KA Cepat Diperkirakan Batal

- Editor

Jumat, 4 September 2015

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kereta Berkecepatan Medium Menjadi Alternatif
Hingga Kamis (3/9), pemerintah belum memutuskan pemenang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Akan tetapi, dengan mendasarkan pada pernyataan beberapa pejabat yang mengatakan pemerintah tidak mengeluarkan jaminan dan anggaran serta dilaksanakan murni bisnis, maka secara teoretis proyek ini batal.

Pembatalan secara teoretis ini makin menguat karena proyek tersebut hanya akan dilakukan melalui kerja sama bisnis murni antar-BUMN. Akan tetapi, BUMN yang diperbolehkan ikut juga dilarang menggunakan anggaran, termasuk penyertaan modal negara (PMN). Otomatis, proyek tersebut tidak mungkin direalisasikan.

Kemarin, Presiden Joko Widodo telah menerima rekomendasi dari tim konsultan dan jajaran kabinet yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution, terkait keputusan tentang pengembangan kereta cepat Jakarta-Bandung. “Memang sudah kita rumuskan Rabu malam dan tadi sudah kita laporkan rekomendasi kita kepada Presiden. Presiden yang akan mengumumkan,” kata Darmin, Kamis (3/9), seusai menghadap Presiden di Istana Kepresidenan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Darmin tidak menjelaskan waktu Presiden akan mengumumkan keputusan mengenai proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung itu. Saat ditanya mengenai apakah rekomendasi yang diberikan kepada Presiden itu memuat pemenang yang digandeng dalam proyek itu, Darmin menepisnya.

Darmin enggan menjelaskan secara rinci tentang pertimbangan apa yang menjadi dasar penentuan keputusan yang akan diambil. Namun, ia memberikan kisi-kisi yang prinsip, kerja sama pengembangan proyek pengembangan kereta cepat itu tidak membebani APBN dan tidak ada garansi dari APBN. Selain itu, kerja sama yang diinginkan pemerintah adalah antarbisnis, yakni antara mitra dari luar negeri dan BUMN.

3258c33935d4420ba7139596ebaff1bdPemerintah juga akan mengundang perwakilan dari Pemerintah Jepang dan Tiongkok untuk menjelaskan keputusan yang diambil pemerintah.

Di sela-sela kunjungannya di Jakarta, Presiden menyatakan, pengembangan kereta cepat diperlukan di Indonesia. Namun, pengembangannya tidak menggunakan dana APBN dan tidak ada jaminan dari pemerintah. Pengembangan lebih dititikberatkan pada kerja sama bisnis dengan BUMN.

Presiden hanya mengatakan agar kerja sama itu dihitung lagi. Jika sebelumnya Darmin menyatakan, Presiden yang akan menyampaikan sendiri keputusan pengembangan kereta cepat itu, sebaliknya justru Presiden menyatakan Menko Perekonomian atau Menteri BUMN yang akan menyampaikan.

“Silakan bertanya ke Menko Perekonomian atau ke Menteri BUMN,” katanya.

Pilihan ketiga
Di tempat terpisah, beberapa kalangan yang ditemui Kompas menyebutkan, dalam pembahasan semula memang ada dua pilihan, yaitu kereta cepat Jepang dan kereta cepat Tiongkok. Akan tetapi, dalam pembahasannya muncul alternatif kereta berkecepatan medium.

Kereta cepat mempunyai kecepatan di atas 300 kilometer per jam sedangkan kereta medium sekitar 200 kilometer per jam. Salah satu perdebatan yang muncul adalah pilihan kereta cepat tidak realistis. Dengan panjang sekitar 150 kilometer dan harus berhenti di beberapa stasiun, kecepatan kereta menjadi tidak maksimum. Dalam proposal Jepang disebutkan akan ada 4 stasiun sementara dalam proposal Tiongkok ada 8 stasiun. Oleh karena itu, proposal yang menyebutkan Jakarta-Bandung bisa ditempuh 36 menit dinilai tidak realistis.

Dari sisi biaya kereta dengan kecepatan medium dinilai lebih rendah. Akan tetapi, pembangunan kereta ini diperkirakan juga akan sulit direalisasikan karena pemerintah mensyaratkan proyek ini murni bisnis.

Terkait dengan hal itu, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit mengatakan, pada dasarnya di semua proyek infrastruktur dunia, tidak ada yang dilakukan tanpa dukungan pemerintah. Jika pemerintah tidak punya APBN, pemerintah bisa mendukungnya pada saat dioperasikan atau nanti di saat terakhir.

“Kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, tidak ada proyek yang mau masuk, baik proyek komersial ataupun proyek antarpemerintah,” kata Danang.(HAR/WHY/ARN/MAR)
—————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 4 September 2015, di halaman 17 dengan judul “KA Cepat Diperkirakan Batal”.

Yuk kasih komentar pakai facebook mu yang keren

Informasi terkait

Metode Sainte Lague, Cara Hitung Kursi Pileg Pemilu 2024 dan Ilustrasinya
Jack Ma Ditendang dari Perusahaannya Sendiri
PT INKA Fokus pada Kereta Api Teknologi Smart Green, Mesin Bertenaga Air Hidrogen
7 Sesar Aktif di Jawa Barat: Nama, Lokasi, dan Sejarah Kegempaannya
Anak Non SMA Jangan Kecil Hati, Ini 7 Jalur Masuk UGM Khusus Lulusan SMK
Red Walet Majukan Aeromodelling dan Dunia Kedirgantaraan Indonesia
Penerima Nobel Fisika sepanjang waktu
Madura di Mata Guru Besar UTM Profesor Khoirul Rosyadi, Perubahan Sosial Lunturkan Kebudayaan Taretan Dibi’
Berita ini 1 kali dibaca

Informasi terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 07:30 WIB

Metode Sainte Lague, Cara Hitung Kursi Pileg Pemilu 2024 dan Ilustrasinya

Rabu, 7 Februari 2024 - 14:23 WIB

Jack Ma Ditendang dari Perusahaannya Sendiri

Rabu, 7 Februari 2024 - 14:17 WIB

PT INKA Fokus pada Kereta Api Teknologi Smart Green, Mesin Bertenaga Air Hidrogen

Rabu, 7 Februari 2024 - 14:09 WIB

7 Sesar Aktif di Jawa Barat: Nama, Lokasi, dan Sejarah Kegempaannya

Rabu, 7 Februari 2024 - 13:56 WIB

Anak Non SMA Jangan Kecil Hati, Ini 7 Jalur Masuk UGM Khusus Lulusan SMK

Minggu, 24 Desember 2023 - 15:27 WIB

Penerima Nobel Fisika sepanjang waktu

Selasa, 21 November 2023 - 07:52 WIB

Madura di Mata Guru Besar UTM Profesor Khoirul Rosyadi, Perubahan Sosial Lunturkan Kebudayaan Taretan Dibi’

Senin, 13 November 2023 - 13:59 WIB

Meneladani Prof. Dr. Bambang Hariyadi, Guru Besar UTM, Asal Pamekasan, dalam Memperjuangkan Pendidikan

Berita Terbaru

US-POLITICS-TRUMP

Berita

Jack Ma Ditendang dari Perusahaannya Sendiri

Rabu, 7 Feb 2024 - 14:23 WIB