Kesenjangan mutu perguruan tinggi yang lebar dapat diatasi dengan memperkuat kerja sama di antara perguruan tinggi di Indonesia. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berupaya mempercepat penyetaraan mutu pendidikan tinggi lewat program detasering.
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan, perguruan tinggi besar akan dijadikan sebagai pembina perguruan tinggi kecil dalam memperkuat tri dharma perguruan tinggi. “Nanti akan dialokasikan di APBN Perubahan untuk 1.000 dosen dari perguruan tinggi besar (agar) bisa membina perguruan tinggi kecil supaya meningkat mutunya,” katanya.
Kesenjangan mutu perguruan tinggi di berbagai wilayah, antara lain bisa dilihat dari hasil akreditasi oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi. Kesenjangan terjadi antara perguruan tinggi negeri dan swasta ataupun antara kampus di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akreditasi institusi, misalnya, menunjukkan, dari 593 perguruan tinggi swasta yang diakreditasi, hanya 6 yang terakreditasi A. Dari 74 perguruan tinggi negeri yang diakreditasi, 17 kampus di antaranya termasuk akreditasi A. Demikian juga dengan akreditasi program studi. Di kampus negeri, sebanyak 65 persen program studi terakreditasi, sedangkan di kampus swasta baru sekitar 24 persen saja yang terakreditasi A.
Dari penentuan kluster 1 perguruan tinggi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek dan Dikti), hanya 1 dari 11 kampus dari luar Pulau Jawa, yakni Universitas Hasanuddin, Makassar, yang tembus. Selebihnya kampus negeri di Pulau Jawa.
Adapun untuk perguruan tinggi besar, terutama yang diberi mandat menuju kampus berkelas dunia, pemerintah mendukung pendanaan untuk profesor tamu. Dukungan profesor dari kampus luar negeri ternama, terutama untuk memperkuat pendampingan riset di program pascasarjana sehingga kampus bisa meningkatkan jumlah publikasi internasional.
Menanggapi upaya pemerintah untuk memperkecil kesenjangan mutu di antara kampus di Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Edy Suandi Hamid mengatakan, dukungan untuk memperkuat perguruan tinggi yang belum bagus mutunya jangan terbatas dalam konteks dosen, tetapi pengembangan dalam semua aspek akademik dan kelembagaan, termasuk akreditasi dan penjaminan mutu.
“Ya perguruan tinggi besar, apakah itu negeri atau swasta, dosennya ditugaskan untuk mengajar, atau bahkan terlibat dalam manajemen. Ini lebih mudah bagi dosen pegawai negeri sipil (PNS) karena menteri punya kewenangan untuk menugaskan mereka,” ujar Edy, yang juga mantan Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. (ELN)
———
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 15 Januari 2016, di halaman 12 dengan judul “Kerja Sama Dalam Negeri Dikembangkan”.
