Global Action Plastic Partnership atau Kemitraan Aksi Plastik Global yang berada di bawah bendera Forum Ekonomi Dunia menjadikan Indonesia sebagai negara pertama dalam penanggulangan pencemaran plastik. Hal ini untuk mendukung rencana aksi nasional Indonesia yang ambisius dalam pengurangan sampah plastik di lautan hingga 70 persen pada 2025.
Hal ini mengemuka dalam peluncuran National Plastic Action Partnership, Senin (11/3/2019), di Jakarta. Kegiatan ini dihadiri Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, serta 40 pemimpin perusahaan dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia.
KOMPAS/ICHWAN SUSANTO–Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Kemitraan Aksi Plastik Global atau Global Action Plastic Partnership yang terdiri dari kalangan bisnis, kelompok masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lokal untuk menanggulangi pencemaran plastik. Kemitraan berskala nasional yang diberi nama National Plastic Action Partnership ini secara resmi diluncurkan di Jakarta pada Senin (1/3/2019). Tampak dalam konferensi pers terkait hal itu yang dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B Pandjaitan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dominic Waughray, Head of the Centre for Global Public Goods, anggota Komite Eksekutif Forum Ekonomi Dunia, dalam kesempatan tersebut mengatakan, Indonesia sangat ambisius dalam pengurangan sampah plastik. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama dalam implementasi program Global Action Plastic Partnership.
Ia berharap, kepemimpinan Indonesia dalam isu lingkungan ini bisa dikerjakan bersama kalangan bisnis serta organisasi masyarakat sipil.
”Keunikan Kemitraan Aksi Plastik Global adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dengan aksi antar-pemangku kepentingan yang cepat, bersama-sama dan berbasis ilmu pengetahuan, kita dapat memperbaiki masalah yang pelik ini dan melestarikan warisan alam kita untuk generasi mendatang,” lanjutnya.
Luhut B Pandjaitan mengatakan, pemerintah sedang berupaya keras untuk menanggulangi dampak negatif pencemaran plastik bagi generasi Indonesia mendatang.
”Kami tidak ingin melihat generasi Indonesia mengalami stunting (kerdil) karena mengonsumsi ikan yang terkontaminasi plastik mikro. Kami ingin agar generasi Indonesia mendatang memiliki kualitas hidup dan kesehatan yang lebih baik daripada generasi saat ini,” ujar Luhut.
Ia berharap, generasi mendatang bisa merasakan manfaat dari upaya yang dilakukan Indonesia pada masa kini, khususnya menikmati Bumi yang bebas dari pencemaran, termasuk paparan kontaminasi plastik. Hal ini mendasari komitmen Indonesia dalam berbagai isu lingkungan lain, seperti moratorium perkebunan sawit serta moratorium izin baru di hutan alam primer dan gambut.
Kemitraan nasional ini merupakan sebuah kemitraan publik-swasta yang dalam skala global telah diluncurkan tahun lalu di Davos, Swiss. Tujuannya, untuk menerjemahkan komitmen politis dan korporat mengenai penanggulangan pencemaran plastik menjadi strategi yang terukur dan rencana aksi yang layak investasi. Kala itu, Commonwealth Clean Oceans Alliance, the Oceans Plastics Charter, serta New Plastics Economy Global Commitment turut bergabung.
”Dengan kolaborasi dan kerja sama tim yang kuat dengan Forum Ekonomi Dunia, kita dapat memobilisasi dukungan publik, sektor swasta, dan masyarakat sehingga kita bisa melindungi kekayaan keanekaragaman hayati laut demi kepentingan anak dan cucu kita” ucapnya.
Evaluasi
Sementara itu, di dalam negeri, kemitraan nasional tersebut melibatkan berbagai perusahaan, masyarakat, dan organisasi pemerintah, antara lain Chandra Asri Petrochemical, Coca-Cola Amatil, Blue Bird, Dow Chemicals, Yayasan Ellen MacArthur, Evoware, Giti Group, Greenhope, Perkumpulan Dewan Bisnis Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjutan (IBCSD), Indorama Synthetics, Indofood CBP Sukses Makmur, Nestle, PepsiCo, Bank Dunia, dan WWF Indonesia.
Bersama-sama dengan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan pemerintah dapat mengevaluasi solusi yang sesuai untuk penanggulangan pencemaran plastik.
Selain itu, terdapat juga peluang pengembangan rencana investasi dan aksi untuk mengurangi pencemaran plastik dan memprioritaskan peluang investasi serta membuat peta jalan untuk implementasi.
Lebih jauh, untuk mendukung upaya Pemerintah RI, PEW Charitable Trust dan SYSTEMIQ akan mengembangkan model analitis untuk pembuatan keputusan berbasis data. Sebuah tim di Jakarta sedang mengumpulkan data pengelolaan limbah lokal dan membangun sebuah model untuk mengevaluasi solusi-solusi yang bisa berkontribusi pada target pengurangan 70 persen.
Solusi tersebut mencakup mengurangi pengemasan berlebihan, membuat inovasi bahan plastik yang dapat didaur ulang, mengganti material, meningkatkan laju daur ulang, serta meningkatkan laju pengumpulan limbah. –ICHWAN SUSANTO
Editor YOVITA ARIKA
Sumber: Kompas, 11 Maret 2019
