Banyak teman yang sampai saat ini masih menganggur karena riwayat hidupnya terlalu biasa dan tidak memiliki pengalaman kerja.
–Mahasiswa semester 2 Jurusan Strategi Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara mengenal anatomi kamera digital dalam mata kuliah digital videografi di Gading Serpong, Tangerang, Banten, Senin (27/1/2020). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan kebijakan Kampus Merdeka agar perguruan tinggi lebih leluasa menyiapkan lulusan yang kompeten dan kompetitif sesuai kebutuhan pasar kerja.
Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengembangkan sistem pendidikan yang berorientasi pasar kerja mendapat sambutan positif dari dunia usaha. Kebijakan yang dinamakan Kampus Merdeka tersebut merupakan momentum kuat bagi dunia pendidikan dan usaha berkolaborasi menyiapkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi di pasar global.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Antonius J Supit di Jakarta, Senin (27/1/2020), mengatakan, inisiatif Mendikbud menjadi momentum bagi dunia usaha untuk lebih aktif terlibat menyukseskan program pemerintah, yakni meningkatkan kualitas SDM. Dunia usaha dapat lebih membuka diri menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk menyiapkan calon angkatan kerja yang kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja.
”Semakin banyak angkatan kerja yang kompeten tentu akan lebih efisien bagi perusahaan yang merekrut karena pekerja baru dapat langsung bekerja sesuai kebutuhan. Selain dapat mengurangi praksis bajak-membajak pekerja di pasar kerja, kualitas angkatan kerja kita pun akan meningkat,” ujar Anton, yang juga Ketua Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN).
Sejak tahun 2016, Presiden Joko Widodo memutuskan agar kompetensi dan daya saing angkatan kerja menjadi perhatian pemerintah. Keputusan ini bertujuan agar perekonomian Indonesia bisa tumbuh berkat bonus demografi tahun 2020-2035 karena jumlah penduduk berusia produktif yang bekerja lebih besar daripada berusia lanjut.
Dalam peluncuran kebijakan Kampus Merdeka di Jakarta, Jumat (24/1/2020), Nadiem sempat mengungkapkan harapannya agar perguruan tinggi dan pihak swasta melakukan ”nikah massal”. Menurut dia, perguruan tinggi adalah jenjang pendidikan yang paling menentukan kualitas SDM sebelum terjun ke dunia kerja.
”Perguruan tinggi harus lebih cepat berinovasi dibandingkan dengan jalur pendidikannya karena harus adaptif dan berubah lincah menyesuaikan kebutuhan dunia kerja,” kata Nadiem.
Mahasiswa pun harus demikian. Karena itu, mereka diberi kebebasan belajar tiga semester di luar prodi asal. Tujuannya agar lulusan perguruan tinggi benar-benar siap menghadapi dunia kerja. Nadiem berharap mahasiswa tidak hanya kompeten dalam satu bidang keilmuan.
”Tidak ada profesi yang menggunakan satu rumpun ilmu saja. Mayoritas sarjana saat ini berkarier di tempat yang berbeda dengan jurusannya,” kata Nadiem.
Setidaknya ada dua dari empat reformasi Nadiem yang dapat mendorong komunikasi yang intensif antara perguruan tinggi dan swasta. Pertama adalah kemudahan membuka program studi (prodi) baru bagi perguruan tinggi. Kedua, peluang mahasiswa melakukan praktik kerja lebih lama di luar prodi.
Ke depan, perguruan tinggi berakreditasi A dan B akan mendapatkan izin langsung membuka prodi asalkan memiliki kerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah perguruan tinggi ternama, organisasi nirlaba dunia, BUMN dan BUMD serta 100 universitas teratas versi QS World University Rankings.
Mahasiswa akan diberi kesempatan belajar di luar prodi selama tiga semester untuk bekal menghadapi dunia kerja. Hal-hal yang bisa dilakukan selama masa itu ialah praktik kerja, mengajar di sekolah, penelitian, studi/proyek jangka pendek, pertukaran pelajar, wirausaha, hingga membantu proyek desa.
