Tahun ini Badan Restorasi Gambut ditargetkan merestorasi 600.000 hektar lahan gambut yang rusak terbakar. Kepastian lokasi proyek hingga kini masih dipetakan.
Di sisi lain, aturan main dan skema restorasi masih disiapkan. “Di tahun ini yang jelas kami lihat kawasan hidrologis gambut di empat kabupaten dan melihat kondisinya serta keberadaan kanal ataupun sekatnya,” kata Nazir Foead, Kepala Badan Restorasi Gambut, Kamis (10/3), di Jakarta.
Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo memberikan tugas kepada Badan Restorasi Gambut untuk merestorasi lahan seluas 2 juta hektar untuk kurun waktu 2016-2020. Pada tahun ini target tersebut harus terpenuhi 30 persen atau melakukan restorasi gambut seluas 600.000 hektar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nazir mengatakan, empat wilayah pilot project tersebut ialah Kabupaten Pulang Pisau di Kalimantan Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin di Sumatera Selatan, serta Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.
Secara total, menurut Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Restorasi Gambut, restorasi gambut dilakukan di tujuh provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.
Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut Myrna A Safitri mengatakan, restorasi gambut akan berjalan pada penguatan partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan para pihak.
“Restorasi tidak mungkin mengorbankan hak hidup masyarakat lokal. Restorasi adalah titik awal kita untuk bersama-sama memperkuat kebudayaan gambut yang sudah ada di masyarakat adat dan masyarakat lokal, tetapi saat ini telah mengalami penurunan kondisi bersamaan dengan tuntutan ekonomi sesaat yang berdampak terhadap degradasi ekosistem gambut,” ujar Myrna.
Terkait dengan partisipasi ini, Badan Restorasi Gambut bersama para pakar, wakil kementerian terkait, dan pemerintah daerah tengah merancang desain kebijakan untuk restorasi gambut bersama masyarakat dan dunia usaha. Myrna menyebutkan, ada lebih kurang 12.000 desa yang berada di kabupaten-kabupaten dengan areal gambut di tujuh provinsi yang menjadi target restorasi. Tidak semua akan masuk ke dalam areal restorasi. Identifikasi lebih dalam terhadap lokasi desa-desa itu tengah dilakukan.
Terkait dengan pendanaan, Peraturan Presiden No 1/2016 menyatakan bahwa sumber pendanaan berasal dari APBN ataupun sumber lain sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dukungan internasional terhadap restorasi gambut dipahami sebagai bentuk komitmen global untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat di sekitar kesatuan hidrologis gambut. Karena itu, maka Badan Restorasi Gambut akan memperhatikan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana.
Transparansi dan akuntabilitas Badan Restorasi Gambut menjadi titik kunci. Hal itu ditegaskan Nazir Foead dalam pertemuan dengan para wartawan. Restorasi gambut melalui Badan Restorasi Gambut merupakan keseriusan Pemerintah Indonesia untuk memenuhi komitmen pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan secara khusus, sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh.
Restorasi gambut tersebut juga bagian dari langkah penting untuk mendukung pencapaian komitmen Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen hingga 2030 secara mandiri atau sebesar 41 persen hingga 2030 dengan bantuan masyarakat internasional.
Nazir Foead juga menambahkan, saat ini, Badan Restorasi Gambut telah melengkapi struktur kelembagaannya dengan dilantiknya para deputi dan sekretaris badan pada 19 Februari 2016. Kemudian, Badan Restorasi Gambut juga telah menetapkan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut dan Tim Pengarah Teknis Badan Restorasi Gambut pada 3 Maret 2016.
Sebanyak 24 pakar dari berbagai disiplin ilmu telah ditunjuk sebagai Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut. Mereka mewakili akademisi berbagai perguruan tinggi, termasuk dari tujuh provinsi di mana restorasi akan dilakukan, serta wakil dari organisasi masyarakat sipil.
Adapun Tim Pengarah Teknis Badan Restorasi Gambut terdiri atas wakil Kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.
Dengan demikian, untuk target 2016 ini, Badan Restorasi Gambut siap bekerja untuk mengoordinasi dan memfasilitasi restorasi 600.000 hektar ekosistem gambut yang terdegradasi.
ICHWAN SUSANTO
Sumber: Kompas Siang | 10 Maret 2016
