Kebijakan Kampus Merdeka memberikan keleluasaan bagi perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan zaman.
–Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim ketika menjelaskan Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, Jumat (24/1/2020).
Perguruan tinggi memiliki kontribusi besar menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif pada era revolusi industri 4.0 ini. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memacu perguruan tinggi untuk mengembangkan diri sesuai tuntutan zaman, berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain serta pihak swasta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal itu tertuang dalam kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka yang diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada Jumat (24/1/2020) di Jakarta. Dari empat pokok kebijakan tersebut, salah satunya, otonomi pembukaan program studi (prodi) baru.
Persyaratan kerja sama dengan mitra perusahaan atau pihak swasta lain atau universitas top 100 peringkat QS bagi perguruan tinggi negeri nonbadan hukum dan perguruan tinggi swasta dengan akreditasi A dan B untuk membuka prodi baru dinilai selaras dengan impian banyak perguruan tinggi selama ini. Hal ini diharapkan dapat mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan peringkat.
Ketua Pusat Studi Literasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang Ari Ambarwati berharap ketentuan tersebut tidak hanya menguntungkan perguruan tinggi papan atas, tetapi juga membuka kesempatan bagi perguruan tinggi lain di daerah. ”Selama ini hanya perguruan tinggi tertentu yang banyak mendapatkan keuntungan kerja sama dengan swasta,” kata Ari Ambarwati ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu (25/1).
Meski keleluasaan membuka prodi baru bukan hal baru bagi perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN BH), kebijakan otonomi pembukaan prodi baru tetap akan menguntungkan PTN-BH karena prosesnya menjadi lebih mudah.
”Dulu jika kami ingin bekerja sama dengan pihak lain, seperti peraih Nobel atau profesor ternama, tidak diakomodasi dengan regulasi,” kata Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro.
Dia mengatakan, UI akan membuka sejumlah prodi baru, antara lain S-3 Arsip Digital dan S-2 Magister Bencana Alam.
Riset pasar
Meski ada kemudahan, menurut Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Yos Johan Utama, perguruan tinggi tetap harus berhati-hati ketika akan membuka prodi baru. Riset mengenai kebutuhan pasar harus menjadi acuan utama agar prodi baru tidak mengalami defisit.
”Prodi baru seperti magister dan doktoral harus dapat membiayai dirinya sendiri. Setidaknya perlu Rp 4,2 miliar bagi satu prodi untuk bertahan. Maka kami hati-hati betul,” katanya.
Selain riset, Undip selama ini juga telah melibatkan pihak swasta sebelum memutuskan membuka prodi baru. Dalam perbincangan tersebut, apabila kebutuhan swasta terhadap prodi baru yang direncanakan kurang menjanjikan, maka permintaan akan dibekukan.
Yos mengatakan, di Undip masih terdapat prodi yang jumlah mahasiswanya bisa dihitung dengan jari. Ada juga beberapa prodi yang akan disatukan. Bahkan, jika daya serap mahasiswa ke dunia kerja kurang dari 80 persen, prodi bisa jadi ditutup.
”Saya pikir, itu hal yang logis saja. Kalau kita membuat produk, (produk itu) harus bisa ditangkap pasar. Kalau pasar tidak butuh, untuk apa kita buat,” katanya.
Saat peluncuran Kampus Merdeka, ujar Nadiem, Kemdikbud ingin ada kolaborasi nyata antara perguruan tinggi dan pihak luar. ”Perguruan tinggi harus lebih cepat berinovasi dibandingkan dengan jalur pendidikannya karena harus adaptif dan berubah lincah menyesuaikan kebutuhan dunia kerja,” kata Nadiem.
Mahasiswa pun harus demikian. Karena itu, mereka diberi kebebasan belajar tiga semester di luar prodi asal. Tujuannya agar lulusan perguruan tinggi benar-benar siap menghadapi dunia kerja. Nadiem berharap mahasiswa tidak hanya kompeten di satu bidang keilmuan.
”Tidak ada profesi yang menggunakan satu rumpun ilmu saja. Mayoritas sarjana saat ini berkarier di tempat yang berbeda dengan jurusannya,” kata Nadiem.
Kebijakan ini, kata Rektor IPB University Arif Satria, menjadi angin segar bagi pengembangan mahasiswa. Keleluasaan tiga semester bagi mahasiswa harus dimanfaatkan dengan program yang bisa menunjang karier pada masa depan.
”Mahasiswa komputer, misalnya, bisa mengambil mata kuliah di luar prodinya untuk memperkuat kompetensi. Transdisiplin ilmu telah menjadi keniscayaan,” lanjutnya.
Menurut Arif, hal yang sama sudah diterapkan Universitas Waterloo, Kanada. Mahasiswa di sana melakukan praktik kerja selama empat semester. Selama praktik, mahasiswa menjalin kuliah jarak jauh dengan dosen secara daring.
”Tren perguruan tinggi dunia saat ini mendorong kolaborasi antardisiplin ilmu. Hal ini bisa dilakukan melalui proyek desa dan semacamnya sehingga mahasiswa didorong turun ke lapangan,” katanya.
Oleh FAJAR RAMADHAN
Editor YOVITA ARIKA
Sumber: Kompas, 27 Januari 2020
