Kemelut Pertanahan Kereta Cepat

- Editor

Sabtu, 20 Februari 2016

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung kemudian diperkuat dengan Perpres 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional membuat masyarakat terenyak.

Dengan Perpres terakhir, pemerintah telah memantapkan posisi proyek kereta cepat sebagai proyek strategis nasional.

Proyek ini telah membuka tabir gelap UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang selama ini dikritik. Dengan mengeluarkan Perpres, proyek yang digadang-gadang sebagai proyek bisnis bisa “naik kelas” menjadi proyek kepentingan umum hanya karena pemerintah menghendakinya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Padahal, sebuah proyek kepentingan umum sedikitnya mempunyai ciri pokok berupa: pengguna atau penerima manfaat proyek haruslah lintas batas segmen sosial. Sebaliknya, kereta cepat ini adalah kereta kelas elite, yang akan berjalan di atas rel eksklusif milik perusahaan , maka kereta cepat ini tidak dapat disebut sebagai proyek yang dapat dinikmati berbagai kelas sosial.

Ciri selanjutnya adalah proyek tersebut haruslah dibiayai anggaran negara dan tidak dimaksudkan untuk mengejar keuntungan semata. Dua ciri terakhir ini juga tidak dipunyai oleh proyek bisnis kereta cepat. Karena itu, publik mafhum ketika pemerintah menyatakan proyek ini business to business.

Ketika proyek bisnis kereta cepat dinaikkan levelnya menjadi proyek strategis nasional, maka proses pengadaan tanah yang seharusnya berada dalam mekanisme bisnis biasa (izin lokasi) kemudian menjadi mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum (penetapan lokasi). Bukankah negara dibenarkan bersikap keras dengan istilah “penetapan lokasi” karena ada unsur kepentingan umum?

Konflik agraria
Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 dan 15 UU 2/2012 , pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui beberapa tahapan yang disusun dalam bentuk dokumen perencanaan. Isinya dari maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah, hingga letak dan luas tanah luas tanah yang dibutuhkan.

Karena proyek bisnis kereta cepat sebelumnya tidak terdapat dalam rencana pembangunan nasional, maka tidak terdapat dalam rencana tata ruang ataupun dokumen rencana kebutuhan pengadaan tanah dan sosialisasi ke masyarakat terdampak. Konsekuensinya, proses pengadaan tanah kereta cepat rentan konflik agraria yang sering terjadi.

Selama pemerintahan Jokowi-JK, KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 285 konflik agraria akibat pembangunan infrastruktur. Konflik ini menempati ranking pertama tahun 2014 (215 kasus konflik) dan ranking kedua tahun 2015 (70 kasus konflik). Sepanjang 2015, konflik agraria mengakibatkan 5 korban tewas, 39 tertembak aparat, 124 dianiaya, dan 278 ditahan.

Beberapa masalah utama yang kerap membuat masyarakat melawan proyek pembangunan infrastruktur adalah karena proyek semacam ini selalu berdalih atas nama pembangunan bagi kepentingan umum dan bukan profit oriented. Padahal, kenyataannya proyek infrastruktur sebagian besar adalah proyek bisnis biasa yang mengejar keuntungan.

Pembangunan kereta cepat akan diikuti oleh pertumbuhan kota-kota di masing-masing stasiun yang dibangun. Bisnis properti akan mengikuti secara cepat. Kita mengkhawatirkan bahwa hal ini akan mempercepat alih fungsi lahan-lahan pertanian menjadi kawasan nonpertanian.

Lindungi lahan pangan
Pasal 44 (2) UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengamanatkan agar lahan-lahan pertanian pangan dilindungi dan jika dikonversi harus ada lahan penggantinya. Rencana kereta cepat tampaknya belum mempertimbangkan apa yang telah diatur UU 41/2009 ini sehingga pemerintah pusat dan daerah tidak menginformasikan lahan pengganti pertanian pangan yang akan dipakai sekaligus mencegah konversi susulannya.

Hal yang sama juga berlaku terhadap lahan kawasan hutan yang dipakai proyek. Pelepasan kawasan hutan di Jawa wajib disertai lahan pengganti seluas dua kali kawasan yang dipakai.

Akhirnya, karena terlalu banyak aturan pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan yang dilanggar, proyek kereta cepat ini layak dihentikan. Proyek semacam ini harus melalui kaji tuntas pertanahan .

Iwan Nurdin, Sekretaris Jenderal KPA
————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Februari 2016, di halaman 6 dengan judul ” Kemelut Pertanahan Kereta Cepat”.

Yuk kasih komentar pakai facebook mu yang keren

Informasi terkait

Ini Beda Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Jepang dan Cina
PT INKA Fokus pada Kereta Api Teknologi Smart Green, Mesin Bertenaga Air Hidrogen
KCIC Sebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dirancang untuk 100 Tahun: Dibangun Teliti, Pengawasan Berlapis
Menghapus Joki Scopus
Kubah Masjid dari Ferosemen
Kapal yang Digerakkan oleh Magnet
Transfer Cepat Teknologi Kereta Cepat
Paradigma Baru Pengendalian Hama Terpadu
Berita ini 4 kali dibaca

Informasi terkait

Rabu, 24 April 2024 - 13:01 WIB

Ini Beda Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Jepang dan Cina

Rabu, 7 Februari 2024 - 14:17 WIB

PT INKA Fokus pada Kereta Api Teknologi Smart Green, Mesin Bertenaga Air Hidrogen

Senin, 4 September 2023 - 08:21 WIB

KCIC Sebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dirancang untuk 100 Tahun: Dibangun Teliti, Pengawasan Berlapis

Minggu, 20 Agustus 2023 - 09:08 WIB

Menghapus Joki Scopus

Senin, 15 Mei 2023 - 11:28 WIB

Kubah Masjid dari Ferosemen

Minggu, 30 April 2023 - 07:41 WIB

Kapal yang Digerakkan oleh Magnet

Rabu, 28 Desember 2022 - 16:11 WIB

Transfer Cepat Teknologi Kereta Cepat

Jumat, 2 Desember 2022 - 15:13 WIB

Paradigma Baru Pengendalian Hama Terpadu

Berita Terbaru

Tim Gamaforce Universitas Gadjah Mada menerbangkan karya mereka yang memenangi Kontes Robot Terbang Indonesia di Lapangan Pancasila UGM, Yogyakarta, Jumat (7/12/2018). Tim yang terdiri dari mahasiswa UGM dari berbagai jurusan itu dibentuk tahun 2013 dan menjadi wadah pengembangan kemampuan para anggotanya dalam pengembangan teknologi robot terbang.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO (DRA)
07-12-2018

Berita

Empat Bidang Ilmu FEB UGM Masuk Peringkat 178-250 Dunia

Rabu, 24 Apr 2024 - 16:13 WIB