Presiden Joko Widodo, Selasa (23/6), memimpin rapat kabinet terbatas tentang pengelolaan sampah. Presiden menginginkan ada terobosan pengelolaan sampah secara terpadu dan sistemik.
“Beberapa tahun belakangan ini banyak sekali ide pengolahan sampah dari kota-kota di negara kita. Namun, yang saya tahu, belum ada satu kota pun yang berhasil menangani sampah. Belum ada,” kata Presiden Jokowi saat membuka rapat di Kantor Presiden, Selasa (23/6). Hadir dalam rapat antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, serta Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan.
Presiden membandingkan dengan negara lain, seperti Jerman, Singapura, dan Korea Selatan, yang memiliki pengolahan sampah baik. Pengelolaan sampah di dalam negeri masih sebatas mengumpulkan, mengangkut, dan menimbun. Tanpa ada pengolahan memadai, penimbunan sampah justru berbahaya karena mencemari air tanah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan jumlah penduduk 250 juta jiwa dan produksi sampah 0,7 kilogram per orang, timbunan sampah nasional per hari mencapai 175.000 ton. Dalam setahun, ada sekitar 64 juta ton. Bahkan, tahun 2019 Indonesia diperkirakan “memproduksi” 67,1 ton sampah.
Problem yang ada, menurut Presiden, lebih banyak pada sisi regulasi. “Saya pernah mencoba waktu jadi wali kota, kesulitan karena regulasi kita ruwet. (Saat jadi gubernur) Di DKI Jakarta juga sama, karena regulasi yang ada,” katanya.
Presiden menilai pengelolaan sampah perlu menjadi program pemerintah yang sangat penting. Program pengelolaan sampah perlu dilakukan terpadu dan sistemik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
Yang paling penting, menurut Presiden, pengelolaan sampah harus memberi manfaat ekonomi dan lingkungan. Pengelolaan itu juga harus dapat mengubah perilaku masyarakat.
“Perlu sebuah terobosan membangun sistem yang terpadu, mulai dari rumah tangga, pemilahan, penjemputan, hingga tempat pembuangan akhir. Kita ingin segera punya salah satu kota/kabupaten yang bisa dijadikan contoh pengelolaan sampah yang betul,” tuturnya.
Menurut Siti Nurbaya, pihaknya menyiapkan sejumlah gagasan pengelolaan sampah yang melibatkan beberapa pihak. Sejumlah regulasi yang dinilai menghambat masih dalam kajian.
Beragam gagasan tersebut masih perlu dibahas dan dimatangkan terlebih dahulu di tingkat Menko Perekonomian sebelum akhirnya dibahas kembali pada sidang kabinet. (WHY)
——————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 24 Juni 2015, di halaman 14 dengan judul “Presiden: Butuh Terobosan Sistemik”.
