Program Pascasarjana (2 – Habis)
INSPEKTUR Jenderal Depdikbud Prof Dr Harsono pernah diprotes seorang gubernur karena penutupan sebuah “kursus” yang menawarkan gelar doktor di suatu propinsi di Sumatera. “Menterimu ini bagaimana, baik-baik kok malah dilarang,” protes sang gubernur.
Gelar doktor ternyata bisa pula dikomersialkan dan dibuat main-main. Asal punya duit – tanpa pegang buku, kuliah, atau belajar keras – seseorang tiba-tiba bisa berhak menyandang predikat doktor. Doktor instan inilah yang membuat orang bersedia membayar puluhan juta rupiah demi sebuah gelar tanpa isi.Sebuah yayasan swasta di Jakarta menawarkan gelar doktor dari sebuah universitas
terkenal di Filipina dengan tarif Rp 30 juta. Sekalipun tarifnya cukup tinggi, namun pada tahun pertama lembaga itu berhasil merekrut 18 mahasiswa. Ia tidak perlu bersusah-payah mengumpulkan doktor dan professor, karena, menurut pengurus yayasan itu, semua kurikulum dan tenaga pengajar berasal dari Filipina.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk saat ini, belum satu pun institusi swasta yang memperoleh izin pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan doktor. Tahun 1980-an, pemerintah pernah mengizinkan Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung menyelenggarakan program doktor. Pada waktu itu Unpar sempat melahirkan empat doktor, di antaranya DR AMW Pranarka dan Dr Ateng Safrudin. Itu dimungkinkan karena pada masa itu pendidikan doktor belum dilaksanakan secara terstruktur tetapi cukup melakukan semacam magang kepada seorang guru besar. Sejak 1982 program pascasarjana dibuat berstruktur, belum ada lagi perguruan tinggi swasta (PTS) yang diberi hak menyelenggarakan pendidikan doktor. Program doktor di Unpar pun dihentikan.
Menyusul polemik seputar kemungkinan swasta menyelenggarakan program doktor, Mendikbud Wardiman Djojonegoro menegaskan, swasta tidak dilarang membuka program doktor, asal mengikuti ketentuan yang ada. Dirjen Pendidikan Tinggi Bambang Soehendro mengemukakan, aturan dalam masalah ini sudah ada karena Keputusan Mendikbud No 053/U/1993 tentang Pelaksanaan Program Doktor di Perguruan Tinggi berlaku baik untuk negeri maupun swasta.
Penegasan itu cukup melegakan kalangan swasta karena di lapangan ada kesan pemerintah meminta agar swasta “jangan dulu menyelenggarakan program doktor”.
***
PEMERINTAH hingga kini baru mengizinkan 10 perguruan tinggi negeri (PTN) untuk menyelenggarakan program doktor. Di Universitas Indonesia (UI), kata Direktur Program Pascasarjana UI Prof Dr Farid A. Moeloek, dari 42 program studi yang menyelenggarakan program magister, 22 di antaranya menyelenggarakan program doktor. “Lainnya belum sanggup karena pengajarnya belum cukup. Program pascasarjana yang mau bikin doktor harus memiliki guru besar yang cukup serta peralatan laboratorium dan perpustakaan yang baik,” kata Moeloek. Jumlah doktor “produk dalam negeri” relatif kecil. Sejak tahun 1950 UI baru melahirkan 380 doktor, 150 di antaranya dihasilkan setelah dikenalkan program pendidikan doktor terstruktur tahun 1989. Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga kini baru menghasilkan 297 doktor. Insititut Teknologi Bandung (ITB) sejak 1960 baru melahirkan 150 doktor. Diperkirakan jumlah doktor yang dihasilkan dari dalam negeri tiap tahun tidak lebih dari 50 orang.
