Hutan mangrove terbukti efektif melindungi permukiman dari tsunami yang melanda Teluk Palu pada 28 September 2018 lalu. Temuan itu diharapkan menjadi pertimbangan bagi penataan kawasan tersebut ke depan.
?Temuan tentang efektivitas mangrove itu disampaikan perekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Udrekh, di Jakarta, Senin (26/11). “Adanya kawasan permukiman yang terlindungi tsunami karena mangrove ini merupakan salah satu temuan dari tim survei Operasi Bakti Teknologi Sulteng (OBT). Temuan-temuan ini diharapkan jadi pertimbangan bagi penataan daerah terdampak bencana,” kata Udrekh, yang juga Ketua Tim OBT.
?Dalam survei itu ditemukan, keberadaan hutan mangrove di pesisir Donggala, Sulawesi Tengah, telah mengurangi tingkat kerusakan akibat landaan tsunami. Perkiraan luas mangrove di pesisir Donggala sekitar 22,46 hektar (ha) dan perkiraan panjang garis pantai yang masih memiliki mangrove sekitar 2.984 kilometer (km). Sementara jenis tanaman mangrove yang ditemukan adalah di kawasan ini meliputi Rhizophora apiculata, Avicennia lanata, Nypa fruticans, Rhizophora mucronata, Rhizophora stylosa, dan Sonneratia alba.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
–Foto-foto dan daerah indikatif temuan di pesisir Donggala, Sulteng yang aman/terlindungi mangrove (biru), beberapa rumah hancur (merah) yang berada di lokasi tak terlindungi mangrove. Sumber: Widjo Kongko, 2018
?“Rumah-rumah di Kampung Kabonga dan Labuan Bajo, Kabupaten Donggala, tidak ada yang rusak karena terlindungi hutan mangrove setebal 50 – 75 meter. Di luar hutan mangrove, tinggi tsunami mencapai 5 meter, tetapi sampai di rumah warga tinggal 1 meter. Itu membuktikan hutan mangrove efektif meredam dampak tsunami,” kata Widjo Kongko, peneliti tsunami BPPT, yang terlibat dalam survei itu.
?Menurut Widjo, beberapa kajian sebelumnya menunjukkan, mangrove efektif untuk mengurangi dampak tsunami hingga ketinggian 7 meter. “Jadi, tergantung jenis dan ketebalan mangrovenya juga. Mangrove berhasil mengurangi dampak tsunami di Kampung Lahewa, Pulau Nias setelah gempa dan tsunami pada tahun 2005 yang ketinggiannya airnya saat itu 5-6 meter,” katanya.
?Dengan fenomena ini, lanjut Widjo, penanaman mangrove seharusnya bisa menjadi pertimbangan dalam penataan kawasan pesisir di Teluk Palu. “Saat ini muncul wacana untuk membangun tanggul laut di Teluk Palu, tetapi, berdasarkan temuan ini, kami lebih merekomendasikan untuk menggunakan mangrove sebagai benteng alam,” ujarnya.
?
Wacana pembangunan tanggul di Teluk Palu ini muncul dalam diskusi di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pekan lalu, atas usulan tim dari Japan International Corporation Agency (JICA). “Kebetulan saya diundang untuk memberikan tanggapan, dan sudah saya sampaikan temuan dari tim peneliti soal mangrove ini,” ungkapnya.
Ekologis
?Peneliti tsunami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Abdul Muhari mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2010, tentang Mitigasi Pesisir dan Pulau Kecil, pengurangan dampak tsunami dengan ketinggian gelombang 10 meter bisa dilakukan dengan struktur maupun nonstruktur.
?“Selain mahal, tanggul laut harus terus diperbarui. Tanggul memiliki umur waktu pakai sekitar 30 – 50 tahun. Padahal, perulangan tsunami di Teluk Palu sekitar 30 tahunan,” kata dia.
?Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya lebih mempertimbangkan untuk menggunakan mangrove sebagai benteng alami. Selain perlindungan pesisir, tanaman mangrove juga memiliki fungsi ekologis.
?Menurut Muhari, dinamika tsunami di Teluk Palu amat unik dan membutuhkan dukungan panel ahli untuk memahami dan memitigasi keberulangan ancamannya di masa depan. “Kami menemukan pola menarik dalam survei. Ada kampung hilang, seperti di Mamboro, tetapi kampung tetangganya tidak terdampak. Lalu, mana yang akan ditanggul? Kita perlu memahami dinamika lokalnya,” ujarnya.
?Maka dari itu, temuan-temuan para peneliti di Sulteng perlu diakomodasi dalam pembangunan kembali kawasan ini ke depan. “Kita perlu forum untuk menyamakan data dan temuan. Harusnya ada forum untuk mempertemukan paa ahli ini dengan perencanaan kembali kawasan terdampak bencana. Jangan sampai kebijakan jalan sendiri,” kata Muhari.
?Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bappenas berjanji akan mengundang panel peneliti dan perwakilanLSM untuk memberi masukan terhadap rencana induk pemulihan dan pembagunan kembali Sulawesi Tengah pascabencana yang sa ini sudah mendekati final(Kompas,24/11/2018).–AHMAD ARIF
Sumber: Kompas, 27 November 2018
