Perbaiki Ujian Nasional

Sebagai Alat Evaluasi, UN Disarankan Diadakan pada Tahun Kedua
Meski selama dua tahun terakhir sudah tidak menjadi penentu kelulusan, ujian nasional masih mendapat sorotan. Pelaksanaannya dinilai perlu diperbaiki agar ujian nasional betul-betul menjadi alat evaluasi yang bermanfaat bagi perkembangan siswa.

Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Abdul Waidl, Selasa (10/5), mengatakan, seharusnya evaluasi siswa dilakukan pada tahun kedua bersekolah, yaitu di kelas VIII (SMP) dan XI (SMA), bukan ketika siswa berada di kelas IX dan XII. “Jika ujian nasional (UN) dilakukan pada tahun kedua, sekolah masih memiliki waktu satu tahun untuk memperbaiki kualitas penyampaian materi kepada siswa,” ucapnya.

Menurut dia, apabila UN dilakukan di kelas VIII atau XI, sekolah terdorong untuk melaksanakan UN sejujur-jujurnya. Mereka betul-betul ingin melihat hasil evaluasi dari proses belajar-mengajar.

Sebaliknya, dengan pelaksanaan UN di akhir kelas IX dan XII seperti sekarang, siswa tidak mempunyai waktu memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kompetensi. “Mereka sibuk berkonsentrasi melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, yaitu SMA atau perguruan tinggi,” kata Waidl.

Ia juga menilai fungsi UN sebagai pemetaan kualitas sekolah tidak sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah. Pemetaan sekolah di setiap daerah tidak terjadi.

Acuan
Menurut dia, nilai UN yang masih menjadi acuan bagi SMA untuk menjaring calon siswa dari SMP juga mengakibatkan siswa tetap berlomba-lomba hanya mengejar nilai UN. “Sekolah tiga tahun seakan tidak penting. Demi UN, siswa mengikuti bimbingan belajar berbulan-bulan supaya bisa memperoleh taktik dalam menjawab soal. Targetnya adalah nilai baik di atas kertas, bukan pemahaman materi,” ujar Waidl.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Pengurus Pusat Keluarga Besar Taman Siswa Ki Tato Darmanto menyatakan, penerapan UN yang tidak lagi menjadi penentu kelulusan merupakan sebuah kemajuan. Meski demikian, ia mengingatkan, pendidikan yang baik tidak sekadar melihat kuantitas.

“Ki Hadjar Dewantara menyebutkan, tak hanya nilai akademis, tetapi prinsip-prinsip integritas dan kejujuran juga bagian dari pendidikan manusia,” ujar Darmanto.

Tahu tingkat kemampuan
Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Nizam menjelaskan, pengujian kemampuan siswa memang dilakukan secara berkala, seperti di akhir semester pertama dan setiap akan ada proses kenaikan kelas. Namun, UN merupakan pengujian terhadap seluruh konten pelajaran yang dipelajari siswa selama tiga tahun di bangku SMP atau SMA.

“Pada akhir tahun pelajaran, siswa berhak mengetahui tingkat kemampuannya dalam penguasaan mata pelajaran. UN (ujian nasional) hadir sebagai metode pengukurannya,” ucap Nizam, Selasa.

Pembinaan
Sebagai pemetaan kualitas pembelajaran di sekolah, menurut Nizam, UN menampilkan sekolah-sekolah yang memerlukan bantuan dalam peningkatan kapasitas. Proses pembinaannya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota dengan panduan dari Kemdikbud.

Ia mencontohkan, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta mengetahui sekolah-sekolah yang harus ditingkatkan kapasitasnya melalui UN. Setelah itu, dinas pendidikan setempat membina sekolah-sekolah yang menempati peringkat 20 terbawah. Sekolah-sekolah ini didampingi oleh guru-guru dari sekolah yang memiliki peringkat papan atas agar kapasitasnya membaik.

Menanggapi keluhan bahwa materi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang diujikan dalam UN SMA bulan lalu berbeda dengan materi yang diajarkan di kelas, Nizam menjelaskan bahwa soal UN dibuat oleh guru-guru yang ditunjuk Musyawarah Guru Mata Pelajaran Tingkat Provinsi. Sebelum pembuatan soal, kisi-kisinya dievaluasi guru-guru lain untuk memastikan materi di dalamnya sesuai dengan kurikulum. “Bisa jadi, di beberapa sekolah, pengajaran materi belum tuntas,” tuturnya.

Sementara Waidl mengatakan, tertutupnya soal ujian hanya untuk peserta ujian membuat publik sulit untuk mengetahui dan mengevaluasi bentuk soal. Kalau soal tersebut tersebar dalam bentuk foto, misalnya, ada ancaman hukuman pidana.

Ia menduga, perbedaan tersebut terjadi kemungkinan karena perbedaan kurikulum yang digunakan sekolah dan kurikulum yang digunakan pembuat soal. “Bisa saja pembuat soal menggunakan Kurikulum 2013, sementara sekolah menggunakan Kurikulum 2006. Bentuk pelajarannya tentu berbeda,” ujar Waidl. (C11/DNE)
————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Mei 2016, di halaman 12 dengan judul “Perbaiki Ujian Nasional”.