Disrupsi teknologi membuat lebih dari separuh pekerjaan manusia bisa digantikan oleh robot pada masa mendatang. Untuk dapat bersaing, tenaga kerja Indonesia perlu meningkatkan kualitas, dengan lebih inovatif, kreatif, dan memahami teknologi. Selain itu, pemerintah dinilai harus merevisi regulasi ketenagakerjaan yang sudah tidak relevan lagi dengan perubahan zaman.
Berdasarkan data dari International Organisations of Employers (IOE), pada 2055, automasi dengan robot akan mengambil alih 55 persen pekerjaan di seluruh dunia. Sekitar 1,1 milliar pekerjaan akan terdampak.
Dalam bersaing dengan robot, Wakil Sekretaris Jenderal IOE Roberto Soares mengatakan, manusia masih berpeluang. Robot masih kalah dalam hal kreativitas. Robot dinilai hanya bisa menyelesaikan pekerjaan yang terotomatisasi atau mengulang pola yang sama. ”Mesin jauh lebih baik dari manusia dalam pekerjaan tanpa kreativitas,” kata Roberto, Jumat (9/12), pada diskusi ketenagakerjaan, di Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Roberto, tenaga kerja dalam bidang tanpa kreativitas akan kehilangan pekerjaannya. Salah satunya industri tekstil. Berdasarkan riset IOE, pabrik tekstil akan mengurangi penggunaan manusia sampai 80 persen.
AFP/GIUSEPPE CACACE–Robot polisi yang pertama kali beroperasi berdiri saat para tentara menyiapkan tembakan meriam menandai matahari terbenam dan akhir waktu berpuasa di bulan Ramadhan, di pusat kota Dubai, Uni Emirat Arab, Rabu (31/5).
Pengamat ekonomi, Ervin Widodo, mengatakan, pada era disrupsi ini, pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi memang akan digantikan oleh robot. Kemampuan robot dinilai mengurangi kesalahan sampai sekecil mungkin. Dari sisi kebutuhan, pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja juga akan digantikan robot. Alasan lainnya, robot tidak sekompleks manusia yang membutuhkan gaji, tunjangan, dan hari libur.
”Kondisi ini tidak bisa ditahan, pasti akan terjadi karena digitalisasi pasti akan membawa perubahan. Yang paling terkena dampaknya adalah buruh karena tidak membutuhkan kemampuan khusus,” kata Ervin, saat dihubungi, Jumat (8/12).
Apalagi, pada 2020-2030, Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Saat itu, 70 persen masyarakat akan berada pada usia produktif. Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan pun semakin sulit karena peningkatan jumlah usia kerja dan penggunaan robot.
Apabila tidak mau diambil alih, sumber daya manusia di Indonesia harus ditingkatkan. SDM harus memiliki kemampuan tinggi dalam berbagai bidang. Salah satu yang harus dikembangkan adalah penguasaan teknologi. Pada era milenial, penggunaan teknologi tidak bisa dihindarkan. Berdasarkan data Asosiasi Pengguna Internet 2016, 51 persen orang Indonesia sudah menggunakan internet.
Apabila tidak mau diambil alih, sumber daya manusia di Indonesia harus ditingkatkan. SDM harus memiliki kemampuan tinggi dalam berbagai bidang. Salah satu yang harus dikembangkan adalah penguasaan teknologi.
Menurut Ervin, tenaga kerja juga masih mempunyai peluang di bidang pelayanan. ”Kalau sakit, salah satu faktor kesembuhan dipengaruhi oleh perawat yang ramah. Pelayanan itu bisa membuat pasien seperti didampingi keluarga. Di sini kita unggul dari robot,” kata Ervin.
Ervin mengatakan, peningkatan SDM dapat dilakukan dengan pendidikan vokasi. Melalui pendidikan untuk menguasai keahlian setara lulusan strata satu itu, kualitas SDM memiliki nilai tambah. Apalagi, kualitas SDM Indonesia saat ini terbilang rendah. Berdasarkan data BPS 2017, 131 juta orang angkatan kerja di Indonesia adalah lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
Bantuan pemerintah
Dalam hal pendidikan vokasi, pemerintah perlu membantu perusahan dalam pendanaan. Bagaimanapun juga, perusahaan yang masih menggunakan tenaga kerja berniat baik untuk mengurangi pengangguran. ”Bisa dengan dana CSR, seperti bantuan dari perusahaan lainnya,” kata Ervin.
Bantuan dari pemerintah juga dibutuhkan dalam regulasi. Menurut Direktur Eksekutif Apindo Agung Pambudhi, saat ini peraturan yang mengatur tenaga kerja belum memermudah pengusaha. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinilai sudah tidak relevan lagi.
”Perlu disinkronkan dengan UU BPJS karena ada tumpang tindih dengan UU No 13 itu. Ada kewajiban untuk pesangon, tetapi sekarang sudah diatur juga jaminan ketenagakerjaan soal pensiun. Jadi, perusahaan sering membayar dua kali,” ucap Agung.
Sementara itu, revisi UU juga perlu mengatur pengupahan yang sesuai dengan performa pekerja. Apabila kedua hal tersebut terintegrasi, kemampuan pekerja bisa digunakan secara maksimal. Tidak akan ada pegawai yang usahanya berbeda, tetapi gajinya sama. Artinya, perusahaan akan efektif dalam membayar tenaga kerja.
Kalau tidak ada revisi regulasi, Agung menilai sulit untuk memberi lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Dengan regulasi itu, sulit untuk kompetitif dalam usaha. Padahal, musuh utama ekonomi adalah kompetitif, salah satunya harga produksi.
Revisi UU perlu mengatur pengupahan yang sesuai dengan performa pekerja. Apbila kedua hal tersebut terintegrasi, kemampuan pekerja bisa digunakan secara maksimal. Tidak akan ada pegawai yang usahanya berbeda, tetapi gajinya sama.
”Ada anggota kami ingin membuat toko sepatu. Sebagai orang Indonesia, pasti ingin memberi bantuan untuk saudara-saudaranya sesama warga negara. Namun, dia terpaksa menaruh perusahaan di Vietnam. Di sana harga lahan, upah, dan sistem perizinan membuat usaha bisa lebih kompetitif,” ucap Agung.
Hadir pula dalam acara diskusi itu, Direktur Pengupahan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Adriani. Ia mengatakan, pemerintah sangat membutuhkan diskusi-diskusi seperti acara itu, yang membahas masa depan ketenagakerjaan. Lewat diskusi bersama para pengusaha, Kemenakertrans bisa mengetahui arah kebijakan yang akan diambil ke depannya.
Hal senada diucapkan Wakil Direktur Indonesian Labour Organization (ILO) Michiko Miyamoto. ”Kami harap dialog seperti ini ditingkatkan intensitasnya. Kami bisa mengetahui bagaimana perubahan bisnis, tenaga kerja yang merupakan tantangan ke depan. Dengan diskusi, Indonesia belum terlambat untuk menghidari permasalahan ekonomi di masa depan,” kata Michiko. (DD06)
Sumber: Kompas, 9 Desember 2017