Pemetaan pasar kerja
Komunikasi yang intensif antara perguruan tinggi dan dunia usaha sangat penting dalam proses pembukaan prodi baru. Sudah saatnya dunia usaha juga terlibat dalam penyusunan kurikulum sehingga perguruan tinggi akan lebih mudah memetakan peluang pasar kerja di masa depan.
Menurut Anton, hal tersebut sudah banyak diterapkan di negara-negara lain. Bahkan, beberapa perguruan tinggi di luar negeri berani menutup prodi yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh perusahaan.
Selama ini, Kadin Indonesia bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan pemerintah sangat proaktif bekerja sama untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas angkatan kerja. Kerja sama ini juga melibatkan mitra dari sejumlah negara sahabat, antara lain Jerman, Australia, Swiss, dan Korea Selatan.
Rektor Universitas Diponegoro Yos Johan Utama mengungkapkan, selama ini pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan sektor swasta sebelum berencana membuka prodi. Apabila prodi yang akan dibuka tidak diminati oleh para perusahaan, maka tidak akan dibuka.
”Kami akan hati-hati betul. Saya kira logis saja, untuk apa kita membuat produk yang tidak mampu ditangkap pasar,” katanya.
Terkait kesempatan mahasiswa melakukan praktik kerja di luar prodi selama tiga semester, menurut Anton, perusahaan harus mengubah pola pikirnya. Pasalnya, selama ini keberadaan mahasiswa magang masih dianggap beban oleh mereka.
”Kalau di luar negeri, anak-anak magang diberi uang saku. Di sini, justru ada yang menagih uang saku ke pemerintah. Meski tidak semua,” ujarnya.
Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro menilai kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa tersebut akan memperkaya kompetensi mahasiswa. Diharapkan, SDM dari perguruan tinggi nantinya dapat mengombinasikan bidang ilmunya dengan bidang ilmu lain.
”Selama ini, sekat antarfakultas dan universitas relatif tebal. Dengan kesempatan ini, mau tidak mau semua harus berkolaborasi,” katanya.
Bagian integral pembelajaran
Pemerhati pendidikan, Doni Koesoema, mengatakan, model pembelajaran dengan konsep interdisiplin dan multidisiplin kini memang tengah menjadi tren. Hal ini juga akan mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia usaha tingkat lokal, regional, dan global.
”Kerja sama tersebut nantinya seperti konversi nilai-nilai kuliah di prodi dan perguruan tinggi lain atau pertukaran pelajar tingkat internasional,” katanya.
Dengan kebijakan ini, program-program pendidikan tinggi bisa ditata kembali sehingga tidak membebani mahasiswa. Mereka bisa diajarkan mengenai hal-hal fundamental sementara ilmunya diamalkan di dunia nyata.
”Perlu reformasi dari prodi sehingga program belajar di luar prodi juga menjadi bagian integral, bukan kegiatan yang terpisah,” katanya.
Pengalaman kerja
Alumnus Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Rahmah Novitasari, mengatakan, pengalaman yang didapatkan mahasiswa saat menjalani proses magang tidak kalah pentingnya dengan nilai dalam transkrip akademik. Terlebih, saat ini banyak perusahaan yang tertarik menggaet calon karyawan berpengalaman.
”Banyak teman yang sampai saat ini masih menganggur karena riwayat hidupnya terlalu biasa dan tidak memiliki pengalaman kerja,” katanya.
Rahmah pun menyayangkan program magang mahasiswa ada pada semester terakhir kuliah. Waktu magang yang hanya sebulan ia anggap belum cukup untuk mengembangkan diri secara optimal.
”Apa yang saya pelajari belum matang, terlalu singkat waktunya,” ujarnya.
Oleh FAJAR RAMADHAN
Editor: HAMZIRWAN HAM
Sumber: Kompas, 27 Januari 2020
