Batasi Program Studi Keguruan

- Editor

Minggu, 14 Februari 2016

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Saatnya Digelar Tes Khusus bagi Para Calon Guru
Persebaran guru dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan dinilai sudah jenuh di beberapa daerah. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun ini mengisyaratkan moratorium program studi keguruan di daerah-daerah tersebut.

Demikian ditegaskan Direktur Jenderal Kelembagaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek dan Dikti) Patdono Suwignjo kepada wartawan terkait reformasi pemberian izin pembukaan program studi (prodi) baru di Jakarta, Jumat (12/2).

“Daerah yang masih kekurangan guru ataupun tak memiliki banyak LPTK (lembaga pendidikan tenaga kependidikan), misalnya di Indonesia wilayah tengah dan timur, tidak kena moratorium,” katanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga menjabarkan, di wilayah yang sudah memiliki jumlah guru dan LPTK berlebih tetap akan dibuka prodi pendidikan Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam serta pendidikan guru produktif untuk SMK. Alasannya, khusus di tiga bidang tersebut Indonesia masih kekurangan guru.

Saat ini, Kemristek dan Dikti bekerja sama dengan organisasi-organisasi profesi guru untuk memastikan jumlah guru yang ada di setiap daerah sehingga perencanaan moratorium bisa diperjelas sistem penerapannya.

Berisiko
Pada kesempatan terpisah, para rektor LPTK negeri menyatakan menolak rencana tersebut. Pasalnya, LPTK tidak hanya menyediakan guru untuk wilayah di tempatnya berada, tetapi juga ke wilayah sekitar. Misalnya, lulusan Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, dibutuhkan tenaganya untuk mengajar di Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, dan sebagian Kalimantan.

“Pembatasan program studi justru menghalangi pemenuhan kebutuhan guru secara nasional. Apalagi, setiap tahun selalu ada gelombang pensiun,” kata Rektor UNP Yanuar Kiram.

Ia menerangkan, jika terjadi moratorium, Indonesia bisa mengalami kurikulum vertikal dan horizontal. Kurikulum vertikal ialah keadaan ketika satu guru mengajar dari jenjang SD hingga SMA. Adapun horizontal berarti satu guru mengampu beberapa hingga semua mata pelajaran yang ada di sekolah.

Wakil Rektor II Universitas Negeri Malang Wahjoedi memaparkan, kekurangan guru di daerah terpencil umumnya akibat tak adanya jaminan keselamatan dan kenyamanan guru. “Mereka sudah mengajar di medan yang sulit, tetapi situasi politik dan masyarakat setempat tak bersahabat dengan guru, ditambah sulit memenuhi kebutuhan pokok. Praktis, guru-guru memutuskan pindah ke kota besar,” ujarnya.

Di samping itu, moratorium juga dimaknai sebagai mematikan kemampuan LPTK untuk bersaing di dalam lingkup global. Pasalnya, LPTK negeri juga menerima mahasiswa prodi keguruan dari luar negeri, seperti Timur Tengah, negara-negara di Benua Afrika, Banglades, dan Thailand. “Kalaupun ada moratorium, sebaiknya diberlakukan pada LPTK yang tak bisa menjamin lulusannya bermutu,” kata Wahjoedi.

Tes khusus
Dalam diskusi soal revitalisasi kelembagaan LPTK di Jakarta, Jumat, mencuat keinginan LPTK negeri untuk mengadakan ujian masuk khusus bagi para calon mahasiswa program studi kependidikan. Hal ini bertujuan memastikan calon mahasiswa yang diterima memang berwatak baik dan berjiwa pendidik.

Terungkap, mayoritas lulusan prodi pendidikan hanya menguasai materi keilmuan. “Dari sisi jiwa mendidik masih jarang yang berkembang,” tutur Djaali, Rektor Universitas Negeri Jakarta.

