Vaksinasi Belum Optimal

Disparitas Cakupan Masih Terjadi
Disparitas cakupan imunisasi masih terjadi di sejumlah daerah di Indonesia meski beberapa keberhasilan dicapai dalam program imunisasi. Hal itu menyebabkan perlindungan bagi anak-anak dari ancaman penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi belum optimal.

Beberapa keberhasilan yang dicapai program imunisasi ialah eradikasi cacar tahun 1974, eliminasi tetanus maternal neonatal pada Mei 2016, dan kasus polio tak ditemukan sejak 2006.

Namun, menurut Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Mohamad Subuh, di tengah capaian cakupan imunisasi yang membaik secara nasional, disparitas masih terjadi. Data laporan provinsi tahun 2016 menunjukkan, cakupan imunisasi DPT-HB-Hib3 di Papua, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Aceh, dan Maluku masih di bawah 80 persen.

“Cakupan imunisasi seharusnya minimal 80-90 persen agar kekebalan kelompok (herd immunity) terbentuk. Kekebalan kelompok secara tak langsung melindungi populasi tak diimunisasi,” ucap Subuh saat temu media pada Pekan Imunisasi Dunia, di Jakarta, Selasa (25/4).

Menurut Riset Kesehatan Dasar 2007, 2010, dan 2013, ada anak belum mendapat vaksin 9,1 persen (2007), 12,7 persen (2010), dan 8,7 persen (2013).

Jika itu dibiarkan, angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi akan meningkat. Tumbuh kembang dan mutu hidup anak akan terganggu serta biaya terapi pada anak membebani keluarga dan negara.

Kekebalan kelompok
Sekretaris Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia Piprim B Yanuarso memaparkan, cakupan imunisasi harus tinggi, minimal 80 persen agar ada kekebalan kelompok. Cakupan imunisasi di bawah 60 persen membuat penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi merebak seperti difteri dan campak. Cakupan imunisasi rendah biasanya terjadi di kelompok yang menolak program imunisasi dengan berbagai alasan, terutama agama.

Di Sumatera Barat, tahun 2012, cakupan imunisasi anjlok dari 93 persen jadi 35 persen. Pada 2014 difteri merebak dengan 27 kasus dan 2 pasien meninggal. Kasus imunisasi tak tuntas bisa diatasi antara lain dengan vaksin kombo seperti pentavalen, pencarian kasus aktif di tingkat puskesmas, dan edukasi.

Menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Asrorun Ni’am Sholeh, imunisasi jadi sarana menjamin kesehatan sebagai hak dasar anak. Jadi, kampanye imunisasi kepada kelompok yang resisten karena agama sebaiknya memakai pendekatan agama agar efektif.

Pemda perlu aktif dalam program imunisasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Bali, menargetkan vaksinasi kanker serviks bagi 57.394 perempuan. Mereka terdiri dari siswi kelas V dan VI SD, kelas VII SMP, kelas X SMA/SMK, guru, dan pegawai negeri sipil. “Ini dilakukan sejak 2012 sampai 2019,” kata Kepala Dinas Kesehatan Badung I Gede Putra Suteja. (ADH/AYS)
——————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 April 2017, di halaman 14 dengan judul “Vaksinasi Belum Optimal”.