Kesehatan Anak Terancam

Cakupan Imunisasi Tak Merata, Kekebalan Komunitas Belum Sempurna
Kesehatan anak Indonesia terancam. Merebaknya kasus difteri menunjukkan, kekebalan kelompok anak Indonesia belum kuat untuk terhindar dari penyakit yang bisa dicegah oleh imunisasi. Itu seiring tidak meratanya cakupan imunisasi dasar, bahkan ada anak belum diimunisasi.

Menurut keterangan yang dihimpun Kompas, sejumlah orangtua enggan mengimunisasikan anak mereka antara lain karena belum paham pentingnya imunisasi dan meragukan mutu vaksin. Junaidi (34), warga Aceh Besar, misalnya, menolak mengimunisasikan dua anaknya karena khawatir mutu vaksin tidak sesuai standar akibat penyimpanan yang tak sesuai petunjuk.

“Tak ada jaminan vaksin disimpan di tempat khusus dengan suhu yang tepat. Kalau vaksinnya rusak, saya khawatir justru merusak kekebalan tubuh alami yang dimiliki anak,” ujarnya.

Data laporan pada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan menunjukkan, cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) periode 2008-2011 berada di atas 90 persen. Namun, sejak 2012 hingga 2015 menurun jadi di bawah 90 persen.

Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menyebutkan, ada anak yang tak diimunisasi dasar dengan lengkap, bahkan ada juga yang belum pernah sama sekali diimunisasi. Anak yang diimunisasi dasar dengan lengkap 41,6 persen (2007), 53,8 persen (2010), dan 59,2 persen (2013). Di saat yang sama, anak yang belum diimunisasi sama sekali ada 9,1 persen (2007), 12,7 persen (2010), dan 8,7 persen (2013).

Kondisi itu menyebabkan anak-anak rentan terkena sejumlah penyakit. Contohnya difteri yang kasusnya terus naik sejak tahun 2014, yakni 396 kasus tahun 2014, lalu 596 kasus tahun 2015, dan 558 kasus tahun 2016.

Pada periode Januari-November 2017 sebanyak 96 dari 213 kabupaten atau kota melaporkan adanya kasus difteri dengan jumlah pasien mencapai 593 orang.

Cakupan tak merata
Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan Elizabeth Jane Soepardi, Sabtu (9/12) di Jakarta, mengatakan, seiring peningkatan populasi dan kepadatan penduduk, cakupan imunisasi dasar pun seharusnya tinggi, diharapkan minimal 95 persen. Cakupan yang merata itu juga diharapkan terjadi hingga tingkat desa.

Namun, itu belum pernah tercapai. Faktanya justru cakupan tidak merata. Ada daerah yang cakupannya tinggi, ada yang rendah. “Ini menyisakan bolong-bolong. Kekebalan kelompok tak merata. Ada kantong-kantong daerah yang cakupan imunisasinya rendah,” ujarnya.

Apabila anak yang tak diimunisasi terkonsentrasi di satu daerah, risiko terjadi wabah amat besar. Di Jawa Timur belum semua anak yang lahir tahun ini mendapat imunisasi dasar lengkap. Sejak Januari hingga 10 Desember 2017, capaian IDL di Jatim baru 77,66 persen. Akibatnya, ada anak-anak rentan terkena penyakit yang seharusnya bisa dicegah melalui imunisasi.

Di Surabaya, Kepala Dinas Kesehatan Jatim Kohar Hari Santoso mengatakan, dari 566.870 bayi lahir hidup pada 2017, baru 440.204 bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap. Sisanya, 126.666 anak yang lahir tahun ini, belum mendapat vaksin dasar.

Kabupaten Bondowoso memiliki cakupan tertinggi, yakni 133,45 persen. Adapun capaian terendah terjadi di Kabupaten Bangkalan, yakni 54,18 persen.

Daerah pinggiran
Belum maksimalnya cakupan IDL, menurut Kohar, disebabkan antara lain orangtua belum tahu manfaat imunisasi sehingga anak tak dibawa ke fasilitas kesehatan untuk menerima vaksin. Itu biasanya terjadi di area pinggiran dengan tingkat pendidikan dan ekonomi tertinggal.

“Pemahaman orangtua yang kurang terhadap imunisasi kadang membuatnya terpengaruh dengan isu tidak benar, seperti mengakibatkan anak sakit panas,” ucap Kohar.

Di provinsi berbatasan dengan DKI Jakarta, yakni Jawa Barat, cakupan IDL juga tak merata. Cakupannya baru 91 persen akibat ada sebagian orangtua atau kelompok masyarakat belum paham dan menolak imunisasi.

“Kondisi itu menjadi salah satu penyebab kejadian luar biasa difteri. Masih ada masyarakat belum paham pentingnya imunisasi dasar lengkap,” kata Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Jabar Yus Ruseno.

Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Aceh Abdul Fatah mengatakan, cakupan IDL di Aceh belum pernah mencapai 100 persen. Ada sejumlah faktor penghambat realisasi imunisasi, antara lain tingkat pemahaman warga rendah, muncul komunitas antivaksin, dan isu imunisasi mengandung unsur tak halal.

Pada 2013 cakupan IDL di Aceh 82 persen, turun jadi 77,3 persen pada 2014. Setahun kemudian cakupan kembali melorot jadi 67,05 persen. Pada 2016 naik sedikit jadi 69,1 persen dan pada 2017 hingga November baru mencapai 70 persen.

Cakupan IDL rendah terkait langsung jumlah kasus penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, misalnya difteri. “Kasus difteri muncul 3-4 tahun kemudian. Jika tahun ini kasus difteri naik, bisa dipastikan beberapa tahun lalu cakupan imunisasi rendah,” kata Fatah.

Tahun 2013 ada enam kasus difteri di Aceh, dua orang meninggal dunia. Pada 2014 ada lima kasus, satu orang meninggal. Pada 2015 tak ada kasus difteri, tetapi pada 2016 naik jadi 11 kasus, 4 orang meninggal. “Tahun 2017 terjadi lonjakan, hingga Desember 90 kasus dan empat orang meninggal,” kata Fatah.

Belum maksimalnya cakupan IDL juga terjadi di Sumatera Barat. Sampai Oktober 2017, cakupannya baru 66,6 persen dari target 92,5 persen. Tahun ini kasus penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi yang menonjol di Sumbar adalah difteri. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat Merry, ada 23 kasus terduga difteri di Sumbar pada Januari-November 2017, 2 kasus di antaranya positif difteri dan belum pernah diimunisasi.

Di Papua, jumlah tenaga medis yang minim dan sarana prasarana pendukung yang terbatas menjadi penyebab tak maksimalnya cakupan IDL.

Kepala Bidang Pencegahan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aaron Rumainum mengatakan, pihaknya menemukan banyak bayi hingga usia 5 tahun sama sekali belum mendapat vaksin di daerah-daerah pedalaman di sembilan kabupaten.

Selain itu, penyebab lain adalah tidak ada fasilitas untuk menyimpan vaksin. Itu mengakibatkan tenaga medis tidak bisa memberikan vaksin kepada anak-anak yang menjadi sasaran imunisasi.
(ADH/AIN/ZAK/FLO/SYA/ETA/ACI/BAY/BKY/IKI/SEM/NIT)

Sumber: Kompas, 11 Desember 2017