900 Kecamatan Belum Memiliki SMA/SMK

- Editor

Jumat, 14 Agustus 2015

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Untuk menggenjot angka partisipasi pendidikan menengah atau SMA/SMK dari 78,19 persen menjadi minimal 90 persen sekaligus mewujudkan wajib belajar 12 tahun, di setiap kecamatan harus ada SMA/SMK pada tahun 2019. Namun, sampai saat ini, dari 6.994 jumlah total kecamatan di Indonesia, masih ada 900 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK. Itu terjadi karena pembangunan SMA/SMK masih terganjal pada penyiapan lahan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Thamrin Kasman mengemukakan persoalan itu saat diskusi “70 Tahun Indonesia Merdeka: Negeri Impian Tanpa Anak Putus Sekolah” yang diselenggarakan Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Indonesia, Rabu (12/8), di Jakarta.

“Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah menangani ini karena wewenang tanggung jawab pengembangan SMA/SMK ada di tangan provinsi,” kata Thamrin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Program wajib belajar 12 tahun bukan hal baru karena upayanya sudah dimulai sejak era kepemimpinan Mendikbud Mohammad Nuh dengan nama Pendidikan Menengah Universal (PMU). Untuk mendukung PMU, ketika itu pemerintah sudah menyiapkan bantuan-bantuan biaya pendidikan agar jumlah anak putus sekolah dari pendidikan dasar ke menengah bisa berkurang.

Bantuan seperti Beasiswa Pendidikan untuk Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) sekarang masuk dalam Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bantuan operasional sekolah (BOS) ditambah menjadi Rp 1 juta per anak per tahun. Berbagai bentuk bantuan pendidikan itu diberikan untuk memenuhi segala kebutuhan peserta didik, mulai dari biaya berangkat dari rumah ke sekolah atau transportasi hingga pemenuhan kebutuhan sekolah mulai dari buku hingga sepatu.

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO–Sejumlah siswa SD Inpres Tiom pulang dari sekolahnya di Kabupaten Lanny Jaya, Papua, Selasa (28/7). Kabupaten pemekaran dari Jayawijaya pada tahun 2008 membutuhkan 200-300 guru TK/PAUD, SMP, dan SMA/SMK.

“Banyak yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencegah anak putus sekolah dari jenjang pendidikan dasar ke menengah. Setiap tahun ada 3 juta lulusan SMP dan 100.000 anak di antaranya tidak lanjut ke SMA/SMK,” kata Thamrin.

Konsultan ACDP Indonesia, Abdul Malik, menilai wajib belajar 12 tahun tidak bisa hanya memperluas akses pendidikan tetapi juga peningkatan kualitasnya. Yang harus ditekankan oleh pemerintah seharusnya kualitas pendidikan menengah karena orangtua kerap memilih untuk tidak memasukkan anaknya ke sekolah karena merasa tidak ada hasilnya.

“Sekolah atau tidak toh tidak ada bedanya. Mereka tidak percaya pada kualitas pendidikan. Apalagi karena anak-anak itu masuknya juga ke sekolah-sekolah marjinal,” ujarnya.

Dalam rekomendasi kebijakannya, ACDP Indonesia menyebutkan belanja pemerintah pada pendidikan menengah atas harus ditingkatkan. Jika anggaran pemerintah tidak mencukupi, perlu dijajaki kemitraan publik-swasta sebagai sarana memperluas akses. Mengatasi tantangan pendidikan membutuhkan kerja sama dan konsensus di antara pemangku kepentingan yang berbeda, termasuk pemerintah pusat, daerah, kabupaten/kota, swasta, dan kelompok masyarakat.

LUKI AULIA
Sumber: Kompas Siang | 12 Agustus 2015

Yuk kasih komentar pakai facebook mu yang keren

Informasi terkait

Tak Wajib Publikasi di Jurnal Scopus, Berapa Jurnal Ilmiah yang Harus Dicapai Dosen untuk Angka Kredit?
Empat Bidang Ilmu FEB UGM Masuk Peringkat 178-250 Dunia
Siap Diuji Coba, Begini Cara Kerja Internet Starlink di IKN
Riset Kulit Jeruk untuk Kanker & Tumor, Alumnus Sarjana Terapan Undip Dapat 3 Paten
Ramai soal Lulusan S2 Disebut Susah Dapat Kerja, Ini Kata Kemenaker
Lulus Predikat Cumlaude, Petrus Kasihiw Resmi Sandang Gelar Doktor Tercepat
Kemendikbudristek Kirim 17 Rektor PTN untuk Ikut Pelatihan di Korsel
Ini Beda Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Jepang dan Cina
Berita ini 9 kali dibaca

Informasi terkait

Rabu, 24 April 2024 - 16:17 WIB

Tak Wajib Publikasi di Jurnal Scopus, Berapa Jurnal Ilmiah yang Harus Dicapai Dosen untuk Angka Kredit?

Rabu, 24 April 2024 - 16:13 WIB

Empat Bidang Ilmu FEB UGM Masuk Peringkat 178-250 Dunia

Rabu, 24 April 2024 - 16:09 WIB

Siap Diuji Coba, Begini Cara Kerja Internet Starlink di IKN

Rabu, 24 April 2024 - 13:24 WIB

Riset Kulit Jeruk untuk Kanker & Tumor, Alumnus Sarjana Terapan Undip Dapat 3 Paten

Rabu, 24 April 2024 - 13:20 WIB

Ramai soal Lulusan S2 Disebut Susah Dapat Kerja, Ini Kata Kemenaker

Rabu, 24 April 2024 - 13:06 WIB

Kemendikbudristek Kirim 17 Rektor PTN untuk Ikut Pelatihan di Korsel

Rabu, 24 April 2024 - 13:01 WIB

Ini Beda Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Jepang dan Cina

Rabu, 24 April 2024 - 12:57 WIB

Soal Polemik Publikasi Ilmiah, Kumba Digdowiseiso Minta Semua Pihak Objektif

Berita Terbaru

Tim Gamaforce Universitas Gadjah Mada menerbangkan karya mereka yang memenangi Kontes Robot Terbang Indonesia di Lapangan Pancasila UGM, Yogyakarta, Jumat (7/12/2018). Tim yang terdiri dari mahasiswa UGM dari berbagai jurusan itu dibentuk tahun 2013 dan menjadi wadah pengembangan kemampuan para anggotanya dalam pengembangan teknologi robot terbang.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO (DRA)
07-12-2018

Berita

Empat Bidang Ilmu FEB UGM Masuk Peringkat 178-250 Dunia

Rabu, 24 Apr 2024 - 16:13 WIB