Lapan dan BIG Siapkan Peta Detail Desa

Badan Informasi Geospasial serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sedang menyusun peta rupabumi desa-desa Indonesia. Peta dasar itu bisa dimanfaatkan pemerintah desa untuk menyusun rencana tata ruang guna mendukung program pemerintah membangun dari pinggiran.

“Peta detail membuat perencanaan tata ruang lebih baik,” kata Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Priyadi Kardono di Jakarta, Jumat (30/10). Peta rupabumi itu bisa dimanfaatkan masyarakat mulai Maret 2016.

Peta dasar yang disiapkan berskala 1:5000 atau 1 sentimeter (cm) di peta mewakili 5 kilometer (km) jarak sesungguhnya. Peta dibuat menurut citra penginderaan jauh (inderaja) resolusi amat tinggi, 50-60 cm, yang diambil Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

Selain perencanaan tata ruang, peta dasar bisa untuk kepentingan administrasi desa, pengukuhan wilayah hutan, hingga penetapan batas desa. “Jika batas desa ditetapkan tahun depan, batas kecamatan, kabupaten, hingga provinsi yang bermasalah bisa diselesaikan,” ujarnya.

Deputi Bidang Inderaja Lapan Orbita Roswintiarti menambahkan, citra inderaja untuk membuat peta dasar diambil pada 2013-2015. Citra beresolusi amat tinggi itu diambil satelit milik Amerika Serikat dan Perancis, seperti Pleiades, WorldView 1 dan 2, GeoEye, serta Quickbird.

Hingga akhir tahun ini, ditargetkan 943.000 km persegi wilayah Indonesia diambil citra inderajanya. Luas yang bisa dijangkau setengah daratan Indonesia, yakni 1,9 juta km persegi.

Citra inderaja desa yang bisa diambil cukup baik dan lengkap umumnya di Jawa hingga Nusa Tenggara. Di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua baru sebagian wilayah yang bisa diambil citranya.

Keterbatasan pengambilan citra itu karena wilayah Indonesia ada di daerah tropis berawan tebal. Di sejumlah wilayah, tutupan awan bersifat abadi sehingga sulit diambil citranya.

Kepala Lapan Thomas Djamaluddin memaparkan, untuk beberapa wilayah yang sulit diambil citra inderajanya memakai satelit, citra bisa diambil dengan pesawat tanpa awak Lapan.

Selain itu, citra inderaja beresolusi amat tinggi yang lisensinya atas nama Pemerintah Indonesia itu bisa dipakai kementerian lain. Misalnya, Kementerian Pertanian untuk memantau luasan sawah dan area tanam padi, Kementerian Dalam Negeri untuk menentukan batas wilayah, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menentukan batas wilayah pesisir.

Namun, ada perdebatan apakah semua wilayah Indonesia mesti diambil citra resolusi amat tinggi karena perubahan wilayah di beberapa lokasi lambat, seperti hutan dan gunung. Meski Lapan jadi bank data inderaja, dana pembelian citra inderaja tersebar di sejumlah institusi. (MZW)
—————————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 31 Oktober 2015, di halaman 14 dengan judul “Lapan dan BIG Siapkan Peta Detail Desa”.