Direvisi, Target Kependudukan

Kebijakan Pembangunan Belum Sinergis

Melemahnya pelaksanaan keluarga berencana 10 tahun terakhir membuat sejumlah target pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 tak tercapai. Kualitas masyarakat akan sulit ditingkatkan jika pertambahan jumlah penduduk tidak dikendalikan.
”Program KB merupakan upaya mendasar meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan keluarga,” kata Deputi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sumber Daya Manusia Nina Sardjunani dalam Rapat Kerja Nasional Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga 2014, di Jakarta, Rabu (12/2).

Tidak tercapainya sejumlah target program kependudukan dan KB di masa akhir RPJMN 2010-2014 perlu disikapi serius pemerintah pusat dan daerah. Jika kondisi terus dibiarkan, proyeksi jumlah penduduk Indonesia pada 2035 sebesar 305,6 juta jiwa bisa tak tercapai.

Beberapa target pembangunan kependudukan dan KB juga menjadi sasaran Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) pada 2015. Tidak tercapainya target MDG bisa mempermalukan Indonesia di dunia internasional.

Kepala Badan Kependudukan dan KB Nasional Fasli Jalal mengatakan, pertambahan jumlah penduduk harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada.

”Banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu adalah bukti bahwa pembangunan kependudukan harus selalu dikaitkan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” katanya.

Jumlah penduduk yang besar akan menyulitkan pemerintah meningkatkan kualitas masyarakat. Tidak tercapainya sejumlah target program kependudukan dan KB akan berdampak panjang, mulai dari tingginya jumlah kematian ibu melahirkan dan kematian anak balita, tingginya kasus kurang gizi pada anak balita, hingga rendahnya kesejahteraan keluarga.

Dengan jumlah penduduk terkendali, kesempatan pemerintah berinvestasi untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui pendidikan dan kesehatan akan lebih terbuka lebar. Penduduk yang berkualitas dan memiliki produktivitas tinggi adalah modal dasar pembangunan yang bisa meningkatkan daya saing bangsa.

Belum sinergis
Menteri Koordinator Bidang kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengakui, pembangunan Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi wawasan kependudukan secara integral. Jika kondisi ini terus berlarut-larut, bonus demografi yang memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menjadi negara maju bisa tidak tercapai.

Pemerintah berkewajiban menjamin penghidupan layak bagi warganya. ”Ini akan menjadi beban negara pada masa mendatang dan menjadi tanggung jawab pemerintah saat ini.”

Nina menambahkan, belum tercapainya laju pertumbuhan penduduk yang diinginkan disebabkan oleh masih tingginya angka putus KB, masih besarnya penggunaan alat kontrasepsi jangka pendek, lemahnya pembinaan akseptor KB, hingga kurang terfokusnya upaya menjangkau peserta KB baru, dan lemahnya sosialisasi KB.

”Kebijakan pengendalian kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk antara pusat dan daerah, antardaerah, atau antarsektor pembangunan belum sinergis,” ujarnya.

Fasli berharap, pembentukan Badan Kependudukan dan KB Daerah (BKKBD) yang merupakan amanat undang-undang bisa segera diimplementasikan. Jumlah daerah yang membentuk BKKBD hingga kini masih sangat sedikit.

”Dengan kelembagaan yang memiliki otoritas jelas, pendanaan yang utuh, dan sumber daya yang mendukung, kebijakan berwawasan kependudukan bisa diadopsi dan dijalankan oleh pemerintah daerah,” kata Fasli. (MZW)

Sumber: Kompas, 13 Februari 2014