Laju pertambahan penduduk belum akan terkendali dalam waktu dekat. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional masih membutuhkan 18.000 penyuluh keluarga berencana untuk mencapai sejumlah target kependudukan dan KB.
Saat Diskusi Dwimingguan di Kantor BKKBN, Jumat (2/5), Kepala BKKBN Fasli Jalal mengatakan, penyuluh keluarga berencana (PKB)/petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) yang semula 40.000 orang kini tinggal 22.481 orang, terdiri dari PKB, PLKB PNS, dan PLKB non-PNS.
Idealnya, seorang PKB/PLKB membina 1-2 desa. Namun, karena jumlahnya kurang, rasio tersebut jauh dari terpenuhi. Masih dibutuhkan lebih kurang 18.000 penyuluh untuk memenuhi rasio ideal tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kekurangan penyuluh KB itu berakibat pada capaian bidang kependudukan dan KB yang tidak menggembirakan. Contohnya, jumlah rata-rata anak yang dimiliki perempuan usia produktif (TFR) stagnan pada angka 2,6, jumlah pasangan usia subur yang ikut KB (CPR) belum mencapai target 65 persen, dan jumlah kelahiran kelompok umur (ASFR) 15-19 tahun per 1.000 perempuan masih 48 dari target 30.
Kebutuhan ber-KB yang tak terlayani (unmet needs) juga tinggi, 11,4 persen dari target tahun ini 5 persen. ”Angka putus pakai (DO) penggunaan kontrasepsi pil 40 persen, DO suntik 24 persen, dan DO IUD dan implant di bawah 5 persen,” ujar Fasli.
Direktur Bina Lini Lapangan BKKBN Chamnah Wahyuni menambahkan, di beberapa daerah, kekurangan penyuluh KB diatasi pemerintah daerah dengan berbagai cara. Di Jawa Barat, Pemprov Jabar mengontrak 3.000 tenaga penggerak desa untuk bertugas memberikan penyuluhan KB di desa. Adapun di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, pemerintah daerah menugaskan bidan untuk menjalankan fungsi penyuluhan KB.
BKKBN, ujar Fasli, sedang berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk merekrut PLKB kontrak sebanyak 3.000 orang.
Beri tunjangan
Selain berupaya menambah tenaga penyuluh, pemerintah juga menaikkan tunjangan fungsional penyuluh KB melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. Itu dilakukan untuk mengapresiasi kinerja penyuluh KB di lapangan.
Jika sebelumnya berdasarkan Perpres No 64/2007 tunjangan fungsional penyuluh KB ditetapkan berkisar Rp 220.000-Rp 500.000, kini, menurut Perpres No 26/2014, naik menjadi Rp 300.000-Rp 950.000.
Dengan kenaikan tunjangan itu, harapannya penyuluh KB akan lebih semangat bekerja. Penyuluh yang selama ini pindah ke satuan kerja di luar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah akan kembali jadi penyuluh KB.
Fasli berharap, mereka mampu mengidentifikasi pasangan usia subur di wilayah kerjanya, menjaga angka DO tidak terlalu tinggi, mendorong akseptor menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang, serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan ber-KB. (ADH)
Sumber: Kompas, 3 Mei 2014
