Batasi Program Studi Keguruan

Saatnya Digelar Tes Khusus bagi Para Calon Guru
Persebaran guru dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan dinilai sudah jenuh di beberapa daerah. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun ini mengisyaratkan moratorium program studi keguruan di daerah-daerah tersebut.

Demikian ditegaskan Direktur Jenderal Kelembagaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek dan Dikti) Patdono Suwignjo kepada wartawan terkait reformasi pemberian izin pembukaan program studi (prodi) baru di Jakarta, Jumat (12/2).

“Daerah yang masih kekurangan guru ataupun tak memiliki banyak LPTK (lembaga pendidikan tenaga kependidikan), misalnya di Indonesia wilayah tengah dan timur, tidak kena moratorium,” katanya.

Ia juga menjabarkan, di wilayah yang sudah memiliki jumlah guru dan LPTK berlebih tetap akan dibuka prodi pendidikan Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam serta pendidikan guru produktif untuk SMK. Alasannya, khusus di tiga bidang tersebut Indonesia masih kekurangan guru.

Saat ini, Kemristek dan Dikti bekerja sama dengan organisasi-organisasi profesi guru untuk memastikan jumlah guru yang ada di setiap daerah sehingga perencanaan moratorium bisa diperjelas sistem penerapannya.

Berisiko
Pada kesempatan terpisah, para rektor LPTK negeri menyatakan menolak rencana tersebut. Pasalnya, LPTK tidak hanya menyediakan guru untuk wilayah di tempatnya berada, tetapi juga ke wilayah sekitar. Misalnya, lulusan Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, dibutuhkan tenaganya untuk mengajar di Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, dan sebagian Kalimantan.

“Pembatasan program studi justru menghalangi pemenuhan kebutuhan guru secara nasional. Apalagi, setiap tahun selalu ada gelombang pensiun,” kata Rektor UNP Yanuar Kiram.

Ia menerangkan, jika terjadi moratorium, Indonesia bisa mengalami kurikulum vertikal dan horizontal. Kurikulum vertikal ialah keadaan ketika satu guru mengajar dari jenjang SD hingga SMA. Adapun horizontal berarti satu guru mengampu beberapa hingga semua mata pelajaran yang ada di sekolah.

Wakil Rektor II Universitas Negeri Malang Wahjoedi memaparkan, kekurangan guru di daerah terpencil umumnya akibat tak adanya jaminan keselamatan dan kenyamanan guru. “Mereka sudah mengajar di medan yang sulit, tetapi situasi politik dan masyarakat setempat tak bersahabat dengan guru, ditambah sulit memenuhi kebutuhan pokok. Praktis, guru-guru memutuskan pindah ke kota besar,” ujarnya.

Di samping itu, moratorium juga dimaknai sebagai mematikan kemampuan LPTK untuk bersaing di dalam lingkup global. Pasalnya, LPTK negeri juga menerima mahasiswa prodi keguruan dari luar negeri, seperti Timur Tengah, negara-negara di Benua Afrika, Banglades, dan Thailand. “Kalaupun ada moratorium, sebaiknya diberlakukan pada LPTK yang tak bisa menjamin lulusannya bermutu,” kata Wahjoedi.

Tes khusus
Dalam diskusi soal revitalisasi kelembagaan LPTK di Jakarta, Jumat, mencuat keinginan LPTK negeri untuk mengadakan ujian masuk khusus bagi para calon mahasiswa program studi kependidikan. Hal ini bertujuan memastikan calon mahasiswa yang diterima memang berwatak baik dan berjiwa pendidik.

Terungkap, mayoritas lulusan prodi pendidikan hanya menguasai materi keilmuan. “Dari sisi jiwa mendidik masih jarang yang berkembang,” tutur Djaali, Rektor Universitas Negeri Jakarta.

Akibatnya, ketika menjadi guru, mereka tak memiliki semangat mengabdi yang utuh. Menurut Djaali, hal ini merupakan salah satu faktor yang membuat guru tidak berempati kepada murid dan mutu pendidikan tak sesuai standar ideal.

Rektor Universitas Negeri Surabaya Warsono mengungkapkan, tes khusus bagi para calon mahasiswa prodi pendidikan dinilai sebagai langkah efektif dalam mengumpulkan bibit yang memang berminat jadi guru.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil yang juga tampil dalam diskusi itu memaparkan, permasalahan pendidikan di Indonesia adalah pada mutu sumber daya manusia. Namun, masalah ini belum tersentuh kebijakan negara. Meski anggaran pendidikan besar, mutu pendidikan nasional jalan di tempat.

Ia menuturkan, salah satu langkah yang akan diambil pemerintah adalah meninjau ulang sistem penggajian guru yang memakan sebagian besar anggaran pendidikan. Jika selama ini guru mendapat gaji pokok dan tunjangan kinerja, Sofyan mengatakan kemungkinan besar gaji akan bergantung pada kinerja guru. Hal ini demi memastikan guru serius mendidik. (DNE)
————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 13 Februari 2016, di halaman 11 dengan judul “Batasi Program Studi Keguruan”.