Berbagai sektor di pemerintahan pusat dan daerah memerlukan rencana detail tata ruang. Namun, perencanaan itu belum didukung citra satelit beresolusi tinggi. Hanya 3,5 persen wilayah yang punya citra satelit resolusi tinggi.
Deputi Bidang Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Orbita Roswintiarti mengemukakan hal itu seusai acara serah terima data penginderaan jauh (inderaja) resolusi tinggi dari Lapan pada sembilan instansi terkait, Kamis (29/1), di Jakarta.
Dari 1,9 juta kilometer persegi (km2) luas wilayah Indonesia, hanya 68.000 km2 yang punya citra resolusi tinggi di bawah 60 sentimeter. Dari 1,9 juta km2 setelah dikurangi kawasan hutan, data yang jadi prioritas pencitraan resolusi tinggi 500.000 km2.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Saat ini citra resolusi tinggi itu harus dibeli dengan harga mahal,” ucapnya. Citra itu berasal dari satelit milik Amerika Serikat dan Eropa, yakni Pleiades (Perancis), Quickbird, Geoeye dan Ikonos (AS). Untuk mendapat data satelit itu butuh dana 10 euro atau 18 dollar AS tiap km citra satelit.
Untuk mendapat citra resolusi tinggi bagi daerah prioritas seluas 500.000 km2 butuh dana 5 juta euro atau 9 juta dollar AS atau Rp 112,5 miliar. Dana itu belum bisa dipenuhi Lapan, karena pada tahun ini hanya ada dana pembelian data inderaja Rp 2 miliar.
Direktur Pemetaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Roland Sijabat mengatakan, dalam APBNP 2015, alokasi dana pengadaan citra resolusi tinggi Rp 180 miliar. Pengadaan citra itu memakai foto udara, tetapi itu baru 2 persen wilayah.
Lapan menyusun data inderaja resolusi tinggi dan menengah berupa citra satelit SPOT-5 resolusi 2,5 meter dan citra SPOT-6 resolusi 1,5 m dua tahun terakhir ini. Adapun citra beresolusi menengah dari satelit Landsat-7 dan Landsat-8. ”Citra resolusi menengah menghasilkan mosaik citra bebas awan,” kata Orbita. (YUN)
Sumber: Kompas, 30 Januari 2015
