Program kependudukan dan Keluarga Berencana mengalami stagnasi selama satu dekade terakhir. Oleh karena itu, peran kelembagaan yang menangani masalah kependudukan perlu diperkuat.
Ketua Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (Ipadi) Pusat Prijono Tjiptoherijanto menyatakan hal itu dalam seminar ”Pembangunan Berwawasan Kependudukan Menuju Penduduk Indonesia Berkualitas”, Kamis (28/8), di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah.
Angka kelahiran total (TFR) atau jumlah rata-rata anak yang dilahirkan perempuan Indonesia pada 2002-2012 tetap tinggi, yakni 2,6. Tingkat pemakaian kontrasepsi pun tidak ada kemajuan berarti dalam satu dekade terakhir, hanya naik 2 persen dari 60 persen menjadi 62 persen. Padahal, warga yang ingin memakai kontrasepsi, tetapi tak bisa dilayani mencapai 9 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Prijono mengingatkan, tanpa upaya serius, potensi penduduk sebagai modal pembangunan hanya akan menjadi jargon. ”Masalah kependudukan luas dan berat sekali. Urbanisasi, eksploitasi, dan perubahan iklim merupakan dampak perkembangan penduduk tak terkendali,” tuturnya.
Maka dari itu, kelembagaan yang mengurusi program KB perlu diperkuat. Lembaga nasional yang menangani KB lebih baik setingkat kementerian. Saat ini, lembaga yang mengurusi program KB di daerah tak jelas karena banyak yang digabung dengan lembaga lain.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wendy Hartanto mengatakan, upaya penurunan angka kelahiran dalam satu dekade terakhir gagal. Akibatnya, pertumbuhan jumlah penduduk naik menjadi 1,49 persen, lebih tinggi dari kurun 1990-2000, yakni 1,45 persen.
Hal itu disebabkan program KB belum jadi prioritas pemda. Padahal, seiring otonomi daerah, urusan KB diserahkan kepada kabupaten/kota. Ironisnya, tenaga penyuluh KB di daerah terus berkurang, dari 40.000 orang kini jadi sekitar 15.000 orang.
Rektor Universitas Sebelas Maret Ravik Karsidi mengatakan, pemda harus menyadari tantangan terkait kependudukan yang kian besar. Karena itu, tiap daerah harus sadar, masalah kependudukan tidak hanya mengendalikan jumlah penduduk, tetapi juga membangun mutu sumber daya manusia. (RWN)
Sumber: Kompas, 30 Agustus 2014
