Tanggul Laut Bukan Solusi Terbaik untuk Palu-Donggala

Tanggul laut dinilai bukan opsi terbaik untuk melindungi pesisir Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, terhadap ancaman tsunami di masa mendatang. Selain berbiaya tinggi dan akan membebani anggaran rehabilitasi yang sebagian besar ditopang darihutang luar negeri, tanggul laut juga tidak ekologis,

Daripada membangun tanggul laut, pemerintah disarankan menanam mangrove dan hutan pantai, dikombinasikan dengan penataan ruang. Jika infrastruktur tanggul laut akan melemah kekuatannya seiring waktu, hutan pantai semakin tua dan rapat kian kuat.

–Usulan pembangunan tanggul laut di Palu untuk melindungi tsunami yang diusulkan JICA. Sumber: Dokumen Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah

Rekomendasi itu disampaikan para peneliti yang tergabung dalam Ikatan Ahli Tsunami Indonesia (IATsI) di Jakarta, Kamis (28/3), menanggapi Rencana IndukPemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dalam dokumen rencana induk yang telah ditandatangani Wakil Presiden Jusuf Kalla ini disebutkan, rekonstruksi infrastruktur di Sulawesi Tengah dilakukan untuk mengurangi risiko bencanadengan konsep build back better terhadap ancamantsunami. Hal itu salah satunya dilakukan dengan mempertimbangkan pembangunan tanggul laut. Dalam keterangan gambarnya disebut, tanggul laut itu mengacu usulan dari tim Japan International Corporation Agency (JICA).

“Sesuai keilmuwan dan kajian kami, mangrove terbukti efektif melindungi tsunami di Palu-Donggalapada kejadian yang lalu,” kata anggota IATsI yang jugaahli tsunami Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko.

Sesuai keilmuwan dan kajian kami, mangrove terbukti efektif melindungi tsunami di Palu-Donggalapada kejadian yang lalu.

Survei yang dilakukan Widjo dan tim menemukan, perumahan di Desa Kabonga dan Labuan Bajo, Kabupaten Donggala, selamat dari tsunami pada 28 September 2018 lalu karena terlindung hutan mangrove, padahal kawasan sekitarnya rusak. Hutan bakau dengan panjang 3 kilometer dan lebar 50-75 meter di dua area itu melemahkan energi dan ketinggian tsunami dari ketinggian 3-5 meter jadi 1-1,5 meter.

Kesaksian Desa Kabonga yang selamat dari tsunami juga didokumentasikan oleh Rahmadiyah Tria Gayathri dari Forum Sudut Pandang, Palu dalam film dokumenter mereka. “Dokumentasi ini sebagai respon perlawanan terhadap rencana pembangunan tanggul laut di Palu,” kata Rahmadiyah.

KOMPAS/VIDELIS JEMALI–Hutan mangrove terlihat di belakang rumah warga di Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Selasa (15/1/2019). Rimbunan pohon bakau di daerah itu menyelamatkan warga dan harta benda mereka dari ternangan tsunami pada 28 September 2018 lalu. Mangrove terbukti meredam tsunami.

Momentum
Dalam Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang lingkungan (United Nations Environment Assembly/UNEA) ke-4 di Nairobi, Kenya, beberapa waktu lalu, pengelolaan mangrove berkelanjutan adalah satu dari lima inisiatif Indonesia yang diterima sebagai resolusi bersama. Sejalan dengan resolusi itu, Indonesia berencana membangun pusat mangrove dunia (Kompas, 14 Maret 2019).

Salah satu alasan yang diusung delegasi Indonesia dalam UNEA-4 ini adalah, mangrove juga menjadi pelindung pantai, baik dari abrasi maupun tsunami. Widjo mengatakan, diterimanya usulan Indonesia mengenai pentingnya mangrove dalam UNEA ke-4 ini seharusnya jadi momentum untuk pelestarian dan pengembangannya, termasuk melindungi dari tsunami.

Dengan kombinasi hutan pantai dan penataan ruang, menurut Widjo, kawasan pesisir Indonesia yang rentan tsunami seperti Palu-Donggala, seharusnya tidak perlu membangun tanggul laut. Apalagi, jika pembangunan infrastruktur tanggul ini harus didanai hutang.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM) 31-01-2019–Kondisi pesisir Kota Palu empat bulan setelah diterjang tsunami, Kamis (31/1/2019).

Sementara Ketua IATsI Gegar Prasetya memaparkan, tanggul laut tidak cocok dibangun di Palu-Donggala. “Kami sudah menyampaikan usulan dari Tim Indonesia tentang solusi perlindungan Palu-Donggala dengan memakai mangrove kepada Kepala Bappenas. Saat ini masih menunggu respons lebih lanjut. Intinya, kami siap berkontribusi untuk mencari solusi yang lebih sesuai dengan konteks lingkungan, sosial, dan keterbatasan anggaran negara,” ujarnya.

Sebelumnya, para ahli tsunami Indonesia mengritik rencana pembangunan tanggul laut di Palu-Donggala dengan tujuan memitigasi tsunami ke depan. Selain dinilai tidak efektif meredam dampak tsunami, biaya pembangunan tanggul yang mahal dan harus ditopang dari hutang dianggap tidak efektif.

Sesuai dengan catatan tertulis yang dibuat ahli tsunami dari Kementerian Koordinator Maritim Rahman Hidayat, pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangun Nasional pada 15 Februari 2019 menyepakati untuk memasukkan tim ahli Indonesia dalam mencari solusi mitigasi tsunami Palu-Donggala.

Usulan Jepang melalui Japan International Coorperations Agency/JICA tentang tanggul tsunami untuk Palu disebutkan belum final, namun kajian sepihak mereka. Konsep akhir akan diputuskan bersama dengan melibatkan tim ahli Indonesia.

Oleh AHMAD ARIF

Sumber: Kompas, 29 Maret 2019