Untuk mengatasi dampak perubahan iklim, lahir inisiatif mengonservasi karbon dari ekosistem mangrove. Perlindungan ekosistem mangrove untuk pemenuhan fungsi sosial dan ekonomi penting sebagai awal.
Tiga tahun lalu muncul kesadaran global akan pentingnya ekosistem pesisir, baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mencanangkan 26 Juli sebagai Hari Konservasi Ekosistem Mangrove Internasional melalui pencanangan pada 5 November 2015.
Isu ekosistem pesisir tak lagi sekadar manfaat fisik ekosistem mangrove. Tak lagi sekadar cara mengolah hasil hutan mangrove untuk peningkatan ekonomi lokal atau bagaimana mangrove menahan erosi dan ancaman gelombang tinggi serta tsunami.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA–Penanaman mangrove di Pantai Tengkuyung terletak di Desa Sungai Nibung, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Minggu (22/4/2018)
Jumlah terbitan riset mangrove melampaui 8.000 terbitan. Namun, baru satu dekade terakhir, ekosistem unik ini diletakkan di panggung global diskusi perubahan iklim. Sekitar satu dekade terakhir, perbincangan soal mangrove beranjak ke isu karbon dan fungsi ekosistem mangrove untuk mengurangi emisi gas rumah kaca-setara gas karbon.
Pengetahuan manusia akan mangrove dimulai sejak 325 tahun Sebelum Masehi yang ditemukan pada catatan pelaut Yunani (Ariel E Lugo and Samuel C Snedaker, 1974). Sejak awal riset mangrove telah dibahas keberadaan gas, manfaat hutan mangrove, serta fauna yang hidup di dalamnya.
Seiring berjalannya waktu dan kenaikan populasi, ancaman pada mangrove meningkat. Menurut Badan Internasional untuk Perlindungan Alam (IUCN) 2010, 16 persen atau 11 dari 70 spesies yang diteliti, masuk daftar spesies terancam punah. Sekitar 75 persen dari mangrove dunia ditemukan di 15 negara (C Giri, et al, 2010).
Ancaman bersifat antropogenik akibat tekanan aktivitas manusia menguat sejak empat dekade lalu. Mangrove terancam karena penebangan kayu untuk bahan bakar, perubahan fungsi lahan sebagai tambak atau untuk pembangunan infrastruktur. Ancaman juga berupa pencemaran karena limbah kimia.
Sementara ancaman dari gelombang tinggi dan naiknya muka air laut akibat perubahan iklim jadi ancaman terbesar (Blasco et al, 2001). Ancaman terbaru adalah sampah plastik di lautan.
FOTO-FOTO: KOMPAS/IQBAL BASYARI–Sejumlah pengunjung berfoto di jogging track yang berada di Mangrove Information Center Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (9/5/2018).
Tak sekadar karbon
Di Indonesia, di tengah isu perubahan iklim yang menguat, isu mangrove terkait fungsinya sebagai penyimpan dan penyerap karbon dirasakan menggeser isu konservasi lingkungan.
Kerangka kerja strategi karbon biru Indonesia telah masuk rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2015-2019) dan rencana kerja pemerintah (RKP) melibatkan empat kementerian/lembaga.
Mangrove meliputi hanya 0,1 persen dari daratan, tapi memiliki 11 persen karbon dari daratan ke laut (Jennerjahn & Ittekot, 2002).
PRESENTASI CECEP KUSMANA–Luas dan kondisi mangrove di Indonesia
Pada 2012 telah terbit Peraturan Presiden Nomor 73 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang memandatkan pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Tingkat Nasional (KKMN). Dalam diskusi pada Blue Carbon Summit 2018 yang diadakan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia bersama Center for International Forestry Research (Cifor), KKMN dinilai belum berfungsi optimal yang mengakibatkan ekosistem mangrove nasional belum terlindungi.
Sejauh ini, pembahasan tentang karbon biru dari ekosistem pesisir terus mengemuka. Tak hanya kalangan pemerintah yang tertarik, tapi juga kelompok bisnis, komunitas ilmuwan, dan masyarakat sipil.
”Karbon biru jadi pintu masuk yang seksi. Dengan menghentikan perusakan mangrove, kita menekan emisi karbon 80 persen dari target nasional kontribusi (national determined contribution/NDC),” kata Daniel Murdiyarso, peneliti senior dari Cifor di sela pembukaan Blue Carbon Summit di Jakarta, Selasa (17/7/2018).
Padahal, lebih dari itu, manusia mendapat jasa ekosistem dan bisa memperoleh uang misal dari pariwisata lingkungan. ”Bagaimana kita lalu jadi bagian prinsip berkreasi yang tak merusak,” kata Daniel.
Skema penurunan karbon biru tak lepas dari isu pendanaan internasional. Dalam pembicaraan pada acara itu, baru Norwegia menyatakan tertarik mendanai penurunan emisi lewat karbon biru. Norwegia bersama Denmark sejak 2017 membantu pendanaan untuk agenda nasional kemaritiman, sampah laut, dan ketahanan ekosistem pesisir dari dampak perubahan iklim.
Seperti rekomendasi dari AIPI dan Cifor pascapertemuan menyebut, ”partisipasi komunitas lokal esensial untuk membangun ekonomi karbon biru”, maka usulan penetapan ekosistem mangrove sebagai area lindung dan kawasan ekosistem esensial (Kompas, 27/7/2018) jadi relevan. Itu terutama untuk mengoptimalkan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan.–BRIGITTA ISWORO LAKSMI
Sumber: Kompas, 4 Agustus 2018
