Perusahaan Kereta Cepat Diwacanakan

Pemerintah mewacanakan membuat perusahaan untuk mengelola kereta cepat. Pemerintah akan merealisasikan perusahaan itu jika sudah ada keputusan atas proposal proyek kereta cepat Tiongkok dan Jepang.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan hal itu setelah membuka Pameran Kereta Cepat Tiongkok, di Senayan City, Jakarta, Kamis (13/8). Kegiatan yang digelar 13-16 Agustus 2015 itu dihadiri Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xie Feng.

Rini mengatakan, Tiongkok mengusulkan ada kerja sama pengelolaan kereta cepat dengan BUMN. Namun, selama ini, belum ada BUMN yang berhubungan dengan kereta cepat. Oleh karena itu, ada wacana membuat perusahaan baru dengan cara patungan sejumlah BUMN terkait.

Terkait pameran kereta cepat Tiongkok, lanjut Rini, pameran itu dapat memberikan gambaran kereta cepat Tiongkok, baik jenis maupun kualitas, kepada masyarakat. Hal itu dapat membantu pemerintah untuk menilai apakah kereta cepat asal Tiongkok layak dan cocok sebagai kereta cepat Indonesia.

Dalam pidato pembukaan pameran, Xie Feng menyatakan, Pemerintah Tiongkok menawarkan bentuk kerja sama pengelolaan yang saling menguntungkan. Perlu adanya perusahaan bersama Tiongkok dengan BUMN Indonesia. “Porsi kepemilikan saham tetap pada Indonesia, yaitu 60 persen dan Tiongkok 40 persen. Kami juga bersedia mentransfer teknologi, menggunakan konten lokal, dan merekrut sumber daya manusia Indonesia,” katanya.

Pemerintah Tiongkok, lanjut Xie Feng, juga menjanjikan Indonesia menjadi basis produksi kereta cepat Tiongkok untuk dipasarkan ke negara-negara Asia Tenggara. Ia berharap Pemerintah Indonesia menyetujui proposal dari Tiongkok tersebut bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI.

Sementara itu, dari Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), dilaporkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memulai pembangunan stasiun kereta api Bandara Internasional Minangkabau, Sumbar, Kamis. Stasiun yang dibangun dengan dana Rp 8,4 miliar itu merupakan bagian dari integrasi pelayanan transportasi udara dengan kereta api yang akan menghubungkan Kota Padang dengan Bandara Internasional Minangkabau.
Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Popik Montanasyah pada acara pencanangan pembangunan stasiun kereta api Bandara Internasional Minangkabau mengatakan, proyek itu ditargetkan selesai akhir 2015.

Belum dibutuhkan
Pengajar Pascasarjana Universitas Indonesia sekaligus mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim seusai peluncuran Policy Brief Strategi Riset Pengembangan Poros Dunia oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kamis, menilai, salah satu rencana proyek pemerintah yang belum terlalu dibutuhkan adalah kereta cepat Jakarta-Bandung.

Emil mengatakan, pembangunan di Indonesia bagian barat sudah terlalu tinggi dan menimbulkan ketimpangan dengan bagian timur. Sebanyak 80 persen produk domestik bruto (PDB) dihasilkan dari wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali, sedangkan Indonesia timur hanya berkontribusi sekitar 18 persen dari total PDB. “Ada banyak alternatif transportasi dari Jakarta ke Bandung. Transportasi ke Merauke tidak sebanyak itu,” ujarnya.(HEN/ZAK/JOG)
————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 14 Agustus 2015, di halaman 20 dengan judul “Perusahaan Kereta Cepat Diwacanakan”.