Pemerintah Indonesia menegaskan keseriusannya merestorasi lahan gambut dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Badan Restorasi Gambut bertekad mengembalikan fungsi ekosistem gambut yang rusak karena salah kelola.
Presiden Joko Widodo menegaskan itu saat menerima Menteri Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Vidar Helgesen di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/2). Presiden didampingi Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead, dan Staf Khusus Presiden Bidang Informasi Johan Budi.
Pemerintah menegaskan telah mengambil kebijakan moratorium izin di rawa gambut. “Presiden tegas menyatakan bahwa selama moratorium tidak boleh lagi ada izin baru di lahan gambut dan tidak boleh lagi ada pembukaan lahan baru di lahan gambut yang sudah ada izinnya,” kata Siti Nurbaya. Dalam pertemuan itu, Vidar mengapresiasi kebijakan moratorium Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Menjaga rawa gambut dari konversi sangat penting untuk pencegahan kebakaran yang menimbulkan emisi. Kami pun siap mendukung restorasi gambut secara penuh,” kata Helgesen dalam pertemuan sebelumnya dengan Menteri LHK.
Mengenai penanganan kebakaran lahan dan hutan, kata Siti, pihak Norwegia melihat telah ada upaya serius mengatasi itu.
Terkait itu, pekan depan tim dari Norwegia yang terdiri atas para ahli akan datang ke Indonesia. Mereka intensif menggelar pembicaraan dengan BRG di Jakarta. Norwegia sepakat memperkuat kerja sama menangani lahan gambut di Indonesia.
Selain membicarakan gambut, pertemuan Vidar dengan Presiden juga mendiskusikan kehutanan, penegakan hukum, dan moratorium. Indonesia dan Norwegia telah menandatangani kerja sama pengurangan emisi dari sektor kehutanan lewat program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi lahan (REDD+).
Surat perjanjian (letter of intent) kerja sama ditandatangani Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menteri Lingkungan Hidup Norwegia Erik Solheim, 27 Mei 2010 di Oslo, Norwegia. Norwegia siap memberikan hibah 1 miliar dollar AS untuk upaya penurunan emisi karbon sektor kehutanan.
Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Nur Masripatin, dari 1 miliar dollar AS yang diniatkan Norwegia telah digunakan 50 juta dollar AS untuk Satgas REDD (30 juta dollar AS) dan Badan Pengelolaan REDD+ (20 juta dollar AS). Saat ini dialokasikan 11 juta dollar AS, mayoritas untuk membangun sekat kanal di Jambi, Riau, Sumsel, Kalteng, dan Kalbar. (HAM/NDY/ICH)
———–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 4 Februari 2016, di halaman 14 dengan judul “Indonesia Serius Restorasi Gambut”.
