Home / Berita / Restorasi Gambut; Pelaksanaan Tak Akan Tinggalkan Masyarakat

Restorasi Gambut; Pelaksanaan Tak Akan Tinggalkan Masyarakat

Badan Restorasi Gambut akan melibatkan masyarakat setempat dalam merestorasi lahan gambut. Mereka diposisikan sebagai aktor utama untuk merealisasikan program restorasi selama lima tahun ke depan. Pola pendekatan itu diyakini efektif mengembalikan ekosistem gambut yang rusak.

Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead mengatakan, ada manfaat ekonomi besar bagi masyarakat jika mereka dilibatkan langsung. Mereka bisa aktif dalam kerja membangun dam ataupun sekat membasahi lahan. “Mereka perlu ikut aktif menyuburkan lahan gambut dengan tanaman khas gambut, seperti sagu atau jelutung,” kata Nazir Foead seusai dilantik sebagai Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Rabu (20/1), di Istana Negara.

Seiring pelibatan warga, mereka akan merasa memiliki dan menjaga lahan sekitar. Tanaman produktif khas gambut bernilai ekonomi setelah disalurkan ke industri yang memberikan insentif. Dengan cara itu, kebakaran di lahan gambut diyakini teratasi.

“Di lahan gambut itu ada kepentingan kelompok industri besar, masyarakat sekitar lahan, organisasi non-pemerintah, masyarakat adat, pemerintah, dan kepentingan global. Tugas saya, bagaimana menyatukan visi bersama,” kata Nazir.

Selanjutnya, BRG akan menerjemahkan komitmen kerja itu dalam rencana aksi. Itu tak mudah karena sejauh ini belum ada sinergi banyak kepentingan merestorasi lahan gambut.

Nazir dilantik setelah ditunjuk dan dikenalkan kepada publik, 13 Januari 2016. Ia akan memimpin lembaga nonstruktural itu hingga 31 Desember 2020. Presiden meminta ia mengoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di beberapa provinsi. Keberadaan lembaga itu sekaligus jawaban atas sorotan dunia mengenai kerusakan lahan.

Kebakaran tahun ini
Nazir menegaskan, ia belum bisa menjamin tahun ini Indonesia bebas kebakaran di lahan gambut. Restorasi gambut butuh waktu, bergantung pada tingkat kerusakannya. Jika mengacu kerja-kerja konstruksi, hanya perlu waktu hitungan bulan. Namun, untuk membasahi kembali lahan gambut rusak parah, bisa menghabiskan waktu 10 tahun.

Jika penggunaan api untuk membuka lahan ditinggalkan, kasus bisa dikurangi. Namun, itu perlu dukungan sektor industri.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang BRG, restorasi lahan gambut diprioritaskan di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Target restorasi gambut ditetapkan 30 persen pada 2016, 20 persen (2017), 20 persen (2018), 20 persen (2019), dan 10 persen (2020).

BRG tak akan menoleransi pelanggaran penggunaan lahan gambut sesuai arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk tak memberi kesempatan apa pun kepada perusak lahan gambut. “Tak ada tawar-menawar. Itu perintah Presiden,” kata Nazir.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Teguh Surya, berharap pengangkatan Nazir Foead sebagai Kepala BRG diiringi penguatan kebijakan perlindungan gambut. Ia berharap BRG berani mengusulkan pencabutan izin di atas lahan gambut yang rusak dan terbakar.

BRG memiliki keterbatasan wewenang sehingga Presiden diharap turut memastikan kementerian terkait mau bekerja sama dan mendukung penuh, termasuk koordinasi dan aksi nyata di daerah. (NDY/ICH)
——————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 21 Januari 2016, di halaman 13 dengan judul “Pelaksanaan Tak Akan Tinggalkan Masyarakat”.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

%d blogger menyukai ini: