran dana dari negara. Sebab, pungutan uang kuliah dari mahasiswa belum memadai untuk membiayai operasional pendidikan kendati ada jalur mandiri.
Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia Herry Suhardiyanto yang juga Rektor Institut Pertanian Bogor mengatakan, subsidi dari APBN pun sebenarnya belum memadai. Bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) yang semestinya bisa menyubsidi selisih biaya kuliah di PT, setelah dikurangi uang kuliah mahasiswa sesuai kemampuan ekonomi, belumlah mencukupi.
“Kami meminta agar penghitungan BOPTN bisa diformulasi ulang. Dalam pengalokasiannya mesti dilihat dengan dasar kinerja, afirmasi (keadaan PTN), dan penugasan (karena menerima mahasiswa tidak mampu). Juga dipertimbangkan soal mutu PTN/program studi, jenis prodi, atau lokasinya,” kata Herry ketika dihubungi, Jumat (5/2).
Sehari sebelumnya, Guru Besar Institut Teknologi Bandung Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan, pembiayaan PTN merupakan tanggung jawab negara. Mantan dirjen pendidikan tinggi tersebut tak ingin PTN dibebani tugas mencari uang (Kompas, 5/2).
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Budi Santoso Wignyosukarto mengungkapkan, PTN tetap membutuhkan bantuan dana dari pemerintah, terutama untuk menutup selisih antara biaya kuliah yang dibayar mahasiswa dan biaya operasional PTN. Selama ini, pemasukan PTN dari uang kuliah tunggal (UKT) lebih kecil daripada biaya kuliah tunggal yang harus dikeluarkan.
“Besaran UKT yang tertinggi itu sering kali masih lebih rendah ketimbang biaya kuliah tunggal. Kami berharap pendanaan dari pemerintah untuk menutup kekurangan itu,” tuturnya.
Di UGM, selama ini ada enam UKT yang besarannya bervariasi di setiap program studi. Mahasiswa dengan latar belakang keluarga mapan akan diminta membayar UKT lebih tinggi, sementara mahasiswa kurang mampu membayar lebih rendah.
Budi menjelaskan, total UKT yang dibayar oleh mahasiswa UGM hanya 40 persen dari total UKT tertinggi. Andaikan UGM menerima 5.000 mahasiswa baru dan UKT tertinggi dipatok Rp 10 juta, dengan asumsi semua mahasiswa bisa membayar UKT tertinggi, total penerimaan UGM Rp 50 miliar. Namun, dalam praktiknya, pemasukan yang diterima UGM hanya sampai Rp 20 miliar (40 persen). Sebab, banyak mahasiswa yang tidak mampu membayar UKT tertinggi.
Rektor Universitas Brawijaya (UB), Malang, Mohammad Bisri pun setuju jika pendanaan PTN tetap ditanggung negara. Sebagai kampus berstatus badan layanan umum (BLU), selama ini UB harus berjuang untuk dapat memenuhi biaya penyelenggaraan pendidikan. Komposisi anggaran UB selama ini 55 persen dibiayai sendiri oleh pendapatan UB, 5 persen dana hibah, dan sisanya 40 persen dibiayai oleh negara.
“Idealnya memang 30-40 persen dibiayai sendiri dan sisanya dibiayai negara,” katanya.
Siap diaudit
Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Kadarsah Suryadi menegaskan, PTN yang berstatus badan hukum meski otonom dalam tata kelola dan pengambilan keputusan tetap terbuka diaudit oleh akuntan publik. Hasil audit disampaikan kepada publik. “Kami sudah lakukan itu sejak 2010 ketika ITB masih berstatus badan layanan umum sampai tahun 2013, kemudian setelah status ITB menjadi PTN BH sampai saat ini,” katanya.
Kadarsah menegaskan, dalam penerimaan mahasiswa, ITB tidak membuka jalur mandiri sejak diberlakukan jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dan SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) 2011. (SEM/HRS/DEN/DIA/ELN)
——————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Februari 2016, di halaman 11 dengan judul “PTN Tetap Butuh Dana APBN”.
