Presiden Tunjuk Nazir Foead Pimpin BRG

Restorasi Gambut Diharap Bermanfaat Langsung bagi Masyarakat
Presiden Joko Widodo menunjuk Nazir Foead sebagai Kepala Badan Restorasi Gambut atau BRG. Nazir akan memimpin lembaga nonstruktural di bawah Presiden hingga 31 Desember 2020. Badan itu mengoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di beberapa provinsi.

Keberadaan lembaga itu jawaban atas sorotan dunia mengenai kerusakan lahan gambut. “Saya meminta insinyur Nazir membantu saya sebagai pemimpin Badan Restorasi Gambut. Saya memandang Nazir memiliki kompetensi dan pengalaman melakukan restorasi hutan dan gambut, terutama kemampuan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan jejaring lembaga internasional,” kata Presiden di depan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/1).

Presiden menugaskan BRG segera membuat rencana aksi dan melaksanakan. Dengan demikian, pemerintah dapat meyakinkan dunia, Indonesia serius merestorasi lahan gambut.

Presiden tak melayani pertanyaan jurnalis dan meninggalkan mimbar. Penjelasan tentang BRG diserahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Siti menyampaikan rencana program. Kementerian yang selalu bermitra tugas dengan BRG, antara lain Kementerian LHK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Keberadaan BRG disahkan lewat Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. Target restorasi gambut ditetapkan 30 persen pada tahun 2016, 20 persen (2017), 20 persen (2018), 20 persen (2019), dan 10 persen (2020).

Kabupaten prioritas
Prioritas restorasi gambut dimulai di empat kabupaten, yakni Pulang Pisau (Kalimantan Tengah), Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan), dan Kepulauan Meranti (Riau). Adapun program restorasi lima tahun ke depan, yang ditargetkan di lahan 2 juta hektar itu di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Menurut Nazir (48), Presiden Joko Widodo menginginkan restorasi gambut dijalankan dengan hasil kelihatan. “Bukan hanya wacana, metode, atau rencana, melainkan betul dijalankan dan melibatkan publik,” kata Nazir, yang masih jadi Koordinator Climate and Land Use Alliance.

“Mereka (rakyat setempat) dapat diberdayakan, diajak kegiatan produktif yang ramah lingkungan. Saya yakin bisa,” kata Nazir, yang pernah menjadi Direktur Konservasi World Wide Fund for Nature Indonesia (2011-2014).

Ia mengatakan, BRG akan banyak diisi kegiatan fisik yang diharapkan melibatkan masyarakat untuk reforestasi dan membuat sekat/dam gambut. Selain itu, penanaman kembali pada areal tertentu pun berupa tanaman habitat basah bernilai komersial, seperti sagu dan jelutung.

Harapan Presiden, katanya, kegiatan fisik membawa manfaat pekerjaan bagi warga sekaligus menyehatkan gambut, serta mengurangi kebakaran. “Saya percaya begitu pekerjaan dilakukan, api berkurang, gambut basah, dan masyarakat dilibatkan, Indonesia dapat kepercayaan dunia dan donor,” kata sarjana Kehutanan UGM, yang menempuh pendidikan di Durrell Institute of Conservation and Ecology, University of Kent, Inggris, itu.

Nazir yakin semua target yang ditetapkan dalam Perpres No 01/ 2016 dapat tercapai lima tahun. (NDY/ICH)
————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 14 Januari 2016, di halaman 14 dengan judul “Presiden Tunjuk Nazir Foead Pimpin BRG”.