Dengan maraknya program pendidikan magister, muncul kebutuhan dosen berkualifikasi doktor. Apalagi pemerintah mensyaratkan, sebuah lembaga pendidikan tinggi boleh menyelenggarakan program doktor bila minimal memiliki empat doktor di bidang keilmuan yang relevan. Berapa kebutuhan doktor di Indonesia? Tak ada yang tahu. Yang jelas tenaga pengajar berkualifikasi doktor masih merupakan suatu yang langka di Tanah Air. Diperkirakan jumlah tenaga pengajar berkualifikasi magister dan doktor belum sampai 20 persen dari jumlah dosen yang ada di seluruh Indonesia. Di Unika Atmajaya yang tergolong sebagai PTS cukup baik, pengajar yang berkualifikasi doktor baru sekitar 10,1 persen dari jumlah dosen yang ada. Bagaimana program doktor di Indonesia harus dilaksanakan? Saat ini ada dua jalur yang ditempuh untuk mendapatkan predikat doktor. Jalur pertama mewajibkan mahasiswa mengikuti kuliah sebelum menyusun disertasi. Jalur kedua, jalur by research, bisa diikuti tanpa mengikuti kuliah tatap muka. Soenjono dan dosen senior Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM Dr Miftah Toha sepakat untuk kondisi Indonesia sebaiknya kuliah diwajibkan.
Namun Direktur Pascasarjana UGM Prof Dr Ichlasul Amal mengungkapkan, jumlah peserta program doktor yang mengambil sistem kelas amat sedikit dibanding program studi bebas. Tiap tahun jumlah peserta yang mengambil jalur kuliah tidak lebih 25 mahasiswa, sedangkan jumlah mahasiswa program doktor di UGM saat ini jumlahnya mencapai 251 orang.
***
SECARA selektif ada sejumlah PTS yang cukup kuat untuk menyelenggarakan pendidikan doktor. Program magister linguistik terapan Unika Atmajaya Jakarta, misalnya, telah memiliki 10 doktor bidang linguistik. Hal serupa ditunjukkan Universitas Trisakti Jakarta dengan program Magister Manajemennya. Namun Soenjono mengakui, untuk saat ini belum ada PTS yang dapat menyelenggarakan program doktor sendiri tanpa bantuan tenaga dari perguruan tinggi lain. “Namun negeri pun juga begitu. UI maupun IKIP Jakarta sering minta bantuan swasta untuk melengkapi tenaga pengajarnya.
Menurut Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof H Zaini Dahlan MA, lembaganya kini giat meningkatkan kualitas dosen, dan sudah mencanangkan untuk membuka program doktor bidang manajemen ekonomi dan ilmu hukum tahun 2000. Alasannya Indonesia memerlukan doktor, minimal 15 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
“Semua dimaksudkan agar PTN dan PTS berjalan bersama, saling membantu. apalagi, saat ini pemerintah juga memberlakukan akreditasi bagi PTN maupun PTS. Berarti, suatu saat, ada pula PTN yang kualitasnya di bawah PTS,” jelas Zaini. Direktur Program Pascasarjana Universitas Trisakti Prof Dr Thoby Mutis juga mengemukakan, pihaknya untuk saat ini belum mungkin menyelenggarakan program doktor secara mandiri tanpa bantuan dosen dari perguruan tinggi yang lain. Namun, pada tahun 2000 ia memperkirakan pihaknya akan dapat menyelenggarakan program doktor dalam bidang bisnis dan manajemen karena saat ini Universitas Trisakti sedang mengirim sekitar 30 doktor dalam bidang studi ini ke luar negeri.
Melihat kenyataan itu Khumarga berpendapat, pemerintah sebaiknya memberi kesempatan kepada swasta membuat konsorsium untuk menyelenggarakan program doktor dengan pengawasan ketat dari pemerintah. Sedangkan Thoby Mutis melihat kemungkinan, swasta yang mampu diberi kesempatan menyelenggarakan program doktor bekerja sama dengan PTN.
Pemerintah sebaiknya membuka kesempatan pada swasta yang memang cukup kuat untuk menyelenggarakan program doktor. Sebaliknya pemerintah juga perlu menindak swasta yang sembrono menyelenggarakan program doktor tanpa izin dan tanpa dukungan tenaga pengajar yang memenuhi syarat. (pp/hh/jj/nal/wis)
Sumber: Kompas, Selasa, 18 Maret 1997
