Rencana pemberlakuan cukai kantong plastik di Indonesia disambut baik sepanjang bertujuan membatasi konsumsinya dan mengurangi beban lingkungan. Namun pembedaan tarif cukai kantong plastik yang terbuat dari biji plastik murni dan kantong plastik jenis oxo agar ditinjau ulang. Keduanya agar dikenakan tarif cukai yang sama karena sama-sama memiliki potensi membahayakan lingkungan apabila terlepas ke alam maupun tak dikelola secara tepat.
Menurut rencana, plastik oxodegradable diberikan tarif cukai lebih rendah karena dianggap ramah lingkungan (Kompas.id, 2 Juli 2019). Hal ini tidak sepenuhnya tepat karena jenis plastik ini hanya cepat berubah bentuk atau terfragmentasi serta tetap membutuhkan waktu ratusan tahun untuk dapat terurai sempurna.
KOMPAS/FABIO M LOPES COSTA–Pengunjung Toko Buku Gramedia Jayapura bertransaksi di kasir dengan menggunakan kantong belanja nonplastik menyusul kebijakan ”diet” plastik Pemerintah Kota Jayapura yang diterapkan di sejumlah usaha ritel sejak Februari 2019
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahkan fragmen-fragmen plastik oxo ini bisa menjadi sumber mikroplastik saat terhanyut ke sungai dan laut. “Sebenarnya oxo ini tidak sepenuhnya degradable, hanya kasat matanya terlihat hancur, tapi sebenarnya dia belum sepenuhnya terdegradasi ke molekul yang kecil,” kata Agus Haryono, Deputi Ilmu Pengetahuan Teknik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Senin (8/7/2019) di Jakarta.
Karenanya, ia mengusulkan agar pemberlakuan cukai kantong plastik tidak membedakan jenis plastik virgin dan oxo. Plastik jenis virgin meski bisa didaur ulang sangat minim dipungut pemulung karena harga relatif rendah dan bulky (besar tapi ringan). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupaya merangsang pengumpulan plastik virgin ini sebagai tambahan campuran dalam proses pengaspalan jalan.
Zat tambahan
Agus yang juga pakar polimer serta mantan Kepala Pusat Penelitian Kimia LIPI tersebut menjelaskan plastik jenis oxo dibuat dengan menggunakan zat tambahan atau aditif . Bahan tambahan ini yang pada kondisi tertentu – seperti sinar ultraviolet (sinar matahari) dan suhu panas – menjadi aktif dan bekerja memecah-mecah molekul polimer plastik.
Secara fisik, plastik tersebut berubah menjadi material yang jauh lebih kecil. Meskipun berat molekul polimernya turun, secara kimia bentuknya tak berubah. “Dikhawatirkan malah menambah mikroplastik bila pengelolaannya tidak benar,” kata dia.
Akbar Tahir, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin Makassar pun mengatakan plastik oxo tak bisa disebut jenis ramah lingkungan. Plastik oxo dapat terdegradasi cepat, namun hanya mengurangi volume fisik. Akbar Tahir menambahkan plastik jenis oxo ini sudah dilarang di banyak negara, khususnya Uni Eropa.
Ini karena plastik masih tetap ada di tempat degradasi berlangsung. Dengan kata lain, imbuhnya, tidak terjadi asimilasi dengan mikroba sehingga tidak menjadi humus.
Ia berharap pemerintah meninjau ulang pengklasifikasian kantong plastik oxo sebagai jenis ramah lingkungan. “Kalau para petinggi negara itu misperception, akan semakin gawat masalah pencemaran mikroplastik di Indonesia,” kata dia yang beberapa risetnya mengungkap kandungan mikroplastik pada tubuh ikan, plankton, dan garam.
Ini berbeda dengan plastik biodegradable yang umumnya terbuat dari pati atau serat tumbuhan seperti singkong dan rumput laut. Plastik biodegradable dapat dengan cepat berubah struktur kimianya atau struktur polimernya terdegradasi. Meski telah diproduksi dan dipakai sebagai pembungkus, kantong plastik biodegradable relatif masih mahal karena pasarnya belum tercipta dengan baik.
Secara terpisah, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengatakan cukai layak dikenakan pada plastik. Ini karena dampak eksternalitas negatif yang ditimbulkan, baik bagi penggunanya, orang lain dan lingkungan.
Mengutip data Bank Dunia (2018), ia menyebutkan sekitar 300 juta ton plastik diproduksi setiap tahunnya dan saat ini sekitar 150 juta ton plastik mencemari lautan dunia. Dan tragisnya, Indonesia menjadi negara pencemar kedua terbesar di dunia setelah China. Bila tidak ditanggulangi secara secara menyeluruh, sampah plastik akan mengancam keberlanjutan ekosistem laut yang semakin parah, dan merugikan kita semua.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa cukai bukanlah satu satunya cara untuk menekan dan mengendalikan penggunaan dan konsumsi plastik. Kebijakan ini agar dibarengi dengan kebijakan lain dalam hal pengelolaan sampah maupun pembatasan konsumsi plastik sekali pakai lainnya untuk mengurangi tekanan pada lingkungan.
Tulus Abadi pun meminta Kementerian Keuangan agar pemberlakuan cukai benar-benar didesain untuk instrument pengendalian produksi dan konsumsi plastik, bukan menjadi instrumen untuk menggali pendapatan negara. “Pendapatan cukai hanyalah efek samping, sebagai bentuk “pajak dosa” (disinsentif) pada produsen dan bahkan konsumen,” ungkap dia.
Penerapan cukai plastik pun agar menjadi masa transisi untuk mempersiapkan produsen plastik harus mampu (wajib) membuat produk plastik yang benar benar bisa diurai secara cepat oleh lingkungan. Setelah jenis plastik yang benar-benar ramah lingkungan tersebut didapat dan ekonomis, cukai bisa dihentikan.
Tak kalah penting berikutnya, kata dia, dana yang diperoleh dari cukai plastik, sebagian (10 persen) harus dikembalikan untuk upaya promotif dan preventif, misalnya secara edukasi dan pemberdayaan agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk mengurangi konsumsi plastik. Terkait penggunaan dana cukai ini, Agus Haryono menambahkan agar digunakan untuk perbaikan pengelolaan sampah di Indonesia.
Agus Haryono pun mengatakan timbulan sampah beserta permasalahan lingkungannya di Indonesia adalah pengelolaannya yang belum baik. Ini karena konsumsi plastik di Indonesia sangat rendah dibanding negara lain.
Data Direktorat Industri Kimia Hilir Kementerian Perindustrian 2018, menunjukkan konsumsi plastik hilir Indonesia per kapita per tahun masih rendah yaitu 22,5 kilogram. Di negara tetangga Thailand 42 kg, Malaysia 64 kg, dan Singapura 93 kg, serta di negara maju Eropa dan Amerika Serikat melebihi 100 kg.–ICHWAN SUSANTO
Editor EVY RACHMAWATI
Sumber: Kompas, 9 Juli 2019