Akibatnya, ketika menjadi guru, mereka tak memiliki semangat mengabdi yang utuh. Menurut Djaali, hal ini merupakan salah satu faktor yang membuat guru tidak berempati kepada murid dan mutu pendidikan tak sesuai standar ideal.

Rektor Universitas Negeri Surabaya Warsono mengungkapkan, tes khusus bagi para calon mahasiswa prodi pendidikan dinilai sebagai langkah efektif dalam mengumpulkan bibit yang memang berminat jadi guru.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil yang juga tampil dalam diskusi itu memaparkan, permasalahan pendidikan di Indonesia adalah pada mutu sumber daya manusia. Namun, masalah ini belum tersentuh kebijakan negara. Meski anggaran pendidikan besar, mutu pendidikan nasional jalan di tempat.

Ia menuturkan, salah satu langkah yang akan diambil pemerintah adalah meninjau ulang sistem penggajian guru yang memakan sebagian besar anggaran pendidikan. Jika selama ini guru mendapat gaji pokok dan tunjangan kinerja, Sofyan mengatakan kemungkinan besar gaji akan bergantung pada kinerja guru. Hal ini demi memastikan guru serius mendidik. (DNE)
————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 13 Februari 2016, di halaman 11 dengan judul “Batasi Program Studi Keguruan”.

Yuk kasih komentar pakai facebook mu yang keren

Informasi terkait

Metode Sainte Lague, Cara Hitung Kursi Pileg Pemilu 2024 dan Ilustrasinya
Jack Ma Ditendang dari Perusahaannya Sendiri
PT INKA Fokus pada Kereta Api Teknologi Smart Green, Mesin Bertenaga Air Hidrogen
7 Sesar Aktif di Jawa Barat: Nama, Lokasi, dan Sejarah Kegempaannya
Anak Non SMA Jangan Kecil Hati, Ini 7 Jalur Masuk UGM Khusus Lulusan SMK
Red Walet Majukan Aeromodelling dan Dunia Kedirgantaraan Indonesia
Penerima Nobel Fisika sepanjang waktu
Madura di Mata Guru Besar UTM Profesor Khoirul Rosyadi, Perubahan Sosial Lunturkan Kebudayaan Taretan Dibi’
Berita ini 1 kali dibaca

Informasi terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 07:30 WIB

Metode Sainte Lague, Cara Hitung Kursi Pileg Pemilu 2024 dan Ilustrasinya

Rabu, 7 Februari 2024 - 14:23 WIB

Jack Ma Ditendang dari Perusahaannya Sendiri

Rabu, 7 Februari 2024 - 14:17 WIB

PT INKA Fokus pada Kereta Api Teknologi Smart Green, Mesin Bertenaga Air Hidrogen

Rabu, 7 Februari 2024 - 14:09 WIB

7 Sesar Aktif di Jawa Barat: Nama, Lokasi, dan Sejarah Kegempaannya

Rabu, 7 Februari 2024 - 13:56 WIB

Anak Non SMA Jangan Kecil Hati, Ini 7 Jalur Masuk UGM Khusus Lulusan SMK

Minggu, 24 Desember 2023 - 15:27 WIB

Penerima Nobel Fisika sepanjang waktu

Selasa, 21 November 2023 - 07:52 WIB

Madura di Mata Guru Besar UTM Profesor Khoirul Rosyadi, Perubahan Sosial Lunturkan Kebudayaan Taretan Dibi’

Senin, 13 November 2023 - 13:59 WIB

Meneladani Prof. Dr. Bambang Hariyadi, Guru Besar UTM, Asal Pamekasan, dalam Memperjuangkan Pendidikan

Berita Terbaru

Jack Ma, founder and executive chairman of Alibaba Group, arrives at Trump Tower for meetings with President-elect Donald Trump on January 9, 2017 in New York. / AFP PHOTO / TIMOTHY A. CLARY

Berita

Jack Ma Ditendang dari Perusahaannya Sendiri

Rabu, 7 Feb 2024 - 14:23 WIB