Pengembangan program studi di perguruan tinggi, baik yang akademik maupun vokasi, belum tanggap terhadap perkembangan zaman terkait pesatnya teknologi digital. Birokrasi masih terlalu kaku untuk memberi ruang pembukaan program studi yang relevan dengan era disrupsi.
Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta Illah Sailah dalam seminar Pengembangan Program Studi dalam Rangka Menyambut Generasi Emas 2030, Kamis (9/11), di Jakarta, mengatakan, permintaan Presiden Joko Widodo agar perguruan tinggi (PT) responsif terhadap kebutuhan tenaga ahli untuk industri serta bidang yang spesifik terkait perubahan hidup dan bisnis di era digital sebenarnya berpotensi dijawab lewat PT vokasi. Sayangnya, pengajuan izin pembukaan prodi baru sering ditolak dengan alasan tidak sesuai nomenklatur. Itu diperburuk dengan tak tersedianya tenaga dosen untuk prodi yang baru.
Menurut Illah, urusan administrasi dan birokrasi dalam pengajuan izin prodi yang kaku membuat pengajuan sejumlah PT swasta yang responsif menjawab kebutuhan industri terhambat. Terkait pemenuhan dosen yang mensyaratkan magister (S-2), misalnya, bisa dengan kerja sama PT di luar negeri atau penyetaraan praktisi yang andal di bidangnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai contoh, prodi teknik transportasi dibutuhkan untuk memenuhi tenaga kerja sejalan berkembangnya transportasi massal cepat (MRT) dan kereta ringan (LRT) di Indonesia. Demikian untuk kebutuhan aktuaris yang sementara ini baru dua PT yang punya.
“Untuk mendukung perkembangan prodi yang menjawab kebutuhan pembangunan bangsa dan perkembangan zaman, birokrasi jangan rumit dan kaku. PT hendaknya didorong untuk jeli mengikuti dinamika kebutuhan dunia kerja,” katanya.
Menurut Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia Asep Saefuddin, pendidikan di PT harus berubah jika hendak menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan zaman. Secara umum, soft skills mahasiswa harus disiapkan dalam aspek kepemimpinan, komunikasi, keterampilan menulis, kepedulian, dan membangun jaringan. Terkait dengan penguasaan hard skill, ujar Asep, bidang apa pun harus menguasai TIK, kemampuan menganalisis big data, berpola pikir digital, dan berbahasa asing.
Staf Ahli Menristek dan Dikti Bidang Akademik Paulina Pannen mengatakan, PT ditantang memenuhi ketersediaan tenaga ahli untuk mendukung pembangunan nasional. PT juga harus antisipatif terhadap kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi baru. (ELN)
Sumber: Kompas, 10 November 2017
