Untuk melahirkan lulusan perguruan tinggi yang kompeten dan kompetitif di pasar kerja lokal dan global, pengelola perguruan tinggi agar lebih memprioritaskan pengembangan sistem pengajaran inovatif serta memangkas rantai birokrasi yang membelenggu pertumbuhan kreativitas pengajar dan mahasiswa.
Perkembangan perguruan tinggi Islam swasta yang semakin pesat juga harus mampu menjawab tantangan tersebut. Kerja sama riset ilmiah, pertukaran tenaga pengajar setingkat profesor, dan dalam bentuk lain perlu ditingkatkan. Kerja sama ini dapat mengefisienkan biaya pengelolaan perguruan tinggi dan meningkatkan kualitas lulusan.
Wapres Jusuf Kalla mengemukakan hal ini saat membuka Rapat Kerja Nasional Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BK-PTIS) di Kampus I Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (26/4). Kalla didampingi Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir dan Koordinator Tenaga Ahli Wapres Sofjan Wanandi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mari kurangi birokrasi pendidikan untuk memajukan pendidikan itu sendiri. Kualitas pendidikan merupakan modal kemajuan bangsa,” kata Kalla.
Kata Kalla, banyak negara yang tidak mengalokasikan dana pendidikan 20 persen dari anggaran negara tetap maju karena mampu mengembangkan sistem pengajaran inovatif. Menurut dia, pengelola perguruan tinggi di Indonesia perlu lebih sering membangun kerja sama akademik, di dalam ataupun luar negeri untuk meningkatkan kualitas lulusan.
Rakernas BKS-PTIS 2017 diikuti 150 PTIS dari total 400 PTIS di Indonesia. Ketua Umum BKS-PTIS Masruroh meminta pemerintah menghapus dikotomi perguruan tinggi Islam negeri dan PTIS. Perguruan tinggi Islam negeri mendapat alokasi anggaran dari APBN, sedangkan PTIS tidak. (IDO/HAM)
—————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 April 2017, di halaman 11 dengan judul “Kalla: Pangkas Rantai Birokrasi”.
