Kekayaan Ekosistem Pesisir Terabaikan

Kekayaan ekosistem pesisir atau karbon biru masih terabaikan. Ekosistem pesisir berpotensi tinggi untuk sebagai penyimpan karbon dan konservasi ekosistem esensial. Namun, penelitian, informasi, dan perhatian pengambil kebijakan dipandang masih amat rendah. Kebijakan di tingkat nasional hanya menjadi rujukan bagi kebijakan daerah terkait ekosistem pesisir.

“Hanya dengan menghentikan perusakan mangrove kita sudah menurunkan mencapai 80 persen dari target menurunkan emisi karbon,” ujar Daniel Murdiyarso, peneliti senior dari Center for International Forestry Research (CIFOR) di sela pembukaan “Blue Carbon Summit” di Jakarta, Selasa (17/7/2018). Acara ini berlangsung dua hari, 17-18 Juli.

Hanya dengan menghentikan perusakan mangrove kita sudah menurunkan mencapai 80 persen dari target menurunkan emisi karbon.

Menurut dia, cadangan karbon pada ekosistem pesisir Indonesia mencapai sekitar 3 miliar metrik ton setara karbon atau 3 Gigaton setara CO2 (GtCO2). Sementara, karena perusakan ekosistem pesisir antara lain alih fungsi sebagai budi daya perikanan (tambak) dan pembangunan lainnya, menyebabkan emisi gas rumah kaca 200 juta metrik ton setara karbon.

KOMPAS/VINA OKTAVIA–Kondisi kerusakan pohon mangrove di Pulau Pahawang, Pesawaran, Lampung, yang marak terjadi tahun 2016.

Istilah karbon biru merujuk pada cadangan karbon dan karbon yang diserap oleh ekosistem laut dan pesisir. Disebut biru karena terbentuk di bawah perairan laut. Di dalamnya termasuk karbon yang tersimpan pada lahan pasang surut, mangrove, padang lamun, rumput laut, endapan tanah, dan tumpukan biomassa hidup dan yang sudah mati. Hutan mangrove mampu menyimpan tiga kali lipat jumlah karbon yang tersimpan pada hutan daratan pada ukuran luasan yang sama.

Mangrove dan lahan basah pesisir jika dilindungi dan dipertahankan, bersama tanah, mangrove di dalamnya dan lahan basah sangat efektif sebagai “penyerap karbon” (carbon sinks) sehingga amat potensial untuk mitigasi perubahan iklim.

Acara tersebut diisi pemaparan hasil penelitian dan berbagi pengalaman dari para peneliti dan pakar karbon biru atau ekosistem pesisir, pakar kelautan, organisasi lingkungan, dan perwakilan negara donor untuk skema penurunan emisi dari Inggris, AS, dan Norwegia.

Pertemuan tersebut berupaya memfasilitasi dialog antarsektor dan para pemangku kepentingan terkait isu karbon biru. Akan dibahas tentang kendala dan kekurangan yang ada dalam upaya mengarusutamakan karbon biru di pesisir dalam program pembangunan nasional dan target memenuhi komitmen global

“Kami harapkan setelah summit ada follow up, paling tidak di Menko Bidang Kemaritiman. Secara teknis ini feasible, namun politically tidak terlalu feasible. Usai ini aka nada white paper,” ujar Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Satryo Sumantri Brodjonegoro.

Persoalan dan tantangan ke depan tersebut dibahas dalam perhelatan “Blue Carbon Summit” dengan harapan bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan nasional terkait ekosistem pantai.

Pakar keanekaragaman hayati, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Endang Sukara menyebutkan ancaman terhadap simpanan karbon biru terutama adalah asidifikasi (keasaman air laut) dan sampah di lautan.

Sementara untuk memasukkan skema penurunan emisi melalui karbon biru, menurut Direktur Umum CIFOR Robert Nasi, agak sulit karena banyaknya masalah di ekosistem pesisir, dan sulit penanganannya.

“Eksosistem karbon biru Indonesia sekitar 50 persen dari total dunia. Indonesia bisa saja memutuskan untuk memasukkan itu ke dalam Kerangka Kerja PBB untuk Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC),” ujar Nasi.

Eksosistem karbon biru Indonesia sekitar 50 persen dari total dunia. Indonesia bisa saja memutuskan untuk memasukkan itu ke dalam Kerangka Kerja PBB untuk Konvensi Perubahan Iklim.

Menurut Daniel, Panel Ilmuwan Perubahan Iklim (IPCC) telah diminta untuk menyusun metodologi guna menghitung simpanan dan serapan gas karbon dari ekosistem karbon biru.

Kekosongan peraturan
Tahun 2010, Indonesia telah menerbitkan IBCSF (Indonesia Blue Carbon Strategy Framework) mencakup luas 3,2 juta hektar. Namun hingga saat ini tidak ada program nasional yang berlangsung di lapangan karena kekosongan peraturan.

Menurut Tuti Herawati dari CIFOR Forestry and Environment Research, Development and Innovation Agency (FOERDIA), menyusul IBCSF terbit Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Namun setelah itu tidak ada tindak lanjut dalam bentuk kebijakan, strategi, dan program, kriteria dan indikator kinerja secara terintegrasi.

“Yang muncul yaitu kerangka kerja legal dan institusional untuk pengelolaan mangrove dalam kewenangan yang terfragmentasi,” ujar Tuti. Maka muncul aktivitas terkait mangrove di 22 provinsi dengan program yang pendanaannya dari pihak luar (donor) yang beragam.

Menurut Tonny Wagey dari Indonesian Climate Change Trust Fund (ICCTF), “Kami sedang menyiapkan peraturan turunan dari peraturan presiden tersebut agar bisa menjadi operasional.”

Tahun 2017 telah lahir Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia no. 4 tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional yang menargetkan 3,49 juta hektar mangrove direhabilitasi pada 2045. Target pertama yaitu tahun 2017 seluas 1,69 juta hektar.–BRIGITTA ISWORO LAKSMI

Sumber: Kompas, 18 Juli 2018