Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan Malaysia, termasuk daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, termasuk dalam penyediaan fasilitas pendidikan. Untuk membantu mengatasi masalah ini, Yayasan Santo Yohanes Salib mendirikan Sekolah Tinggi Santi Buana dengan program studi yang disesuaikan dengan kebutuhan di perbatasan.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek dan Dikti) Patdono Suwignjo meletakkan batu pertama Sekolah Tinggi Santi Buana di Kota Bengkayang, Kamis (13/8). Acara dihadiri wakil dari Forum Komunikasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Bengkayang.
George, Ketua Panitia Peletakan Batu Pertama, menuturkan, program studi (prodi) di kampus ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di perbatasan. Untuk tahap awal disiapkan enam prodi teknik dan empat prodi sosial. Salah satunya adalah jurusan Manajemen dan Ekonomi Pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Program studi Manajemen untuk mempersiapkan anak- anak perbatasan agar mandiri. Program studi Ekonomi Pembangunan diharapkan mendorong sarjana setempat yang kompeten dalam bidang pembangunan. Ada juga program studi teknologi pangan sesuai dengan potensi pertanian dan produksi pangan di perbatasan yang belum dikembangkan,” paparnya.
Proses pembangunan fisiknya, lanjut George, akan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 25 tahun. Namun, September 2015 ada gedung sementara yang disiapkan, sebab saat izin keluar, proses belajar harus sudah dimulai.
Togi L Tobing, Staf Ahli Gubernur Kalbar Bidang Politik dan Hukum, menuturkan, Bengkayang berbatasan dengan Malaysia. Segala macam pembangunan perlu dipacu di sini, termasuk pendidikan. Apalagi, akhir tahun ini sudah memasuki integrasi ekonomi yang disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kualitas sumber daya manusia penting agar mampu bersaing.
Patdono menuturkan, Kemenristek dan Dikti sangat mendukung pembangunan perguruan tinggi di Bengkayang. Pemerintah baru mampu menyediakan 3-4 persen perguruan tinggi negeri di Indonesia. Artinya, sekitar 96 persen atau setara dengan 4.300 kampus merupakan perguruan tinggi swasta. “Oleh karena itu, setiap usaha untuk meningkatkan pendidikan tinggi kami dukung,” katanya. (ESA)
———————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 14 Agustus 2015, di halaman 12 dengan judul “Dibangun, Sekolah Tinggi di Perbatasan”.
