Home / Berita / Pelaksanaan KB Tak Optimal

Pelaksanaan KB Tak Optimal

Program Keluarga Berencana saat ini dinilai meredup dan tak optimal dilaksanakan sehingga menimbulkan ancaman bencana kependudukan. Karena itu, pemerintah mulai menggaungkan merevitalisasi program Keluarga Berencana.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty mengatakan, sejumlah indikator menunjukkan program Keluarga Berencana (KB) tidak berjalan. Salah satu indikator adalah angka kelahiran total stagnan 2,6 anak per wanita. Indikator lainnya, Indonesia gagal menurunkan angka kematian ibu melahirkan.

Target menurunkan angka kematian ibu melahirkan dari 228 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 112/100.000 kelahiran hidup gagal dicapai, dan justru meningkat menjadi 359/100.000 kelahiran hidup.

“Itu indikator memang program KB sebenarnya tidak jalan lagi,” ujarnya dalam acara “Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2015” di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Jumat (2/10).

Surya mengatakan, pemerintah menargetkan menurunkan angka kelahiran total menjadi 2,28 anak per wanita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Sebab, apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak dikendalikan, Indonesia tidak akan menikmati bonus demografi, tetapi justru terancam menghadapi bencana kependudukan.

Kontrasepsi
Surya menambahkan, peningkatan pemakaian kontrasepsi juga masih tergolong rendah, yaitu 0,5 persen. RPJM 2015-2019 telah menetapkan sasaran peningkatan pelayanan alat obat kontrasepsi dari 61,9 persen menjadi 66 persen.

Menurut Surya, rendahnya peningkatan pemakaian kontrasepsi di antaranya karena masih tingginya putus pakai kontrasepsi. Selain itu juga rendahnya pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang, serta banyaknya pasangan usia subur yang sebenarnya ingin ber-KB tetapi tidak terlayani. Untuk itu ditetapkan target menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani dari 11,4 persen menjadi 9,91 persen.

Surya mengatakan, program KB harus digaungkan lagi oleh seluruh komponen dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai elemen masyarakat. Pemerintah juga melakukan revitalisasi program KB, antara lain menata tenaga penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana (PLKB). Tenaga Penyuluh KB dan PLKB akan dikembalikan menjadi aparatur pemerintah pusat mulai 1 Januari 2017 untuk mengefektifkan pelaksanaan program KB.

Bupati Sragen Agus Fatchurrahman mendukung dikembalikannya penyuluh KB dan PLKB menjadi aparatur pusat. Dengan demikian, program-program KB diharapkan lebih fokus dikerjakan pemerintah pusat daripada diserahkan kepada pemerintah daerah.

Surya mengapresiasi Pemkab Sragen karena angka kelahiran total Sragen lebih rendah dari rata-rata nasional. Angka kelahiran total di Sragen 2,25 anak per wanita, di bawah angka nasional 2,6. (RWN)
—————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 Oktober 2015, di halaman 13 dengan judul “Pelaksanaan KB Tak Optimal”.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

%d blogger menyukai ini: