Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan moratorium penegerian perguruan tinggi swasta. Penyebabnya, status kepegawaian para dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi swasta yang dinegerikan dalam kurun waktu 2010-2014 masih belum jelas.
“Penghentian belum diketahui jangka waktunya. Yang jelas, masalah status kepegawaian tersebut harus selesai terlebih dulu,” kata Patdono Suwignjo, Direktur Jenderal Kelembagaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, di dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (17/9).
Ia menuturkan, ada 29 perguruan tinggi swasta (PTS) yang perubahan statusnya terpaksa ditunda. Sebelumnya, sepanjang tahun 2010-2014 ada 29 PTS yang diubah statusnya menjadi negeri. Beberapa di antaranya Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Universitas Bangka-Belitung, Universitas 19 November di Kolaka, Sulawesi Tenggara, Universitas Siliwangi, dan Politeknik Karawang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Total, ada 36 perguruan tinggi negeri (PTN) baru. Selain 29 PTS yang berganti status tersebut, ada tujuh PTN yang baru didirikan. Tujuannya, untuk memberi akses pendidikan tinggi lebih luas kepada rakyat dan menaikkan Angka Partisipasi Kasar (APK).
Oleh sebab itu, diprioritaskan membangun PTN di daerah- daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Hal ini terbukti sejak PTS beralih status ke negeri, jumlah pendaftar meningkat hingga empat kali lipat.
KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR–Direktur Jenderal Kelembagaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Patdono Suwignjo (berbatik coklat) menyampaikan pengumuman moratorium penegerian perguruan tinggi swasta (PTS) hingga masalah status kepegawaian di 29 PTS yang dinegerikan dalam kurun 2010-2014 diselesaikan.
“Membangun PTN dari nol butuh waktu dan biaya yang lama dan besar. Kalau menegerikan swasta, otomatis tinggal perubahan statuta dan kepegawaian. Dari segi akademis tinggal membina agar mereka sesuai dengan standar negara,” kata Patdono.
Status dosen bermasalah
Dalam proses tersebut, segala bentuk aset PTS, mulai dari tanah, bangunan, mahasiswa, dan pegawai berubah menjadi milik negara. Untuk aset tidak bergerak, proses perubahan relatif mudah, tetapi dari sisi kepegawaian ada sejumlah masalah.
Dosen-dosen PTN baru mengeluhkan pendapatan mereka berkurang secara signifikan. Yayasan pembina, sponsor, dan pemerintah daerah praktis tidak bisa memberi bantuan dana karena PTN baru berada di bawah pemerintah pusat.
Selain itu, ada pejabat struktural PTN baru kehilangan jabatan akibat proses penegerian tersebut. “Dulu, ketika masih PTS, jumlah gaji ditentukan oleh masa pengalaman kerja. Sejak jadi PTN, dosen yang sudah belasan tahun mengajar gajinya sama dengan dosen yang baru beberapa bulan,” kata Nur Syamsir, dosen dari Universitas 19 November.
Para dosen PTN baru yang tergabung di dalam Ikatan Lintas Pegawai (ILP) meminta pemerintah agar segera menyelesaikan permasalahan ini, paling lama akhir Oktober 2015. “Sudah lima tahun kami berikhtiar,” kata Ketua ILP Fadillah Sabri.
LARASWATI ARIADNE ANWAR
Sumber: Kompas Siang | 17 September 2015
