Selama 10 tahun terakhir, program pengendalian pertumbuhan penduduk stagnan. Hal itu ditandai dengan tingginya angka putus kesertaan program Keluarga Berencana dan pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang rendah.
Berdasarkan survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012, angka pengguna alat kontrasepsi 57,9 persen dari total pasangan usia subur, padahal pemerintah menargetkan tahun ini angkanya 61 persen. Angka pengguna alat kontrasepsi jangka panjang seperti spiral (IUD) dan implan turun dari 18,7 persen pada 1991 menjadi 10,6 persen pada 2012.
“Padahal, alat kontrasepsi jangka pendek seperti pil dan suntik kurang efektif karena akseptor (pengguna) kerap lupa. Jika suntik atau minum pil tak rutin, angka putus KB akan naik,” kata Pelaksana Tugas Deputi KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Sanjoyo dalam seminar “Keluarga Peduli Kesehatan Reproduksi”, Rabu (2/9), di Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi itu menyebabkan angka kelahiran pada 2002-2012 tetap 2,6 atau 4 juta kelahiran per tahun. Tahun ini, pemerintah menargetkan angka kelahiran 2,1. Jika tak dikendalikan, diprediksi ada 66 juta penduduk Indonesia usia 10-24 tahun pada 2028-2030.
Layanan KB juga terhambat terbatasnya jumlah petugas lapangan. Kini, ada 17.000 petugas lapangan KB di Indonesia. Idealnya 60.000-70.000 petugas KB atau dua petugas di setiap fasilitas kesehatan (faskes).
Konsultan KB BKKBN Julianto Witjaksono menambahkan, sosialisasi KB minim karena tak menjadi program prioritas di kabupaten/kota. Apalagi ketersediaan alat kontrasepsi berkurang. Kini hanya tujuh provinsi yang fokus mendistribusikan alat kontrasepsi di setiap faskes, antara lain Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.
Menurut dokter spesialis kandungan dan kebidanan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FKUI Herbert Situmorang, penurunan pengguna kontrasepsi jangka panjang akibat minimnya edukasi. (B06)
——————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 4 September 2015, di halaman 14 dengan judul “Program Keluarga Berencana Tak Berjalan Optimal”.
